, ,

Pernyataan Sikap BEM FISIP UI 2015 terkait Aksi #20Maret

oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

Menyikapi aksi bertajuk #RapatAkbarUI yang dilaksanakan pada #20Maret, BEM FISIP UI merasa perlu untuk menanggapi pesan berantai yang berulang kali menggaungkan “Indonesia Gawat Darurat”. Tanggapan ini dibuat bukan dengan maksud memprovokasi apalagi memisahkan diri dari rakyat. Tulisan ini dihadirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik FISIP UI secara khusus dan civitas akademika UI pada umumnya. Pernyataan sikap BEM FISIP UI 2015 ini tidak memiliki hak sama sekali untuk mengikat mahasiswa FISIP UI agar sepandangan dengan kami.

Kemudian, dikotomi antara mahasiswa dengan rakyat bagaikan mitos berulang yang memiliki sisi positif dan negatif. Mahasiswa merupakan rakyat itu sendiri, dan sikap kami di bawah ini merupakan sikap kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Kronologis cerita

Upaya pelemahan terhadap KPK membuat mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya bergerak untuk membela KPK. Tagar #SaveKPK menyebar dimana-mana. Begitu pula di Universitas Indonesia, aksi #SaveKPK juga digalakkan kendati pendefinisian terhadap #SaveKPK itu sendiri masih berbeda-beda. Perbedaan ini maksudnya adalah ada yang ingin menyelamatkan komisioner KPK sebagai individu untuk menyelamatkan institusi secara keseluruhan, dan ada pula yang mengarahkan pada penyelamatan KPK secara institusi tanpa banyak menyentuh kasus hukum individu komisioner. BEM FISIP UI berdiri pada poin yang kedua.

Aksi #SaveKPK atas nama UI yang diikuti BEM FISIP UI 2015 pertama kali adalah pada saat momentum 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK tanggal 28 Januari 2015. Singkat cerita, setelah tanggal 28 Januari 2015 pun, kasus KPK-Polri masih terus berlanjut. Kemudian pada beberapa kesempatan berikutnya di tanggal 20 Februari 2015, Sospolnet[1] diadakan. Hasil pertemuan tersebut pada intinya adalah dibutuhkan kajian soal upaya pengetatan fit and proper test (FPT) Kapolri agar kasus diterimanya Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh DPR RI walaupun ia sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak terulang. Akhirnya, saat itu dibentuklah Tim Kajian KPK-POLRI yang terdiri dari perwakilan semua Kastrat BEM Fakultas dan BEM UI. BEM FISIP UI juga bergabung dalam tim kajian ini.

Kemudian tanggal 18 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres untuk menunjuk tiga Plt. KPK dan mengganti Komisioner KPK yang sudah ditetapkan tersangka. Di saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo juga mencabut usulannya terkait pencalonan Budi Gunawan, dan mengganti dengan mengusulkan nama Badrodin Haiti. Melihat penyelesaian tersebut bukanlah solusi jangka panjang dan hanya penenang sesaat, Ikatan Alumni UI (ILUNI UI), mahasiswa, dan civitas akademika UI lainnya kemudian menggelar aksi tanggal 22 Februari 2015 di Car Free Day Bundaran HI. Aksi ini juga melibatkan para guru besar, dekan, dan pejabat rektorat, bahkan UI secara institusi pun akhirnya menyatakan sikap untuk #SelamatkanIndonesia. Di aksi itu pula, perwakilan civitas akademika UI akhirnya beraudiensi dengan pejabat Polri termasuk Badrodin Haiti dan Budi Waseso (Kabareskrim Polri).

Sebenarnya, sebelum aksi di CFD tersebut, direncanakan aksi lebih besar bahkan mewacanakan peliburan kampus untuk menurunkan massa. Namun, setelah mempertimbangkan hasil audiensi dan keadaan masyarakat yang mulai tenang terkait kasus KPK-POLRI ini, civitas akademika UI akhirnya memutuskan batal turun aksi di tanggal setelah aksi CFD tersebut. BEM se-UI yang berencana turun pula di aksi lanjutan tersebut dengan membawa tuntutan melibatkan PPATK di dalam proses FPT Kapolri akhirnya memutuskan menunda aksi dengan alasan momentum yang hilang dan DPR RI yang sedang masa reses dan baru akan berakhir tanggal 23 Maret 2015.

Akhirnya aksi soal FPT Kapolri ini ditunda dan Kastrat BEM se-UI sepakat untuk mengkaji lebih dalam isi tuntutannya dan mempersiapkan lebih matang. Waktu silih berganti, dan Kastrat BEM se-UI disibukkan dengan pembahasan isu bersama yang akan dibawa di IKM UI Summit.[2] Hingga akhirnya, baru pada tanggal 13 Maret 2015 diadakan kumpul kembali membahas KPK-POLRI dalam forum CEM Sospolnet[3] di Ruang BEM UI Pusgiwa UI. CEM Sospolnet saat itu terasa spesial karena mengundang perwakilan ILUNI UI (Pak Tomi) dan perwakilan Wadah Pegawai KPK (Pak Nanang dan Pak Yoyo). Pertemuan itu, dikatakan Andi (Ketua BEM UI 2015) adalah permintaan Ketua-Ketua BEM se-UI untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini di KPK. Wadah perwakilan KPK bercerita soal kondisi KPK saat ini yang mereka rasa ada upaya pelemahan dari dalam sejak dipilihnya Plt. KPK. Kemudian ILUNI UI memaparkan bahwa mereka merencanakan aksi tanggal 20 Maret. Sehingga perlu digarisbawahi kalau penentuan tanggal 20 Maret untuk aksi berasal dari ILUNI UI. Alasan penentuan tanggal ini dikatakan Pak Tomi sebenarnya karena menyesuaikan dengan jam kerja para alumni, itu saja, tidak ada alasan yang lain. Poin tuntutan yang dibawa ILUNI UI saat itu adalah 1) Penguatan KPK sebagai lembaga anti korupsi, 2) Reformasi Polri, 3) Turunkan harga. Pak Tomi dari ILUNI UI sebenarnya saat itu mengatakan tidak ingin mengintervensi mahasiswa dan menyatakan apabila tuntutan mahasiswa berbeda pun tidak masalah, walaupun ada harapan agar tuntutannya disamakan.

Kastrat BEM se-UI yang hadir dalam CEM Sospolnet saat itu, ketika perwakilan Wadah Pegawai KPK dan ILUNI UI telah pulang, mendiskusikan soal sikap mahasiswa seperti apa. Intinya saat itu Kastrat BEM se-UI sepakat untuk poin turunkan harga disingkirkan dulu. BEM FISIP UI 2015 menyarankan bahwa ini bukan soal sepakat/tidak sepakatnya turunkan harga, tapi BEM FISIP UI 2015 mengingatkan kembali soal tujuan aksi yang sedari awal ingin kita tuju yaitu pengawalan agenda pemberantasan korupsi dengan fokus isu KPK-POLRI. Lebih spesifik lagi adalah soal pelibatan PPATK dalam proses FPT calon Kapolri dan kebetulan kajiannya pun telah ada dan sudah digabungkan dari BEM-BEM Fakultas yang mengkaji tentang itu. Kastrat BEM FISIP UI 2015 turut andil dalam mengkaji pelibatan PPATK dalam proses FPT ini. Kalaupun ingin menyelenggarakan aksi turunkan harga, Kastrat BEM FISIP UI 2015 saat itu berpendapat bahwa butuh kajian tentang itu untuk penyikapan dan dilakukan di aksi yang berbeda dengan aksi KPK-POLRI ini. Maka, akhirnya poin yang akan disiapkan mahasiswa adalah 1) Perbaikan mekanisme pemilihan pimpinan lembaga negara, 2) Penguatan KPK, 3) Reformasi Polri, dan satu poin tambahan yang diusulkan beberapa fakultas yaitu 4) Oligarki politik. Di Sospolnet itu juga, langsung dilakukan pembagian tugas. BEM FISIP UI bersama beberapa fakultas lainnya mengambil bagian dalam mengkaji poin reformasi Polri. Perlu dicatat, bahwa poin yang dirumuskan dalam Sospolnet tanggal 13 Maret 2015 ini bukanlah poin final yang dibawa BEM se-UI, tetapi merupakan poin yang akan dikaji untuk kemudian ditentukan sikapnnya. Pertanyaan menggelitik juga mulai menyelimuti beberapa BEM Fakultas dengan mempertanyakan mengapa tanggalnya ada duluan (20 Maret) sedangkan poin tuntutannya saja masih perlu dibahas. Momentum apakah yang ada di tanggal 20 Maret 2015?

Selanjutnya, pertemuan CEM Sospolnet diadakan kembali pada tanggal 16 Maret 2015 di Selasar FEB UI. Pembahasannya adalah finalisasi tuntutan mahasiswa dan pembacaan hasil kajian masing-masing. Di dalam pertemuan tersebut, apa yang dipahami dan dirasakan langsung oleh Kastrat BEM FISIP UI 2015 yang hadir langsung, sebenarnya poin yang clear disepakati baru poin penguatan KPK. Kastrat BEM FISIP UI 2015 juga menambahkan poin transparansi KPK untuk mengiringi penguatan tersebut. Sedangkan poin reformasi Polri baru dibahas namun belum ada “ketok palu”. Poin oligarki politik dan turunkan harga sama sekali tidak dibahas dalam forum tersebut. Jujur, saat itu Kastrat BEM FISIP UI 2015 sendiri bingung kenapa belum diselesaikan secara tuntas. BEM UI 2015 hanya menyatakan di akhir bahwa kalau ada poin pertimbangan lainnya, diharapkan diberikan kepada mereka di pagi besok hari karena siangnya akan bertemu dengan ILUNI UI untuk menyelaraskan tuntutan.

Kemudian di tanggal 17 Maret 2015 akhirnya diadakan pertemuan dengan ILUNI UI. Jujur, BEM FISIP UI 2015 saat itu berhalangan hadir karena satu dan lain hal. BEM UI yang hadir saat itu diwakili oleh Grady Nagara. Hanya ada beberapa BEM Fakultas yang hadir saat itu. Singkatnya, pada pertemuan itu mahasiswa akhirnya terdesak untuk menyepakati 4 poin yaitu 1) Perkuat KPK sebagai lembaga pembawa gerbong rezim anti-korupsi, 2) Reformasi Polri, 3) Bersihkan demokrasi dari oligarki, 4) Turunkan harga dengan memberantas mafia. Kastrat BEM FISIP UI 2015 jujur menyayangkan saat itu mengapa harus dipaksakan untuk disatukan. Padahal Pak Tomi (ILUNI UI) sendiri di pertemuan tanggal 13 Maret 2015 menyatakan bahwa tidak masalah ada tuntutan yang berbeda dan mereka tidak mau mengintervensi mahasiswa. Perbedaan tuntutan yang disepakati dengan ILUNI UI dan tuntutan yang sudah disepakati oleh BEM se-UI inilah yang menyebabkan beberapa fakultas kecewa dan mulai menarik diri. Hal yang disayangkan adalah mengapa tuntutannya harus disamakan hingga akhirnya mahasiswa harus “menyesuaikan” tuntutannya. Bukan apa-apa, ini adalah persoalan dasar bergeraknya nanti apa ketika harus dipaksakan dan bahkan untuk poin ke-3 dan ke-4 pun belum ada kajiannya sama sekali yang dibuat bersama.

Berdasarkan kronologis itulah, maka BEM FISIP UI 2015 merasa perlu untuk menganalisis ulang poin tuntutannya sebelum memutuskan ikut/tidak turut serta dalam aksi #20Maret. Berikut analisis per poin yang dilakukan Kastrat BEM FISIP UI 2015:

  • Perkuat KPK sebagai Lembaga Pembawa Gerbong Rezim Anti-Korupsi

Pada poin ini, BEM se-UI telah menyepakati untuk dibawa dalam poin tuntutan aksi #20Maret di forum CEM Sospolnet tanggal 16 Maret 2015. Hal ini dilandasi dengan alasan dikarenakan sudah dilakukannya pembagian tugas kajian kepada Kastrat BEM se-UI dan kajian tersebut telah disampaikan ke forum Sospolnet. Kastrat BEM FISIP UI 2015 sepakat dengan kajian Kastrat BEM FH UI 2015 yang menyatakan perlunya penguatan KPK dengan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan KPK untuk merekrut penyidik dan penuntut independen. Kemudian adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pengunduran diri pimpinan KPK. Hal ini dimaksudkan agar potensi kriminalisasi terhadap komisioner KPK dapat dikurangi. Lebih lanjut BEM FISIP UI 2015 tetap menghendaki adanya transparansi yang diberikan KPK sebagai institusi untuk mengiringi penguatan lembaga tersebut.

  • Reformasi POLRI demi Terwujudnya Kepolisian yang Bebas KKN

Penguatan dua institusi penegakan hukum Indonesia dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu fokus utama dalam aksi #RapatAkbarUI 20 Maret. Perhatian terhadap konsistensi performa kedua institusi penegakan hukum Indonesia ini menjadi lebih signifikan dengan pembahasan korupsi dua bulan belakangan ini. Semenjak awal kemunculan permasalahan KPK-Polri, BEM FISIP UI 2015 telah menyatakan sikap dengan tegas mendukung pemberantasan korupsi.[4] Adapun terkait istilah “kriminalisasi” yang akrab di berbagai media dan pesan berantai, tepat pada tanggal 28 Januari 2015 BEM FISIP UI menyatakan untuk mendukung adanya pengusutan tuntas perkara hukum jika memang ada oknum-oknum yang bersalah. Penguatan bukan hanya dibutuhkan bagi KPK, sebab Polri dan kejaksaan merupakan institusi yang sama-sama kita akui berperan vital dalam penegakan hukum di Indonesia.[5] Hal ini menegaskan bahwa BEM FISIP UI 2015 telah mengikuti perkembangan isu korupsi melalui berbagai media dan kesempatan diskusi sejak awal munculnya isu ini.

Berbicara mengenai penguatan KPK dan penguatan Polri, apa yang terjadi hingga saat ini merupakan buah dari perbedaan bentuk institusi kedua lembaga negara tersebut. KPK yang berbentuk “komisi” tentu performanya sangat berkaitan erat dengan kelima komisioner yang menjabat. Secara otomatis, keputusan strategis yang dilakukan dalam tiap keputusan KPK bergantung pada integritas dan kinerja masing-masing komisioner yang bertugas.[6] Alhasil dengan penjelasan singkat tersebut, ketika “KPK vs Polri” terjadi, maka yang cenderung diselamatkan bukanlah institusi KPK secara langsung, namun diarahkan pada komisioner yang bertugas menjaga performa baik pemberantasan korupsi oleh KPK. Berbeda halnya dengan Polri, hingga hari ini 20 Maret 2015, Polri yang dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) masih tetap dapat berjalan dengan baik. Meskipun istilah Plt tidak dikenal dalam institusi kepolisian, penguatan dari indikasi pelemahan Polri tidaklah sama dengan penguatan KPK. Munculnya Wadah Pegawai KPK merupakan bukti nyata bahwa “serikat” yang meragukan keputusan kelima komisioner dapat aktif dan berbaur dengan masyarakat. Akan tetapi bagaimana dengan Polri? Kami rasa “Jiwa Korsa” membuat Polri menjadi institusi yang kuat dalam komando internalnya.

 

> Penjajakan Teori: Reformasi Birokrasi-Polri

Pada akhirnya kami ingin memperjelas apa dan bagaimana yang dimaksud dengan “Reformasi Polri” dalam aksi #RapatAkbarUI. Mari kita merujuk sejenak pada pengenalan bureaucracy reform yang dibahas oleh B. Guy Peters dalam The Politics of Bureaucracy.[7] Diksi “reformasi” dalam poin tuntutan merupakan pembahasan kajian yang belum disepakati, adapun BEM FISIP UI mengambil peran sebagai pengampu kajian penguatan Polri dalam relasi konflik semu antara KPK vs Polri.

Kata “reform” memiliki konotasi yang baik secara politik untuk memantik perubahan. Perubahan di sini adalah perubahan dalam bentuk apapun menuju arah bentuk yang lebih baik. Peters mengatakan, dalam administrative reform-nya, setiap lembaga memiliki ide dan konsep administratif masing-masing. Counter-productive akan terjadi bila sebuah lembaga mencontoh mentah-mentah ide reformasi sebuah lembaga lain. Sebuah kepala lembaga sangat berperan dalam reformasi lembaganya. Selektivitas dibutuhkan dalam pemilihan ide dan konsep reformasi agar sesuai dengan semangat perubahan di dalam lembaga tersebut. Dalam prakteknya, reformasi tidaklah semudah menemukan konsensus politik yang digunakan untuk perubahan. Peters melanjutkan, reformasi dalam politik birokrasi akan berjalan dengan baik bila adanya sifat partisipatoris dari tiap organ. Meski tersekat-sekat oleh hirarki yang tertutup, namun pimpinan dan subordinat mestinya memiliki hak untuk bersuara yang sama ihwal bagaimana lembaga tersebut seharusnya.[8]

Teori di atas sebenarnya berlandaskan sifat dasar manusia, dimana mereka memiliki kecenderungan untuk bekerja dan bila diberi kesempatan, mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik. Uang bukanlah satu-satunya faktor mengapa mereka menyukai pekerjaannya. Kecintaan, loyalitas, dan kepuasan dalam berkarya menjadi faktor-faktor lain yang memicu mereka melakukan pekerjaannya dengan baik. Setelah partisipatoris, perampingan birokrasi juga menjadi konsep yang baik dalam melakukan birokrasi. Jarak antara pimpinan dan subordinat harus diperdekat, meski berbeda dalam pangkat, namun setara dalam hak untuk merubah lingkungan kerja sekondusif mungkin. Bila bentuk-bentuk perubahan di atas sudah dilakukan, etos kerja akan perlahan-lahan meningkat. Keuntungan lain yang di dapat adalah kemudahan dalam mengatur struktur birokrasi. Pengaturan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pimpinan, namun melibatkan pula subordinat. Hasilnya adalah performa organisasi menjadi lebih maksimal karena setiap organ di dalamnya paham apa yang mereka lakukan.

Peters menjabarkan hal lain mengenai perbaikan birokrasi, yakni deregulasi. Peraturan dan prosedur yang bersifat kaku juga cenderung membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Birokrasi dalam pemerintahan memang terkesan memiliki peraturan dan prosedur yang sudah ajeg. Namun keajegan ini memiliki sifat relevansi yang dapat pudar dengan konteks-konteks tertentu. Dalam situasi tertentu, pegawai seharusnya dapat melakukan pekerjaan atau pelayanan yang lebih efektif dan efisien dengan mengimprovisasi prosedur kerjanya.

> Reformasi Polri (?)

Memandang reformasi polri tentu berbeda dengan reformasi birokrasi. Salah satu poin utama dalam reformasi birokrasi yakni pergantian pucuk pimpinan dan posisi-posis strategis lainya. Akan tetapi pertanyaannya apakah reformasi Polri mampu mereformasi jabatan-jabatan di bawahnya dengan cepat? Seperti diketahui, jabatan di Polri menerapkan sistem berjenjang dan orang diluar instansi Polri yang lebih “segar” dan bersih hampir tidak mungkin memegang jabatan strategis. Berbeda dengan birokrasi dimana saat ini kita sudah mengenal istilah lelang jabatan yang membuka peluang bagi orang luar sistem memimpin dan memegang posisi strategis. Sehingga, hampir bisa dipastikan bahwa pemegang jabatan strategis di kepolisian tetaplah orang-orang “lama”. Pergantian hanya menyebabkan pergantian, tapi untuk menghasilkan perubahan masih patut dipertanyakan dan diragukan. Teori reformasi administratif yang dipaparkan oleh Guy Peters juga tidak relevan dengan reformasi yang digagas dalam sistem kepolisian[9]. Alasanya Polri menerapkan sistem self governance, dimana institusi Polri dikelola oleh dirinya sendiri. Hampir tidak mungkin pula fungsi-fungsi administratif yang berkaitan dengan posisi strategis kepolisian dirubah begitu saja dan dijabat oleh orang-orang yang berlatar belakang non kepolisian.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah tuntutan reformasi Polri merupakan tuntutan yang realistis? BEM FISIP UI 2015 sepakat bahwa instansi Polri memang butuh lebih bersih dan dimulai dari proses pemilihan pimpinannya yang transparan. Akan tetapi BEM FISIP UI 2015 merasa penggunaan kalimat reformasi Polri sendiri kurang tepat. Alangkah lebih baik apabila langsung spesifik saja mengarah pada tuntutan konkret dan lebih dekat yaitu keterlibatan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri. Solusi tersebut kami anggap sebagai upaya untuk memulai transparansi di dalam interal kepolisian dan berharap adanya peningkatan partisipasi publik. Tuntutan yang terlalu luas seperti reformasi Polri ini dikhawatirkan bias dan membuat sasaran tembaknya tidak jelas. Sehingga, BEM FISIP UI 2015 menegaskan tuntutan reformasi Polri kurang tepat untuk menjelaskan tuntutan yang lebih spesifik karena toh sebenarnya dari BEM se-UI sendiri arahnya memang untuk tuntutan pelibatan PPATK di dalam FPT calon Kapolri. Kalimat reformasi Polri baru dimunculkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan ILUNI UI dan kesepakatan BEM se-UI terkait poin ini sebenarnya belum “diketok palu” di forum CEM Sospolnet tanggal 16 Maret 2015 yang lalu.

  • Bersihkan Demokrasi dari Oligarki

Oligarki di Indonesia merupakan sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya. Oligarki muncul seiring dengan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Tatanan civil society yang sudah dihancurkan oleh rezim orde baru, harus berhadapan dengan demokrasi liberal pasca reformasi, itulah penyebab terbentuknya oligarki di Indonesia.

Sebenarnya ada dua opsi menghapuskan oligarki. Opsi pertama, yang ditawarkan Hutington, yakni menggeser penanda utama modernitas dari politik pluralis dan budaya demokratis ke institusionalisasi kekuasaan dan tertib politik.[10] Teknokrasi-kelembagaan diharapkan dapat hadir dalam sistem untuk membawa wacana-wacana penyelamat rakyat. Apakah #20Maret nanti hadir untuk membentuk partai politik yang menyelamatkan rakyat? Opsi kedua yang ditawarkan Hadiz, Robinson, dan Winters adalah revolusi sosial dan politik di Indonesia. Merubah tatanan elit yang menjadi bidak-bidak oligarki secara menyeluruh.[11] Kemudian melakukan reformasi besar-besaran di sektor sosial, ekonomi, dan politik.[12]

Adanya opsi yang ditawarkan para pakar pun hingga kini memang masih dalam perdebatan apakah oligarki bisa hilang dari demokrasi? Misalnya di tahun 1966 ketika Soekarno diturunkan dengan salah satu harapannya adalah untuk melenyapkan oligarki, namun nyatanya rezim baru membentuk oligarki baru pula. Begitu juga yang terjadi di tahun 1998 ketika harapan hilangnya oligarki kembali memuncak. Kenyataanya oligarki hanya silih berganti di tengah sistem yang ada. Usaha untuk menghancurkan oligarki dengan melakukan politik desentralisasi justru memunculkan oligarki baru, local bossism dan local strongmen yang terlegitimasi oleh pemilu dan demokrasi.[13]

Berbicara mengenai demokrasi, Yoes Chandra Kenawas banyak mengutip Vedi R. Hadiz dan Richard Robinson, dua ilmuwan Indonesianis untuk menganalisa oligarki lokal di Indonesia. Yoes mengetengahkan bahwa setelah era Soeharto berakhir, aktor-aktor politik yang ada di sekeliling Soeharto telah terbiasa dengan perubahan sistem dan struktur politik di Indonesia. Menurut Yoes politik di Indonesia telah membentuk patrimonialisme sekaligus patron-klien hingga ke tataran daerah. Konsentrasi kekuasaan yang terjadi menandakan adanya orang kuat lokal yang menjadi pusat orbit dan hubungan resiprokal yang menciptakan oligarki baru dari solusi yang diperbincangkan itu sendiri (reformasi dan revolusi).[14]

Maksud dari poin kami ini yakni tuntutan penghapusan oligarki dalam demokrasi merupakan suatu hal yang sangat besar. Konsep oligarki seharusnya digunakan sebagai tool untuk menganalisis fenomena politik dan fenomena itulah yang seharusnya dijadikan tuntutan penyelesaian. Diperlukan turunan yang lebih spesifik yang menjurus pada minimalisasi oligarki, misalnya seperti tuntutan “menolak bagi-bagi jabatan dalam pemilihan menteri di kabinet”. Kami sepakat bahwa oligarki merupakan bibit munculnya korupsi, sebagaimana Yoes menganalisa desentralisasi Indonesia amat menguntungkan dinasti politik terlegitimasi dalam pemenangan pemilu.[15] Hal ini disebabkan orang kuat lokal dengan mudah menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik bagi dirinya guna mencalonkan diri sebagai pejabat daerah. Yoes berhasil menjelaskan mengenai oligarki dan kecenderungan tindakan penyelewengan “el corruptio”, akan tetapi Yoes tidak salah karena tesisnya memang tidak ditujukan untuk menawarkan solusi dari oligarki itu sendiri.

Secara akademis, dua pandangan yang kami temukan dalam meruntuhkan oligarki politik di Indonesia masih belum memperoleh tujuan yang diharapkan. Pertama mengenai pembentukan partai rakyat, bagaimana mengidentifikasi partai rakyat untuk melawan oligarki yang menurut bahasanya tidak pro terhadap rakyat? Dalam jangka panjangnya, konsolidasi demokrasi akan memunculkan oligarki baru meskipun itu mengatasnamakan rakyat. Kedua opsi perubahan cepat, baik melalui reformasi maupun revolusi. Sebagaimana kami paparkan di atas, reformasi 1998 dan revolusi 1966 mencatatkan munculnya oligarki-oligarki yang telah dianalisa dengan baik oleh Vedi R. Hadiz dan Yoes Chandra Kenawas dalam tulisanya masing-masing. sedangkan tuntutan #20Maret dan #RapatAkbarUI “demokrasi tanpa oligarki” hingga kini kami nilai masih abstrak. Lagipula, poin ini belum disepakati BEM se-UI untuk dimasukkan dalam tuntutan aksi dan belum ada kajiannya sehingga dimasukkannya poin ini, membuat BEM FISIP UI belum bisa mempertanggungjawabkannya.

  • Turunkan Harga dengan Memberantas Mafia

Alasan utama dari dicantumkanya poin turunkan harga ini yakni karena poin ini berguna untuk merangkul rakyat dan “mafia” yang berkaitan erat dengan korupsi. Jika memang alasanya berkaitan dengan adanya korupsi yang merajalela di negeri ini, maka hampir seluruh poin permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan di negeri ini dapat dikaitkan dengan korupsi. Jika alasanya untuk merangkul rakyat, pada dasarnya kita adalah rakyat itu sendiri. Aras utama dalam aksi #RapatAkbarUI merupakan “korupsi”, sedangkan harga-harga yang dituntut untuk diturunkan hingga tulisan ini dibuat telah stabil dan bertahap mengalami penurunan untuk beberapa jenis bahan pokok.[16]

Pada dasarnya naik atau tidaknya harga kebutuhan pokok, BEM FISIP UI 2015 masih memerlukan kajian dan diskusi lebih lanjut untuk menentukan sikap menanggapi realita yang terjadi. Kami memang bukan lembaga kajian apalagi penyambung lidah kebijakan kementerian, namun kami adalah akademisi yang memiliki tanggung jawab moral atas ilmu yang kami peroleh. Pada akhirnya mengenai poin tuntutan “Turunkan Harga dengan Memberantas Mafia”, bisa jadi BEM FISIP UI menjadi garda terdepan untuk menuntut hal-hal terkait, akan tetapi tidak pada aksi ini. Poin tuntutan pemberantasan korupsi menjadi tidak terakomodir sempurna setelah tuntutan yang coba dikait-kaitkan dimasukan pula dalam poin tuntutan dengan pemahaman yang seadanya.

Pada kesimpulanya, dengan mempertimbangkan hasil analisis dari keempat poin tuntutan aksi #20Maret diatas, maka BEM FISIP UI 2015 memutuskan untuk tidak ikut serta dalam aksi #20Maret. Alasan utamanya adalah karena tuntutan dalam aksi #20Maret ini tidak sesuai dengan kesepakatan BEM se-UI di dalam forum CEM Sospolnet. BEM FISIP UI 2015 sebagai institusi tidak bisa mempertanggungjawabkan poin-poin yang tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut apabila tetap memutuskan untuk turun aksi.

 


 

 

Tuntutan BEM FISIP UI 2015

 

Pada dasarnya, tuntutan BEM FISIP UI 2015 terkait upaya pemberantasan korupsi adalah sesuai dengan apa yang memang disepakati bersama di forum Sospolnet. Diantaranya yaitu:

  • Penguatan KPK diiringi dengan Transparansi

Penguatan KPK yang dimaksud sesuai dengan poin 1) diatas sebagaimana Kastrat BEM FH UI 2015 nyatakan pula yaitu perlu pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan KPK untuk merekrut penyidik dan penuntut independen dan perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pengunduran diri pimpinan KPK agar potensi kriminalisasi terhadap komisioner KPK bisa diminimalisir.

Kastrat BEM FISIP UI 2015 menekankan pentingnya transparansi untuk mengiringi penguatan KPK ini. UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 20 ayat (1) dan (2) sudah menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan aporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga, sebagai lembaga yang bertanggungjawab pada publik, sudah seharusnya KPK lebih transparan dan memberi ruang keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Transparansi yang dilakukan KPK pun diyakini justru akan menguatkan KPK sendiri.

Salah satu kekuatan KPK adalah legitimasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dengan kuatnya dukungan terhadap KPK saat munculnya indikasi pelemahan lembaga tersebut oleh Polri. Banyak bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat, seperti #SaveKPK yang menjadi trending topic di media sosial, aksi turun ke jalan, konser simpatik, dsb.

Namun legitimasi yang dimiliki KPK belumlah maksimal karena masih ada beberapa pihak yang mencurigai KPK sebagai alat politik kalangan elit tertentu. Hal itu terjadi paska ditetapkannya Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka bertepatan dengan pencalonan dirinya menjadi Kapolri. Banyak pihak yang berasumsi bahwa tindakan KPK tersebut sarat dengan kepentingan politik.

Apa yang dapat KPK lakukan untuk menghilangkan pikiran skeptis masyarakat tentang keberpihakan lembaga tersebut terhadap elit politik tertentu? Di dalam negara demokrasi, cara untuk memenangkan kepercayaan publik adalah memberikan transparansi. Ketidakpercayaan publik dapat ditangkal dengan keterbukaan informasi mengenai banyak hal yang selama ini dirahasiakan KPK. Transparansi juga dapat menjaga iklim demokrasi yang sehat.  Ketidakpercayaan sebagian pihak timbul karena sifat KPK yang dianggap superbody, tidak ada lembaga yang memiliki wewenang khusus mengawasi KPK. Bila seperti ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa KPK akan selalu bersih. Menyitir Eaton, “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutelly.”

Tugas mengawasi ini sudah semestinya diemban oleh masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui, KPK adalah lembaga independen yang netral dan tidak berdiri di bawah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka, KPK langsung bertanggungjawab kepada rakyat dan laiknya pihak yang dipertanggungjawabi, rakyat memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi KPK.

Bagaimana bentuk transparansi yang dapat diberikan KPK?

Bila kita mengakses web resmi KPK, kita akan menemukan laporan keuangan tahunan dan kasus-kasus yang sedang berjalan. Informasi-informasi tersebut dipublikasikan KPK karena tuntutan publik atas transparansi. Secara hukum, KPK juga berkewajiban memberikan laporan tahunan kepada DPR. Namun masih sangat banyak hal-hal yang dirahasiakan oleh KPK.

Kita dapat mengambil contoh dari Independent Commission Against Corruption di Australia. Mereka memberikan transparansi dengan memberikan informasi-informasi mengenai kasus korupsi di web resmi, kepada media, dan laporan tahunan kepada House of Parliament. Informasi-informasi tersebut sangat mudah diakses oleh publik. Seperti yang tercantum pula di dalam web resminya, mereka mengatakan publikasi informasi-informasi tersebut adalah bentuk tanggungjawab mereka kepada publik.

Informasi-informasi yang mereka publikasikan di antara lain investigasi di masa lampau, investigasi yang sedang berjalan, proses investigasi, orang-orang yang terlibat dalam investigasi, dan informasi paska-kasus. Informasi paska-kasus biasanya berbentuk laporan yang dapat diunduh dari web resmi mereka. Laporan tersebut berisi detail investigasi kasus yang bersangkutan seperti latar belakang kasus, runtutan aktivitas pelaku, tempat terjadinya korupsi, tindakan yang dilakukan petugas, dsb. Informasi tersebut dapat diakses di: http://www.icac.nsw.gov.au/investigations/investigations-publications

Transparansi macam ini yang semestinya dilakukan pula oleh KPK. Kita dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam sebuah kasus, apa saja buktinya, proses investigasinya, dan alasan penetapan bersalahnya. Merujuk pada teori demokrasi liberal Barber, hal-hal yang dapat terjadi pada masyarakat demokrasi adalah immobilisasi atau apatisme. Keadaan tersebut dapat terjadi karena iklim demokrasi yang tidak dapat memberikan rangsangan masyarakat untuk bepartisipasi dalam kegiatan politik. Barber menambahkan, keuntungan yang akan didapat dari demokrasi partisipatoris adalah pembentukan gerakan untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan kebenaran.[17] Maka dari itu, transparansi dibutuhkan untuk menjaga keleluasaan masyarakat untuk ikut andil dalam politik.

  • Pelibatan PPATK dalam Proses FPT Pemilihan Calon Kapolri

Tuntutan ini lah yang sebenarnya menjadi fokus bagi BEM se-UI dalam upaya mengawal proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun pengajuan Budi Gunawan (BG) telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri, namun disetujuinya BG sebagai Kapolri oleh DPR RI perlu menjadi catatan mengingat BG sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sehingga, untuk proses pengajuan calon Kapolri berikutnya, perlu keterlibatan lembaga independen yang mampu mengungkap data keuangan calon Kapolri tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia seperti diketahui akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Hingga kini, Polri belum memiliki pimpinan/kepala definitif. Hal ini berawal dari keputusan Presiden Joko Widodo yang “memensiunkan dini” Kapolri Jenderal Pol Sutarman tanpa alasan yang jelas dan presiden pun kemudian mengajukan calon baru untuk disetujui oleh DPR RI. Presiden Joko Widodo mengajukan satu nama yaitu Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal pengganti Sutarman. Namun, publik dikejutkan dengan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berselang beberapa hari dari pencalonan dirinya sebagai Kapolri yaitu pada tanggal 13 Januari 2015. Budi Gunawan (BG) diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003 – 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadiah tersebut diduga diberikan untuk menggerakkan yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewaijbannya.[18] Atas perbuatannya, Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.[19]

Hasil praperadilan yang diajukan Budi Gunawan memang memenangkan dirinya dan hakim menganggap penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Namun, hasil praperadilan itu masih mengundang banyak pertentangan karena hakim dianggap melampaui kewenangannya. Praperadilan ditujukan sebagai lembaga koreksi atas prosedur hukum acara (formil) yang dikenakan kepada tersangka. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara detail dan limitatif objek gugatan praperadilan.[20] Objek gugatan praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.[21] Lainnya adalah ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.[22] Sehingga dari batasan objek praperadilan tersebut, maka putusan praperadilan yang memenangkan Budi Gunawan sama sekali tidak masuk substansi perkara (materil) karena hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari pembuktian di persidangan. Publik pantas mempertanyakan mengapa seseorang yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi bisa dicalonkan menjadi seorang Kapolri dan bahkan DPR RI sendiri menyetujuinya. Pertanyaan ini menjadi menarik karena sebenarnya setiap calon Kapolri melalui beberapa tahap dalam proses pencalonannya termasuk menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR RI. Apakah ada yang salah dari proses pemilihannya tersebut?

Fit and proper test terdiri dari dua kata utama yaitu “fit” dan “proper” (Inggris). Kedua kata tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama yaitu pantas, patut, atau layak. Sehingga, secara sederhana banyak yang mengartikan fit and proper test sebagai tes kepantasan, kepatutan, dan kelayakan, yang dipadatkan dalam kalimat tes kemampuan dan kepatutan.[23] Dapat dimaknai bahwa fit and proper test seharusnya benar-benar mampu menguji kemampuan dan kepatutan seorang calon Kapolri. Kata “kepatutan” jangan sampai diabaikan karena mungkin saja seseorang secara kemampuan sebenarnya mampu untuk menjalani tugas-tugas sebagai Kapolri, namun apakah ia patut untuk memimpin? Kepatutan ini mencakup di dalamnya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah publik percaya kepada dia, kemudian apakah track record keuangan dia bersih atau tidak? Apakah dia pernah melakukan tindakan melanggar hukum?,

Pengangkatan Kapolri memang menjadi kewenangan presiden sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bunyi pasal tersebut adalah “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”. Dalam mengusulkan nama calon Kapolri kepada DPR RI, Presiden mempertimbangkan usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hal ini dikukuhkan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang secara jelas menyatakan bahwa tugas Kompolnas antara lain memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dari proses tersebut, dapat dipahami bahwa nama calon Kapolri telah melalui proses penggodokan setidaknya oleh 3 institusi/lembaga, yaitu dari Kompolnas, kemudian presiden sendiri sebagai lembaga eksekutif, dan DPR RI sebagai lembaga legislatif. Proses fit and proper test nya pun berarti tidak terbatas pada tahapan di DPR RI, namun juga ketika pada tahapan di Kompolnas dan ketika usulan nama calon Kapolri tersebut masuk ke presiden. Artinya, fit and proper test disini mencakup proses dari awal hingga penetapan.

Fit and proper test merupakan sarana yang tepat untuk menutup celah agar calon Kapolri yang akan diuji benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi. Sebagai bentuk pencegahan, seharusnya pemerintah maupun dewan di parlemen bisa memanfaatkan lembaga negara yang mampu mengungkap aliran dana gelap, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan PPATK merupakan langkah konkret dari pelaksanaan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Analsis dan Transaksi Keuangan, dijelaskan bahwa PPATK memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kemudian di dalam Pasal 4 Perpes No. 48 tahun 2012 tersebut, fungsi PPATK dijabarkan antara lain: a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b) pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK; c) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan fungsi pencegahan yang dimiliki oleh PPATK, seharusnya PPATK diberikan ruang untuk bisa mencegah lembaga penegak hukum seperti Polri dipimpin oleh orang yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, PPATK masih memiliki keterbatasan yaitu PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.[24] Oleh karena itu, dengan dirilisnya data keuangan oleh PPATK, harapannya publik bisa merespon dan melaporkan pada KPK apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Keterlibatan publik pun akhirnya diharapkan meningkat dengan mekanisme seperti ini. Dari penjelasan diatas, harapannya perspektif yang dibangun adalah membuka peluang keterlibatan PPATK di dalam proses fit and proper test.

Ketika Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, publik mempertanyakan mengapa PPATK tidak dilibatkan seperti saat pemilihan menteri-menteri di Kabinet Kerja? Saat memilih Jaksa Agung, Presiden Joko Widodo juga tidak melibatkan PPATK. Ada indikasi bahwa Presiden menggunakan PPATK saat pemilihan menteri untuk menghindari kepentingan politis yang berlebihan dari partai politik pengusungnya. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah dan cenderung positif jika melibatkan PPATK. Namun, saat memilih Jaksa Agung dan Kapolri, Presiden Joko Widodo tampak “takluk” dari kepentingan politis orang-orang di belakangnya sehingga ia sudah tidak kuasa melibatkan PPATK. Presiden Joko Widodo terkesan membiarkan orang-orang “pesanan” dari elit-elit partai melanggeng mendapatkan jabatan publik. Politik merupakan the art of the possible[25], sehingga tidak bisa disalahkan apabila publik mencoba menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sudah bukan menjadi rahasia kalau Budi Gunawan memiliki hubungan yang dekat dengan Megawati. Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati saat ia menjabat sebagai Presiden RI. Jaksa Agung H.M. Prasetyo juga merupakan orang dekat Surya Paloh sehingga pantas apabila publik mulai berasumsi negatif.

Keterlibatan PPATK di dalam proses pemilihan Kapolri memang tidak diatur di dalam undang-undang, namun bukan berarti melibatkan kedua institusi tersebut melanggar undang-undang. Terbukti, Presiden bisa melibatkan mereka dalam penyusunan Kabinet Kerja seperti dijelaskan diatas. Poin penting yang harus diperhatikan adalah adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Presiden Joko Widodo melibatkan PPATK dalam pemilihan Kapolri. Keinginan kuat masyarakat ini seharusnya didengar oleh pemerintah dan menjadikan proses pemilihan Kapolri lebih transparan dan akuntabel.

Menjadi Kapolri bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi Polri terlanjur memiliki citra buruk di masyarakat. Hasil survey Transparency International Indonesia (TII) di tahun 2013 menunjukkan bahwa kepolisian dinilai responden sebagai lembaga yang paling korup / bercitra paling buruk. Kepolisian mendapatkan persentasi 91%, kemudian dilanjutkan dengan partai politik dan parlemen sebesar 89%, dan PNS sebesar 79%.[26] Citra buruk kepolisian ini seharusnya tidak ditambah dengan polemik dalam proses pemilihan Kapolri. Dibutuhkan political will dari pemerintah termasuk para wakil rakyat untuk segera mengatasi persoalan seperti ini. Dengan melibatkan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri, maka hal ini juga akan membantu Polri memperbaiki citranya.

Keterlibatan KPK dan Polri juga menjadi manifestasi untuk perbaikan demokrasi di Indonesia menuju demokrasi deliberatif. Disebut deliberatif karena adanya ruang saling dengar dan berpendapat secara resiprokal antara pemerintah dan masyarakat. Deliberasi dalam bidang politik menawarkan notasi partisipatif yang ideal di mana kemampuan aktor politik bisa diselaraskan dengan tuntutan partisipan untuk menghasilkan konsensus-konsensus politik dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bersama lewat kebijakan publik.[27] Masyarakat sebagai partisipan di dalam dunia politik telah mendesak pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif untuk melibatkan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri. Ini pun sebenarnya juga demi kepolisian yang lebih baik. Maka dari itu, pemerintah seharusnya menyesuaikan keputusan yang diambilnya dengan kehendak rakyat. Dengan demikian demokrasi tidak bisa lagi dimaknai sebagai kendaraan untuk mewakili agregasi kepentingan individual melainkan sebagai jalan untuk menciptakan arena publik yang mampu meredam konflik melalui dialog daripada penyelesaian yang dilakukan oleh tubuh kekuasaan.[28] Konflik yang dimaksud adalah pertarungan kepentingan antara penguasa dan masyarakat sipil, yaitu keinginan masyarakat untuk melibatkan PPATK di tengah sikap acuh pemerintah terkait kehendak tersebut.

Dengan upaya menciptakan demokrasi yang deliberatif, maka hal ini selaras pula nantinya dengan upaya membentuk open governmentOpen government merupakan suatu hal yang membahas akses warga terhadap informasi yang dimiliki/dikeluarkan pemerintah. Hal ini penting untuk mengetahui apa yang diputuskan, oleh siapa, dan mengapa. Aspek lain dari open government adalah membuka proses pengambilan keputusan yang sedang dibuat.[29] Indonesia sebenarnya telah mendirikan Open Government Indonesia (OGI) sejak tahun 2011. OGI merupakan sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.[30] Demi mewujudkan pemerintahan Indonesia yang terbuka, tentu harus dimulai dari proses rekrutmen yang baik termasuk proses seleksi pimpinan lembaga publiknya.

Upaya pemerintah untuk menciptakan open government akan menjadi ironi apabila dalam pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak melibatkan PPATK di dalam prosesnya. Terlebih, open government sangat berkaitan dengan akuntabilitas yang dalam arti sederhanya dimaknai sebagai suatu kebutuhan dari organisasi publik (atau mungkin inidividu) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada organisasi lain dan menjelaskan tindakannya.[31] Laporan pertanggungjawaban disini bisa kita artikan sebagai laporan keuangan yang bersangkutan dan apabila terindikasi ada hal-hal yang mencurigakan, maka seharusnya mereka bersedia diperiksa. Selain akuntabilitas, aspek publisitas juga penting untuk membentuk open government. Contoh negara yang bisa dijadikan tauladan soal publisitas lembaga publiknya adalah Swedia. Di Swedia pejabat publik dideskripsikan bekerja di dalam “akuarium ikan emas/goldfish bowl” karena hampir semua tindakan yang mereka dilakukan dapat diakses oleh publik.[32] Jabatan Kapolri bukanlah jabatan yang main-main, sehingga sudah sepatutnya orang yang menduduki jabatan tersebut diperiksa terlebih dahulu track recordnya dengan harapan ini menjadi langkah awal agar Polri secara institusi bisa lebih transparan dan akuntabel ke depannya.

Keterlibatan PPATK sekali lagi memang bukan kewajiban yang diatur dalam hukum positif. Sebagai negara hukum layaknya yang diamanahkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hendaknya hukum mampu merepresentasikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian Indonesia sebagai negara demokratis dan pemegang kedaulatannya di tangan rakyat, sudah seharusnya pemerintah dan parlemen mengikuti kehendak rakyat. Masyarakat telah mendesak Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk melibatkan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri. Masyarakat sebagai partisipan di dunia politik perlu diberikan ruang yang lebih jauh untuk pendewasaan demokrasi kita menuju demokrasi deliberatif. Keterlibatan kedua institusi ini juga untuk mendukung program pemerintah yaitu Open Government Indonesia, sehingga akan begitu ironi apabila pemerintah seolah-olah menjilat ludahnya sendiri. Semakin ironis apabila pemerintah menerapkan open government hanya apabila hal tersebut sesuai dengan kepentingannya, misalnya saat Presiden memilih menteri, namun tidak digunakan apabila mengancam kepentingannya. Keterlibatan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri sebenarnya juga membantu Polri memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat. Maka dari itu, kami sangat berharap pemerintah dan parlemen mendengarkan suara-suara rakyat untuk segera melibatkan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri agar penegakan hukum di Indonesia semakin lebih baik dengan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.

Rencana Tindak Lanjut

BEM FISIP UI 2015 merencanakan untuk melakukan audiensi kepada Komisi 3 DPR RI terkait tuntutan diatas untuk melibatkan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri. Audiensi ini rencananya juga melibatkan BEM fakultas lainnya serta elemen lain yang ingin terlibat. BEM FISIP UI 2015 merasa bahwa rekomendasi dan kajian yang telah dibuat BEM se-UI terkait polemik isu ini, perlu dilanjutkan dan difokuskan melalui langkah yang konkret dan jelas. Audiensi langsung ke DPR RI menurut kami merupakan salah satu cara konstitusional untuk menyampaikan aspirasi dan tepat sasaran sebagaimana DPR merupakan lembaga legislatif yang berada di dalam sistem politik menurut teori David Easton.

Tidak terlibatnya BEM FISIP UI 2015 di dalam aksi #20Maret bukan berarti kami tidak pro terhadap agenda pemberantasan korupsi dan anti aksi turun ke jalan. Akan tetapi, perbedaan poin tuntutan dan masalah di dalam proses penyatuan tuntutan itulah yang menyebabkan kami urung untuk ikut serta. Kami pun tetap mengharapkan ke depannya ada kolaborasi yang sinergis dengan berbagai elemen termasuk organ-organ yang ikut di aksi #20Maret untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi. Evaluasi pada proses perumusan tuntutan di aksi #20Maret semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua termasuk BEM FISIP UI sendiri agar menghasilkan suatu kolaborasi yang lebih sinergis.

Agenda pengawalan pemberantasan korupsi lainnya yang akan dilakukan BEM FISIP UI 2015 selain audiensi akan dirumuskan kembali baik oleh internal BEM FISIP UI 2015 sendiri maupun melalui kolaborasi yang akan dilakukan dengan elemen masyarakat lainnya. Intinya, agenda pengawalan pemberantasan korupsi menurut kami tidak terbatas hanya pada aksi #20Maret saja dan BEM FISIP UI 2015 akan berupaya menghadirkan perspektif komprehensif terutama soal upaya meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pengawalan agenda pemberantasan korupsi. Jika mahasiswa disebut-sebut memiliki keunggulan kemurnian gerakan dan kritis terhadap kebijakan, maka ini merupakan bagian dari wujud daya kritis kami.

 


 

Referensi

Buku/Jurnal

Peters, B. Guy, The Politics of Bureaucracy, fifth ed. (London&New York: Routledge, 2002)

Hutington, Samuel, Political Order in Changing Societies, (New Heaven, CT: Yale UniversityPress, 1968)

Winters, Jeffrey, Oligarchy, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)

Robinson, Richard, dan Hadiz, Vedy R, Reorganising Power in Indonesia: The politics of Oligarchy in an Age of Markets, (London: Routledge Curzon, 2004)

Yoes Chandra Kenawas, “The Rise of Political Dynasties in Decentralized Indonesia”, (Singapore: Nanyang Technological University, 2013)

Barber, Benjamin R., Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, (Berkeley: University of California Press, 1984)

Hasanuddin Rahman Daeng Naja, Manajemen Fit and Proper Test, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, 2004)

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2010)

Faishal, Muhammad, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Volume 11, No. 1 (Juli, 2007)

Artikel

Siaran Pers: “Pernyataan Sikap BEM FISIP UI terkait Aksi #SaveKPK dalam Momentum 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK”, 28 Januari 2015

Kemendag RI, “Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)”, http://ews.kemendag.go.id/ diakses pada hari Jum’at 20 Maret 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ”KPK Tetapkan BG (Kalemdikpol) Tersangka”, diakses dari http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2431-kpk-tetapkan-bg-kalemdikpol-tersangka, pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 21.26 WIB.

Asrul Ibrahim Nur, “Pemberantasan Korupsi dan Objek Gugatan Praperadilan”, diakses dari http://theindonesianinstitute.com/pemberantasan-korupsi-dan-objek-gugatan-praperadilan/ pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 15.30 WIB.

Shanti Rachmadsyah, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK?”, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3567/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-ppatk tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.47 WIB.

Ananda Badudu, et.al., “Tiga dari Empat Orang Indonesia Menyuap Polisi”, diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2013/07/11/063495360/Tiga-dari-Empat-Orang-Indonesia-Menyuap-Polisi tanggal 26 Februari 2015 pukul 18.27 WIB.

Muhammad Faishal, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Volume 11, No. 1 (Juli, 2007)

—, “Tentang OGI,” diakses dari http://opengovindonesia.org/keterbukaan/  tanggal 2 Maret 2015 pukul 16.30 WIB


 

[1] Sospolnet adalah singkatan dari Sosial Politik Network, merupakan forum tertinggi Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM se-UI

[2] IKM UI Summit adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Summit. Di dalam pertemuan ini dibahas isu bersama yang akan dibawa selama tahun 2015 oleh masing-masing departemen di BEM se-UI.

[3] CEM Sospolnet adalah singkatan dari Chief Executive Meeting Sosial Politik Network. CEM merupakan forum bagi Ketua-Ketua BEM se-UI dan Sospolnet merupakan forum tertinggi Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM se-UI. CEM Sospolnet merupakan forum gabungan antara Ketua-Ketua BEM se-UI dengan Departemen Kastrat BEM se-UI.

[4] Siaran Pers: “Pernyataan Sikap BEM FISIP UI terkait Aksi #SaveKPK dalam Momentum 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK”, 28 Januari 2015

[5] Ibid,

[6] Lihat Pasal 21 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[7] B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, fifth ed.(London&New York: Routledge, 2002)Ch.9 “Administrative Reform” hal.348-366

[8] Ibid, B. Guy Peters, Hal.360-361

[9] Ibid, B. Guy Peters, hal.362

[10] Samuel Hutington, Political Order in Changing Societies, (New Heaven, CT: Yale University Press, 1968)

[11] Jeffrey Winters, Oligarchy, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)

[12] Richard Robinson, Vedy R Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The politics of Oligarchy in an Age of Markets, (London: Routledge Curzon, 2004)

[13] Yoes Chandra Kenawas, “The Rise of Political Dynasties in Decentralized Indonesia”, (Singapore: Nanyang Technological University, 2013) hal.19

[14] Ibid, Yoes Chandra Kenawas, hal.20

[15] Ibid, Yoes Chandra Kenawas, hal.21

[16] Kemendag RI, “Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)”, http://ews.kemendag.go.id/ diakses pada hari Jum’at 20 Maret 2015

[17] Benjamin R. Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, (Berkeley: University of California Press, 1984).

[18] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ”KPK Tetapkan BG (Kalemdikpol) Tersangka”, diakses dari http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2431-kpk-tetapkan-bg-kalemdikpol-tersangka, pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 21.26 WIB.

[19] Ibid.

[20] Asrul Ibrahim Nur, “Pemberantasan Korupsi dan Objek Gugatan Praperadilan”, diakses dari http://theindonesianinstitute.com/pemberantasan-korupsi-dan-objek-gugatan-praperadilan/ pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 15.30 WIB.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Hasanuddin Rahman Daeng Naja, Manajemen Fit and Proper Test, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, 2004), hal. 77.

[24] Shanti Rachmadsyah, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK?”, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3567/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-ppatk tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.47 WIB.

[25] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 13.

[26] Ananda Badudu, et.al., “Tiga dari Empat Orang Indonesia Menyuap Polisi”, diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2013/07/11/063495360/Tiga-dari-Empat-Orang-Indonesia-Menyuap-Polisi tanggal 26 Februari 2015 pukul 18.27 WIB.

[27] Muhammad Faishal, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Volume 11, No. 1 (Juli, 2007), hal. 1-30.

[28] Anthony Giddens, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, (Stanford: Stanford University Press), hal. 16 seperti dikutip oleh Muhammad Faishal, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Volume 11, No. 1 (Juli, 2007), hal. 9.

[29] B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy 5th Ed., (London: Routledge, 2001), hal. 308.

[30] “Tentang OGI,” diakses dari http://opengovindonesia.org/keterbukaan/ tanggal 2 Maret 2015 pukul 16.30 WIB.

[31] Peters, op.cit., hal. 300.

[32] Peters, op.cit., hal. 307.67