, , , , , ,

Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Papua telah sejak lama mengalami berbagai dinamika yang pelik. Terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus menerus terjadi. Bahkan menurut Amnesty International, permasalahan di Papua saat ini bukan hanya menjadi masalah tingkat nasional, namun juga regional dan global. Padahal, penyelesaian pelanggaran HAM dan pembangunan ekonomi di Papua menjadi salah satu agenda politik yang disampaikan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada kampanye pemilihan presiden empat tahun silam.

Menyorot kilas balik, pasca 1 Desember 1961 kemerdekaan Papua ‘dicaplok’ oleh Indonesia hingga kini melalui Trikora. Setelah Trikora, sejak 1961 hingga 1991 telah terjadi 44 kali operasi militer ke Papua. Akibatnya, lebih dari 500 ribu orang Papua mati dibunuh. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang digunakan untuk mengintegrasikan Papua dengan Indonesia dianggap sebagai sebuah cara yang represif.

Pada November 2017 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkolaborasi dengan Change.org melaksanakan survei daring berkaitan dengan permasalahan di Papua. Survei yang berlangsung selama tiga minggu ini melibatkan 27.298 responden yang 2% di antaranya adalah orang Papua asli (546 orang). Survei pun menunjukkan bahwa sebanyak 14,02% orang Papua asli yang mengisi survei menilai pelanggaran HAM adalah persoalan terbesar di Papua.

Berikut beberapa dari peristiwa pelanggaran HAM di Papua yang tercatat:

  1. Wasior (2001)
  • Pihak yang terlibat: Aparat Brimob Polda Papua, warga di Desa Wonoboi, perusahaan kayu PT Vatika Papuana Perkasa (VPP).
  • Kronologi: Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), PT VPP dianggap mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelompok TPN/OPM dengan kekerasan yang menewaskan lima orang anggota Brimob dan seorang karyawan perusahaan PT VPP. Melansir dari BBC.com, “Saat aparat setempat melakukan pencarian pelaku, terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan di Wasior. Tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan 39 orang disiksa”.
  1. Wamena (2003)
  • Pihak yang terlibat: Masyarakat sipil Papua, anggota Kodim.
  • Kronologi: Penyerangan terhadap masyarakat sipil Papua yang sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Kelompok penyerang diduga membawa sejumlah pucuk senjata. Komnas HAM melaporkan kasus ini mengakibatkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat. Di samping itu, pemindahan paksa warga 25 kampung menyebabkan tewasnya 42 orang akibat kelaparan, serta 15 orang korban akibat perampasan kemerdekaan yang represif dan semena-mena: penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
  1. Paniai (2014)
  • Pihak yang terlibat: anggota TNI, warga sipil
  • Kronologi: Menurut KontraS, kejadian dimulai saat sebuah mobil hitam yang melaju dari Enaro menuju kota Madi yang diduga dikendarai oleh dua oknum anggota TNI, dihentikan tiga remaja warga sipil karena warga sedang memperketat keamanan menjelang hari natal. Tidak terima, anggota TNI dengan rekan-rekannya memukul tiga remaja sipil tersebut hingga babak belur. Keesokan harinya warga Paniai berkumpul dan meminta aparat mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Warga berkumpul, namun sebelum dilakukan pembicaraan, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penembakan terhadap warga. Empat orang tewas ditempat, 13 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Satu orang akhirnya meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Mahdi.
  1. Freeport
  • Pihak yang terlibat: Pekerja PT Freeport McMoRan
  • Kronologi: Kasus pelanggaran HAM ini bermula dari aksi mogok kerja oleh ribuan pekerja dan subkontraktor PT Freeport pada 1 Mei 2017 lalu yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day). Tuntutannya adalah “pemberhentian program furlough, mempekerjakan kembali karyawan yang terkena furlough, mengembalikan semua pekerja yang mogok di Timika, Papua tanpa PHK, serta pemberhentian tindakan kriminalisasi terhadap para pengurus serikat pekerja.” Peristiwa-peristiwa di atas mencerminkan sudah lama keadaan di Papua mengeruh. Kini, kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM makin sering terjadi baik yang dilakukan oleh pihak dari Indonesia maupun dari Papua (OPM). Perlu adanya diskursus dan konsolidasi lebih lanjt demi menuntaskan persoalan pelik yang menyangkut dua kepentingan ini.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT:

Wardah, F. (2017, Desember 15). Survei LIPI: Pelanggaran HAM Persoalan Terbesar di Papua. Diakses dari Voa Indonesia: https://www.voaindonesia.com/amp/survei-lipi-pelanggaran-ham-persoalan-terbesar-di-papua/4164959.html/  Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Sitepu, M. (2017, Februari 21). Bagaimana kronologis tiga kasus ‘pelanggaran HAM berat’ di Papua? Diakses dari BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020# Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Firman, T. (2018, Desember 2). Aksi Damai Mahasiswa Papua di Surabaya Dibalas Makian & Kekerasan” Diakses dari Tirto.id: https://tirto.id/aksi-damai-mahasiswa-papua-di-surabaya-dibalas-makian-amp-kekerasan-daPJ Pada tanggal 6 Desember 2018.

Amelia, Z. (2018, Maret 11). “Kemenaker Didesak Selidiki Kasus Pelanggaran HAM oleh Freeport” Diakses dari Tempo.Co: https://bisnis.tempo.co/read/1068738/kemenaker-didesak-selidiki-kasus-pelanggaran-ham-oleh-freeport/full&view=ok Pada tanggal 7 Desember 2018.