, , , ,

Mantan Koruptor Boleh Nyaleg?

Pada tanggal 1-3 Juli 2018, Peraturan KPU terbaru resmi diumumkan. Peraturan KPU (PKPU) No. 20 Tahun 2018 ini mengatur larangan pencalonan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak. Rilisnya PKPU ini kemudian mendapat kritik dari Bawaslu dan DPR. Bawaslu berpandangan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang memperbolehkan eks-koruptor menjadi caleg asalkan mempublikasikan rekam jejaknya ke media massa atau ke masyarakat.

Wakil ketua Komisi II DPR Nifhayatul Mafiroh mengatakan, “Komisi II DPR, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan tentang larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”. Dalam hal ini pula eks-terpidana korupsi Wa Ode Nurhayati dan beberapa tokoh lain menggugat Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks-koruptor menjadi calon legislatif ke Mahkamah Agung.

Melalui berbagai macam gugatan, pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, MA juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Keputusan ini memastikan bahwa para mantan napi korupsi bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD karena MA menilai larangan terhadap eks koruptor menjadi caleg tidak sesuai dengan UU Pemilu.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT:

Sarwanto, Abi. (2018, Mei 23). DPR, Pemerintah dan Bawaslu: Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg. Diakses dari cnnindonesia :       https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180523001204-32-300504/dpr-pemerintah-dan-bawaslu-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Grabilin, Abba. (2018, juli 10). UU Pemilu Masih Diuji Materi di MK, PKPU Terancam Tak Bisa Digugat ke MA. Diakses dari Kompas : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/10/15045071/uu-pemilu-masih-diuji materi-di-mk-pkpu-terancam-tak-bisa-digugat-ke-ma. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Lazuardi, Glery. (2018, September 18). KPU patuhi putusan MA Loloskan Eks-Koruptor Daftar Caleg. Diakses dari Tribunnews : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/18/kpu-patuhi-putusan-ma-loloskan-eks-koruptor-daftar-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Aji, Setyo. (2018, September 14). MA Restui Eks Koruptor Jadi Caleg. Diakses dari cnnindonesia : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180914194513-12 330351/ma-restui-eks-koruptor-jadi-caleg?. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Lazuardi, Glery. (2018, Juli 04). PKPU Resmi Jadi Undang-Undang Para Mantan Koruptor Dilarang Jadi Caleg. Diakses dari Tribunnews : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/04/aturan-kpu-resmi-jadi-undang-undang-para-mantan-koruptor-dilarang-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Ridhoi, M. Ahsan. (2018, September 6). KPU Desak MA Segera Putuskan UJi Materi PKPU Caleg Koruptor. Diakses dari Tirto : https://tirto.id/kpu-desak-ma-segera-putuskan-uji-materi-pkpu-caleg-koruptor-cXlC. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Bayu, Dimas Jarot. (2018, September 15). Mahkamah Agung Kabulkan Uji Materi, Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg. Diakses dari Katadata : https://katadata.co.id/berita/2018/09/15/mahkamah-agung-kabulkan-uji-materi-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg. Diakses pada 1 Oktober 2018

Rozie, Fachrur. (2018, Juli 13). Ada Larangan KPU, Eks Napi Korupsi Wa Ode Nurhayati Nekat Jadi Caleg. Diakses dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/news/read/3588216/ada-larangan-kpu-eks-napi-korupsi-wa-ode-nurhayati-nekat-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.