, , , , , ,

Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Papua telah sejak lama mengalami berbagai dinamika yang pelik. Terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus menerus terjadi. Bahkan menurut Amnesty International, permasalahan di Papua saat ini bukan hanya menjadi masalah tingkat nasional, namun juga regional dan global. Padahal, penyelesaian pelanggaran HAM dan pembangunan ekonomi di Papua menjadi salah satu agenda politik yang disampaikan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada kampanye pemilihan presiden empat tahun silam.

Menyorot kilas balik, pasca 1 Desember 1961 kemerdekaan Papua ‘dicaplok’ oleh Indonesia hingga kini melalui Trikora. Setelah Trikora, sejak 1961 hingga 1991 telah terjadi 44 kali operasi militer ke Papua. Akibatnya, lebih dari 500 ribu orang Papua mati dibunuh. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang digunakan untuk mengintegrasikan Papua dengan Indonesia dianggap sebagai sebuah cara yang represif.

Pada November 2017 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkolaborasi dengan Change.org melaksanakan survei daring berkaitan dengan permasalahan di Papua. Survei yang berlangsung selama tiga minggu ini melibatkan 27.298 responden yang 2% di antaranya adalah orang Papua asli (546 orang). Survei pun menunjukkan bahwa sebanyak 14,02% orang Papua asli yang mengisi survei menilai pelanggaran HAM adalah persoalan terbesar di Papua.

Berikut beberapa dari peristiwa pelanggaran HAM di Papua yang tercatat:

  1. Wasior (2001)
  • Pihak yang terlibat: Aparat Brimob Polda Papua, warga di Desa Wonoboi, perusahaan kayu PT Vatika Papuana Perkasa (VPP).
  • Kronologi: Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), PT VPP dianggap mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelompok TPN/OPM dengan kekerasan yang menewaskan lima orang anggota Brimob dan seorang karyawan perusahaan PT VPP. Melansir dari BBC.com, “Saat aparat setempat melakukan pencarian pelaku, terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan di Wasior. Tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan 39 orang disiksa”.
  1. Wamena (2003)
  • Pihak yang terlibat: Masyarakat sipil Papua, anggota Kodim.
  • Kronologi: Penyerangan terhadap masyarakat sipil Papua yang sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Kelompok penyerang diduga membawa sejumlah pucuk senjata. Komnas HAM melaporkan kasus ini mengakibatkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat. Di samping itu, pemindahan paksa warga 25 kampung menyebabkan tewasnya 42 orang akibat kelaparan, serta 15 orang korban akibat perampasan kemerdekaan yang represif dan semena-mena: penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
  1. Paniai (2014)
  • Pihak yang terlibat: anggota TNI, warga sipil
  • Kronologi: Menurut KontraS, kejadian dimulai saat sebuah mobil hitam yang melaju dari Enaro menuju kota Madi yang diduga dikendarai oleh dua oknum anggota TNI, dihentikan tiga remaja warga sipil karena warga sedang memperketat keamanan menjelang hari natal. Tidak terima, anggota TNI dengan rekan-rekannya memukul tiga remaja sipil tersebut hingga babak belur. Keesokan harinya warga Paniai berkumpul dan meminta aparat mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Warga berkumpul, namun sebelum dilakukan pembicaraan, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penembakan terhadap warga. Empat orang tewas ditempat, 13 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Satu orang akhirnya meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Mahdi.
  1. Freeport
  • Pihak yang terlibat: Pekerja PT Freeport McMoRan
  • Kronologi: Kasus pelanggaran HAM ini bermula dari aksi mogok kerja oleh ribuan pekerja dan subkontraktor PT Freeport pada 1 Mei 2017 lalu yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day). Tuntutannya adalah “pemberhentian program furlough, mempekerjakan kembali karyawan yang terkena furlough, mengembalikan semua pekerja yang mogok di Timika, Papua tanpa PHK, serta pemberhentian tindakan kriminalisasi terhadap para pengurus serikat pekerja.” Peristiwa-peristiwa di atas mencerminkan sudah lama keadaan di Papua mengeruh. Kini, kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM makin sering terjadi baik yang dilakukan oleh pihak dari Indonesia maupun dari Papua (OPM). Perlu adanya diskursus dan konsolidasi lebih lanjt demi menuntaskan persoalan pelik yang menyangkut dua kepentingan ini.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT:

Wardah, F. (2017, Desember 15). Survei LIPI: Pelanggaran HAM Persoalan Terbesar di Papua. Diakses dari Voa Indonesia: https://www.voaindonesia.com/amp/survei-lipi-pelanggaran-ham-persoalan-terbesar-di-papua/4164959.html/  Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Sitepu, M. (2017, Februari 21). Bagaimana kronologis tiga kasus ‘pelanggaran HAM berat’ di Papua? Diakses dari BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020# Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Firman, T. (2018, Desember 2). Aksi Damai Mahasiswa Papua di Surabaya Dibalas Makian & Kekerasan” Diakses dari Tirto.id: https://tirto.id/aksi-damai-mahasiswa-papua-di-surabaya-dibalas-makian-amp-kekerasan-daPJ Pada tanggal 6 Desember 2018.

Amelia, Z. (2018, Maret 11). “Kemenaker Didesak Selidiki Kasus Pelanggaran HAM oleh Freeport” Diakses dari Tempo.Co: https://bisnis.tempo.co/read/1068738/kemenaker-didesak-selidiki-kasus-pelanggaran-ham-oleh-freeport/full&view=ok Pada tanggal 7 Desember 2018.

, , , ,

Mantan Koruptor Boleh Nyaleg?

Pada tanggal 1-3 Juli 2018, Peraturan KPU terbaru resmi diumumkan. Peraturan KPU (PKPU) No. 20 Tahun 2018 ini mengatur larangan pencalonan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak. Rilisnya PKPU ini kemudian mendapat kritik dari Bawaslu dan DPR. Bawaslu berpandangan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang memperbolehkan eks-koruptor menjadi caleg asalkan mempublikasikan rekam jejaknya ke media massa atau ke masyarakat.

Wakil ketua Komisi II DPR Nifhayatul Mafiroh mengatakan, “Komisi II DPR, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan tentang larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”. Dalam hal ini pula eks-terpidana korupsi Wa Ode Nurhayati dan beberapa tokoh lain menggugat Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks-koruptor menjadi calon legislatif ke Mahkamah Agung.

Melalui berbagai macam gugatan, pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, MA juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Keputusan ini memastikan bahwa para mantan napi korupsi bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD karena MA menilai larangan terhadap eks koruptor menjadi caleg tidak sesuai dengan UU Pemilu.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT:

Sarwanto, Abi. (2018, Mei 23). DPR, Pemerintah dan Bawaslu: Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg. Diakses dari cnnindonesia :       https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180523001204-32-300504/dpr-pemerintah-dan-bawaslu-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Grabilin, Abba. (2018, juli 10). UU Pemilu Masih Diuji Materi di MK, PKPU Terancam Tak Bisa Digugat ke MA. Diakses dari Kompas : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/10/15045071/uu-pemilu-masih-diuji materi-di-mk-pkpu-terancam-tak-bisa-digugat-ke-ma. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Lazuardi, Glery. (2018, September 18). KPU patuhi putusan MA Loloskan Eks-Koruptor Daftar Caleg. Diakses dari Tribunnews : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/18/kpu-patuhi-putusan-ma-loloskan-eks-koruptor-daftar-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Aji, Setyo. (2018, September 14). MA Restui Eks Koruptor Jadi Caleg. Diakses dari cnnindonesia : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180914194513-12 330351/ma-restui-eks-koruptor-jadi-caleg?. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Lazuardi, Glery. (2018, Juli 04). PKPU Resmi Jadi Undang-Undang Para Mantan Koruptor Dilarang Jadi Caleg. Diakses dari Tribunnews : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/04/aturan-kpu-resmi-jadi-undang-undang-para-mantan-koruptor-dilarang-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Ridhoi, M. Ahsan. (2018, September 6). KPU Desak MA Segera Putuskan UJi Materi PKPU Caleg Koruptor. Diakses dari Tirto : https://tirto.id/kpu-desak-ma-segera-putuskan-uji-materi-pkpu-caleg-koruptor-cXlC. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Bayu, Dimas Jarot. (2018, September 15). Mahkamah Agung Kabulkan Uji Materi, Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg. Diakses dari Katadata : https://katadata.co.id/berita/2018/09/15/mahkamah-agung-kabulkan-uji-materi-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg. Diakses pada 1 Oktober 2018

Rozie, Fachrur. (2018, Juli 13). Ada Larangan KPU, Eks Napi Korupsi Wa Ode Nurhayati Nekat Jadi Caleg. Diakses dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/news/read/3588216/ada-larangan-kpu-eks-napi-korupsi-wa-ode-nurhayati-nekat-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

, , , , , ,

Apa Kabar Rupiah?

Apa Kabar Rupiah?

Posisi nilai tukar Rupiah belakangan ini sedang mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Data terakhir yang dihimpun pada tanggal 19 September 2018 menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berada pada angka Rp14.880. Sebenarnya, hal apakah yang menyebabkan Rupiah terdepresiasi hingga menyentuh titik terendah selama beberapa tahun terakhir?

Pertama, Rupiah melemah karena karena penguatan Dollar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Hal ini disebabkan karena bank sentral AS menaikkan suku bunga obligasi mencapai 3,03%. Bukan hanya itu, pada Triwulan II 2018 pemintaan valuta asing terus meningkat guna membayar utang luar negeri, dividen, dan impor. Badan Pusat Statistik pun menyatakan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit 1,02% pada bulan Agustus. Hal ini dipicu tak lain oleh penurunan ekspor pada sektor migas maupun non-migas. Ekspor migas turun 3,27% secara bulanan dari US$1,43 miliar menjadi US$1,38 miliar. Sementara itu, pada periode yang bersamaan, ekspor non-migas turun 2,86% dari US$14,86 miliar menjadi US$14,43 miliar. Penurunan ekspor non-migas yang paling besar dialami oleh sektor pertambangan dan lainnya, yaitu sebesar -13,58% menjadi US$2,35 miliar.

Karena hal-hal di atas, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya: Pertumbuhan ekonomi yang melambat, PHK besar-besaran, inflasi bahan pangan, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Lantas dengan keadaan yang demikian, bagaimana respon pemerintah guna memstabilkan kembali kondisi perekonomian di Indonesia? Sejauh ini, pemerintah mengusahakan untuk mendorong ekspor dan secara bertahap menekan impor guna mengembalikan neraca perdagangan. Selain itu, untuk mendukung penguatan Rupiah kembali, pemerintah mendongkrak pengembangan pariwisata melalui program “Bali Baru”, yaitu pengembangan 10 destinasi wisata di luar Bali. Hingga saat ini pemerintah masih memfokuskan diri pada empat kawasan: Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan Danau Toba di Sumatra Utara. Selain itu, tak lupa juga peran krusial Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga sebagai strategi penguatan Rupiah.

Namun ternyata, beberapa kalangan masyarakat dapat memanfaatkan momentum turunnya nilai Rupiah terhadap Dollar ini. Salah satunya, depresiasi Rupiah menguntungkan pelaku ekspor karena keuntungan yang didapat lebih besar. Sektor pariwisata pun dapat berkembang dengan pesat sebab wisatawan asing ke Indonesia akan bertambah lebih banyak karena biaya yang semakin murah.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Fauzia, M. (2018, Agustus 28). Dongkrak Wisata, Pemerintah Manfaatkan Momentum Depresiasi Rupiah. Diambil dari Kompas: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/28/203929826/dongkrak-wisata-pemerintah-manfaatkan-momentum-depresiasi-rupiah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Ismanto, H. W. (2018, Agustus 18). Menyelamatkan Rupiah. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/08/18/menyelamatkan-rupiah/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Melani, A. (2018, September 1). Ini Penyebab Rupiah Sentuh Level Rendah. Diambil dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3633784/ini-penyebab-rupiah-sentuh-level-terendah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

R. S. A. (2018, Mei 30). Kuatkan Nilai Tukar Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75%. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuatkan-nilai-tukar-rupiah-bi-naikkan-suku-bunga-acuan-jadi-4-75/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

RSA, IG, IND. (2018, September 19). Pemerintah Bertekad Dorong Ekspor. Diambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bertekad-dorong-ekspor/ Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Tim CNN Indonesia. (2018, September 17). BPS: Neraca Perdagangan Agustus 2018 Masih Defisit. Diambil dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180917115330-92-330747/bps-neraca-perdagangan-agustus-2018-masih-defisit. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Widi, H. Rupiah!. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/04/30/rupiah-2/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.