Pernyataan Sikap BEM FISIP UI Terhadap Represi Kebebasan Intelektual dan Berekspresi

Depok, 18 Maret 2016

Pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta di di Goethe-Institut telah dibatalkan (16/3) tepat pukul 12.00 WIB dikarenakan oleh pihak kepolisian yang menginformasikan bahwa terdapat demonstrasi dari suatu ormas yang tidak setuju dengan acara tersebut[1]. Sebelumnya telah terjadi tindakan pelarangan oleh aparat keamanan terhadap kegiatan intelektual dan ekspresi seni dengan mekanisme yang serupa, diantaranya Belok Kiri.Fest[2], Aksi 1 Desember oleh mahasiswa[3], Ubud Writers and Readers Festival 2015[4], Pelarangan Majalah Lentera,[5] dsb.

Sejarah mencatat rangkaian tindak represif oleh aparat keamanan negara sudah menjadi hal yang dianggap normal pada era Orde Baru. Pada rezim Orde Baru, berbagai mekanisme represif berupa pembatasan dan pelarangan terhadap kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas politik. Tindakan represif yang dimaksud di atas dilaksanakan dalam bentuk, seperti adanya dua belas surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan, pembredelan buku-buku tertentu serta pembubaran organisasi. Kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai pedoman dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut terbukti bertujuan untuk melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan pada rezim Orde Baru.

Dari kejadian tersebut, jelas terjadi bentuk pelanggaran hak warga negara berdasarkan undang-undang atas kebebasan dalam berserikat dan berpendapat. Berdasarkan yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab X pasal 28 dan Bab XA pasal 28C ayat 1, dijelaskan bahwa warga negara memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Tidak hanya itu, tindak represi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut juga telah melanggar  Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dalam pasal 19 ayat 2 mengenai kebebasan untuk menyatakan pendapat; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Hal ini jelas menggambarkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara terhadap warganya—dalam hal ini aparat kepolisian yang seharusnya melayani, melindungi, dan mengayomi warga negara.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan preseden rezim Orde Baru, BEM FISIP UI menyatakan beberapa poin pernyataan sikap terkait hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, sebagai berikut:

  1. Kami menolak segala bentuk tindakan represif dalam bentuk apapun dan dari pihak  manapun terhadap hak kebebasan intelektual warga negara Indonesia.
  2. Kami menolak tindakan represif dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun terhadap hak kebebasan berkarya dan berekspresi warga negara Indonesia.
  3. Kami menolak segala kebijakan represif yang berpotensi menyokong penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim yang sedang berlaku berdasarkan preseden rezim Orde Baru.
  4. Kami menuntut komitmen negara untuk melindungi hak kebebasan intelektual, berkarya, dan berekspresi bagi warga negara Indonesia.

Demikian penyataan sikap BEM FISIP UI yang disampaikan dengan sebaik-baiknya.

###

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi narahubung:

Abhista Ekaprameswari Shabila
Staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2016
No. HP/ ID Line: 081905805151 /shasabil


[1] Puput Tripeni Juniman ,”Kronologi Pembatalan Pemutaran Film Pulau Buru di Goethejudul”, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160317084458-20-117960/kronologi-pembatalan-pemutaran-film-pulau-buru-di-goethe/, pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[2]  “Festival Belok Kiri Dilarang Ini Kronologinya”,diakses dari https://m.tempo.co/read/news/2016/02/27/083748759/festival-belok-kiri-dilarang-ini-kronologinya pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[3] Arny Christika Putri ,“Polisi Bubar Paksa Ratusan Orang Papua yang Gelar Aksi 1 Desember”, diakses dari http://m.liputan6.com/photo/news/polisi-bubar-paksa-ratusan-orang-papua-yang-gelar-aksi-1-desember-2379106 pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[4] “’Ditekan aparat’, Festival UWRF Ubud batalkan acara terkait kasus 1965”, diakses dari  http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_ubud_larangan_acara65 pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[5] “Majalah Lentera Dilarang Ini Tuntutan Ke Komnas HAM” diakses dari http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/22/063712154/majalah-lentera-dilarang-ini-tuntutan-ke-komnas-ham pada tanggal 18 Maret pukul 16.41