, , , , , ,

Apa Kabar Rupiah?

Apa Kabar Rupiah?

Posisi nilai tukar Rupiah belakangan ini sedang mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Data terakhir yang dihimpun pada tanggal 19 September 2018 menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berada pada angka Rp14.880. Sebenarnya, hal apakah yang menyebabkan Rupiah terdepresiasi hingga menyentuh titik terendah selama beberapa tahun terakhir?

Pertama, Rupiah melemah karena karena penguatan Dollar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Hal ini disebabkan karena bank sentral AS menaikkan suku bunga obligasi mencapai 3,03%. Bukan hanya itu, pada Triwulan II 2018 pemintaan valuta asing terus meningkat guna membayar utang luar negeri, dividen, dan impor. Badan Pusat Statistik pun menyatakan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit 1,02% pada bulan Agustus. Hal ini dipicu tak lain oleh penurunan ekspor pada sektor migas maupun non-migas. Ekspor migas turun 3,27% secara bulanan dari US$1,43 miliar menjadi US$1,38 miliar. Sementara itu, pada periode yang bersamaan, ekspor non-migas turun 2,86% dari US$14,86 miliar menjadi US$14,43 miliar. Penurunan ekspor non-migas yang paling besar dialami oleh sektor pertambangan dan lainnya, yaitu sebesar -13,58% menjadi US$2,35 miliar.

Karena hal-hal di atas, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya: Pertumbuhan ekonomi yang melambat, PHK besar-besaran, inflasi bahan pangan, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Lantas dengan keadaan yang demikian, bagaimana respon pemerintah guna memstabilkan kembali kondisi perekonomian di Indonesia? Sejauh ini, pemerintah mengusahakan untuk mendorong ekspor dan secara bertahap menekan impor guna mengembalikan neraca perdagangan. Selain itu, untuk mendukung penguatan Rupiah kembali, pemerintah mendongkrak pengembangan pariwisata melalui program “Bali Baru”, yaitu pengembangan 10 destinasi wisata di luar Bali. Hingga saat ini pemerintah masih memfokuskan diri pada empat kawasan: Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan Danau Toba di Sumatra Utara. Selain itu, tak lupa juga peran krusial Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga sebagai strategi penguatan Rupiah.

Namun ternyata, beberapa kalangan masyarakat dapat memanfaatkan momentum turunnya nilai Rupiah terhadap Dollar ini. Salah satunya, depresiasi Rupiah menguntungkan pelaku ekspor karena keuntungan yang didapat lebih besar. Sektor pariwisata pun dapat berkembang dengan pesat sebab wisatawan asing ke Indonesia akan bertambah lebih banyak karena biaya yang semakin murah.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Fauzia, M. (2018, Agustus 28). Dongkrak Wisata, Pemerintah Manfaatkan Momentum Depresiasi Rupiah. Diambil dari Kompas: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/28/203929826/dongkrak-wisata-pemerintah-manfaatkan-momentum-depresiasi-rupiah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Ismanto, H. W. (2018, Agustus 18). Menyelamatkan Rupiah. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/08/18/menyelamatkan-rupiah/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Melani, A. (2018, September 1). Ini Penyebab Rupiah Sentuh Level Rendah. Diambil dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3633784/ini-penyebab-rupiah-sentuh-level-terendah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

R. S. A. (2018, Mei 30). Kuatkan Nilai Tukar Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75%. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuatkan-nilai-tukar-rupiah-bi-naikkan-suku-bunga-acuan-jadi-4-75/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

RSA, IG, IND. (2018, September 19). Pemerintah Bertekad Dorong Ekspor. Diambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bertekad-dorong-ekspor/ Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Tim CNN Indonesia. (2018, September 17). BPS: Neraca Perdagangan Agustus 2018 Masih Defisit. Diambil dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180917115330-92-330747/bps-neraca-perdagangan-agustus-2018-masih-defisit. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Widi, H. Rupiah!. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/04/30/rupiah-2/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

, , , , , ,

PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

Pada Juni 2018 lalu, uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akhirnya dilakukan oleh MK atas permohonan kembali dari aliansi masyarakat non-partisan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Mereka menuntut presidential threshold menjadi 0% agar kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, yang dijamin oleh UUD 1945, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebelumnya, MK telah menolak untuk uji materi pasal tersebut sehingga syarat pencalonan capres dan cawapres belum berubah.

Menurut Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini merupakan dasar aturan pencalonan capres dan cawapres yang disebut sebagai presidential threshold atau ambang batas pencalonan capres dan cawapres.

Ditinjau dari pengertian tersebut, partai politik dituntut untuk saling berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 karena tidak ada partai politik di pemilu legislatif tahun 2014 yang mendapatkan kursi lebih dari atau sama dengan 20% dari keseluruhan kursi DPR. Peneliti SMRC Sirojudin Abbas menyatakan bahwa presidential threshold akan berdampak pada penyederhanaan jumlah partai di parlemen disebabkan partai-partai yang tidak lolos ambang batas akan tersingkir dan kemudian kekuatan politik terakumulasi hanya di beberapa partai.

Menanggapi hal tersebut, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, serta 12 orang perwakilan aliansi masyarakat nonpartisan yang terdiri dari sejumlah aktivis, pakar hukum, hingga eks pimpinan KPK dan KPU telah meminta agar presidential threshold 20-25% ditiadakan. Kali ini, mereka juga membawa sembilan argumentasi yang berbeda dari permohonan sebelumnya, seperti dikutip dari Kompas.com, yaitu:

  • Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres-cawapres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”.
  • Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
  • Pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah “close legal policy” bukan “open legal policy”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
  • Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres-cawapres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945.
  • Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  • Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah “constitutional engineering”, tetapi justru adalah “constitutional breaching”, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pilpres tahun 2019 mendatang dilaksanakan serentak, dengan maksud tidak didahului pemilu legislatif tidak selayaknya yang dilaksanakan pada tahun 2014. Akibatnya, presidential threshold yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014. Tahun 2014 hingga saat ini, kursi DPR didominasi oleh partai politik pendukung pemerintah: PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN (68,9% dari keseluruhan kursi DPR).

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Kuwado, Fabian Januarius (2018, 21 Juni). “”Presidential Threshold” Kembali Digugat ke MK, Ini Argumentasinya” Diambil dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/18010761/presidential-threshold-kembali-digugat-ke-mk-ini-argumentasinya diakses pada 11 Agustus 2018

M, Jay Akbar dan Ridhoi, M. Ahsan (2017, 5 Juli). “Sirojudin Abbas (SMRC): Presidential Threshold Tak Relevan Jika Pemilu 2019 Serentak” Diambil dari Tirto.id: https://tirto.id/presidential-threshold-tak-relevan-jika-pemilu-2019-serentak-crZ5 diakses pada tanggal 11 Agustus 2018

https://nasional.kompas.com/read2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential-threshold

https://metrotvnews.com/amp/nN98v6GK-ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol

, , , ,

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”
Jonathan Jordan – Ilmu Hubungan Internasional, 2017

Pada akhir bulan Maret 2018, lagi-lagi rakyat mengeluhkan sistem transportasi publik yang masih penuh dengan kesemrawutan. Akibat pemindahan jalur KRL Duri-Tangerang yang disebabkan upaya mengakomodir KA Bandara, terjadi kesulitan mobilisasi untuk berpindah jalur yang tidak efektif, memakan waktu, dan rawan musibah – terutama eskalator yang sewaktu-waktu bisa mengalami kerusakan. Belum sampai disana, seminggu kemudian PT KCI mengurangi jumlah keberangkatan KRL Duri-Tangerang dan sebaliknya demi mengakomodir kereta bandara. Kebijakan ini tentunya mengundang banyak reaksi negatif dari masyarakat, terutama dari mereka yang sehari-hari menggunakan KRL Duri-Tangerang. Mereka berargumen penumpang KRL yang sangat banyak dibanding penumpang kereta bandara yang sangat sedikit membuat kebijakan yang dikeluarkan ini tidak masuk akal dan memberatkan rakyat biasa, dan mengistimewakan mereka yang “berkelas” saja (rule over the many by the few).

Tanpa bermaksud membandingkan secara negatif, pelayanan dan kebijakan transportasi publik di Jakarta masih kalah jauh dibanding kota-kota besar disekitarnya, misalnya Singapura. Singapura mempunyai penduduk 5,6 juta jiwa, sedangkan Jakarta mempunyai penduduk 10,4 juta jiwa. Oleh karena itu, di atas kertas kita bisa menilai Jakarta perlu pelayanan publik yang lebih baik untuk mengakomodir jumlah penduduk yang banyak. Ketika penulis berkunjung ke Singapura untuk berlibur beberapa tahun lalu, penulis kagum dengan pelayanan publik yang sangat efisien di Negeri Singa ini, khususnya di bidang transportasi. Betapa tidak, kereta Mass Rapid Transit (MRT) yang melayani perjalanan di hampir seluruh bagian Singapura terintegrasi dengan baik dan kereta berangkat setiap lima menit sekali, meskipun jumlah penduduk Singapura tidak terlalu besar. Karena kereta diberangkatkan setiap lima menit sekali, kepadatan penumpang tidak terlalu membludak. Mobilitas untuk pindah jalur di MRT juga mudah, terarah, dan ruangnya luas untuk pejalan kaki. Berbeda dengan KRL Duri-Tangerang yang akibat KA Bandara menjadi berangkat setiap 30 menit sekali. Dengan interval 30 menit sekali, mobilitas yang sulit dan jumlah penduduk yang banyak menjadikan kepadatan penumpang sangat membludak hingga penumpang saling berdorong-dorongan dan berhimpit-himpitan sehingga rawan celaka, terutama untuk ibu hamil dan lansia.

Efektifitas kebijakan publik dan tata ruang kota di dua kota ini memang sangat berbeda. Penulis menilai sayangnya, para pembuat kebijakan di Indonesia sepertinya lebih peduli tentang bagaimana caranya untuk jor-joran dan mempromosikan transportasi modern yang Penulis menilai sayangnya harus mengorbankan rakyat banyak yang menggunakan sistem transportasi yang sudah ada. Keraguan akan tingkat kepercayaan kinerja kebijakan publik di Jakarta sudah tampak ketika muncul rencana membuat KA khusus bandara. Dengan jarak bandara yang dekat dari wilayah perkotaan, mengapa tidak membuat stasiun KRL di bandara saja? Seperti stasiun MRT Bandara Changi yang bisa diakses secara mudah, dan juga murah oleh masyarakat setempat. Jakarta berbeda dengan Moskow, dimana Moskow juga membuat KA khusus bandara namun hal tersebut dapat dimaklumi karena jarak Bandara Domodedovo di Moskow dengan stasiun metro (semacam MRT) terdekat adalah 50 km, sama dengan jarak Jakarta – Bogor, dan juga mereka menggunakan jalur tersendiri yang tidak mengganggu efektifitas masyarakat yang menggunakan kereta metro. Jika Singapura dan Moskow yang secara pembangunan lebih baik dari Jakarta bisa memanfaatkan kebijakan publik secara efisien dan tidak mengorbankan hak masyarakat, tentunya sangat di Penulis menilai sayangkan para pembuat kebijakan di Jakarta lebih mengutamakan sesuatu yang “wah” namun tidak dirasakan sepenuhnya manfaatnya oleh rakyat ketimbang mengutamakan kenyamanan, bahkan keselamatan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi secara efisien.

Esai ini ditulis bukan untuk “menyerang” para pembuat kebijakan dan PT KCI, namun penulis ingin memberi masukan dan saran yang bermanfaat demi kepentingan rakyat, karena transportasi adalah untuk kepentingan rakyat. Sila Pancasila kelima dengan jelas menegaskan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis mengapresiasi adanya jasa KRL yang memberi akses cepat bagi masyarakat untuk bepergian denga harga murah. Namun, kebijakan yang diterapkan baru-baru ini membuat banyak masyarakat resah dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dengan transportasi umum. Semoga kedepannya kebijakan publik dan pelayanan masyarakat akan semakin dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sehingga kita bisa mencapai visi Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Esai ini ditulis sebagai karya peserta Sayembara Aksara BEM FISIP UI.

#SayemBaraAksara
#BaraAksara

Narahubung: Saskia (081297985058)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya