Press Release #SaveKPK

Berikut adalah siaran pers berkaitan dengan #SaveKPK

Sikap BEM FISIP UI Terkait Aksi #SaveKPK dalam Momentum 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Kasus perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI)  menyita  perhatian  rakyat  Indonesia  dalam  beberapa  hari terakhir ini. BEM FISIP UI meyakini bahwa kasus ini perlu diperhatikan secara jernih dan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terlebih Jokowi telah menjanjikan optimalisasi pemberantasan korupsi dan supremasi hukum sejak kampanye di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Republik Indonesia 2014.

BEM FISIP UI sepakat pemberantasan korupsi terus dilanjutkan dan diperkuat. KPK memang merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk memberantas korupsi, tapi kami percaya bahwa peran POLRI dan Kejaksaan juga tidak bisa disepelekan. BEM FISIP UI menentang kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK serta meminta segala upaya penegakan hukum baik untuk pimpinan KPK maupun terhadap pimpinan POLRI dilakukan secara wajar dan sesuai aturan yang berlaku. KPK sebagai institusi harus dilindungi, namun oknum-oknum yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diusut secara tuntas. Begitu pula indikasi pelanggaran hukum yang melibatkan pimpinan POLRI juga harus diusut tuntas. Kedua lembaga negara ini baik KPK maupun POLRI harus diselamatkan.

Berhubung ada indikasi bahwa kedua lembaga negara ini saling memiliki prasangka negatif dan justru melemahkan penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan, maka Jokowi sebagai kepala negara harus turun tangan. Jokowi seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak terjerat pada kepentingan elit-elit penyokongnya. Tim independen yang sedang dalam proses pembentukan harus segera dioptimalkan dan bergerak cepat. Tim independen ini diharapkan bisa mengungkap fakta-fakta terkait perselisihan KPK- POLRI dan membuat rekomendasi penyelesaian masalah. Jokowi perlu bersikap tegas dan melakukan upaya-upaya strategis untuk menyelamatkan KPK sebagai lembaga negara dan membersihkan oknum-oknum “kotor” baik dari POLRI maupun dari KPK sendiri apabila terbukti bersalah. BEM FISIP UI mendukung gerakan  #SaveKPK untuk menyelamatkan KPK sebagai institusi dan agar tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya. BEM FISIP UI juga mendesak agar KPK dan POLRI bisa bekerjasama dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Siapapun yang melanggar hukum, harus diusut tuntas berdasarkan hukum yang berlaku dan dijauhkan dari kepentingan elit-elit yang berkuasa. Pada akhirnya, kami berharap upaya pemberantasan korupsi terus diperkuat dan hukum ditegakkan.