,

Notulensi Diskusi Kritis dan Memikat (DISIKAT)

TANGGAL: Kamis, 19 Mei 2016  

TEMPAT: Auditorium Gedung Komunikasi, FISIP UI 

PEMBICARA:

  1. Reni Marlinawati sebagai Anggota Komisi X DPR RI
  2. Totok Prasetyo sebagai Direktur Kelembangaan Dikti
  3. Yohannes Wasi Gede sebagai Pekerja Pendidikan
  4. Fadel Muhammad sebagai MWA UI Unsur Mahasiswa

 

Dr. Reni Marlinawati sebagai Anggota Komisi X DPR RI

Urgensi membahas UU DIKTI (2010), dibahas kurang lebih 1,5 tahun.

  1. Dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa dengan usia kuliah 19-23 tahun hampir 20 juta jiwa namun yang kuliah di bawah 5 juta jiwa.
  2. Sedikitnya siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan mahalnya biaya kuliah.

Hal penting dalam UU DIKTI:

  1. Bagaimana biaya kuliah menjadi sangat murah
  2. Bagaimana masyarakat yang berada di 3T juga dapat merasakan hal yang sama dengan masyarakat dari daerah lainnya.
  3. Menggratiskan uang masuk agar semua masyarakat dapat berkuliah.

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 sehingga untuk mencapainya negara sekurang-kurangnya harus mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan.

Di dalam pasal 31 tersebut, terdapat UU No. 12 Tahun 2012 yang memuat cita-cita bangsa yang tertumpu pada perguruan tinggi dengan tujuannya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarfakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 sebesar 424,8 T dengan alokasi untuk Kemenristek Dikti sebesar 37,0 T atau sekitar 8,94% di mana tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 42,7 T. Prioritas Kemenristek Dikti sendiri sebanyak 39,66 T untuk dana pendidikan sedangkan 0,97 T untuk layanan umum (ristek). Untuk BOPTN sendiri tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,5 T dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 369 PTN dan 4070 PTS.

Angka pengangguran di Indonesia sendiri cukup tinggi sekitar 45,87% mulai dari lulusan jenjang pendidikan SD hingga Sarjana. Jumlah tenaga kerja di Indonesia sendiri tahun 2016 sekitar 127,8 juta jiwa. Masih banyaknya lulusan Diploma/Sarjana sendiri yang menganggur dikarenakan persentase mahasiswa yang dilatih keterampilan wirausaha masih sedikit sehingga persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi hanya sekitar 60% dari total seluruh mahasiswa.

 

Totok Prasetyo sebagai Direktur Kelembangaan Dikti

Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi melalui:

  • Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, dan industri;
  • Pemantapan otonomi Perguruan Tinggi dengan memfasilitasi Perguruan Tinggi menjadi PTN-BH;
  • Penguatan institusi Perguruan Tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation; dan
  • Penganggaran berdasarkan performance based budgeting agar Perguruan Tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis PTN, yaitu Satker, BLU dan BH. PTN-BH merupakan tingkatan tertinggi karena dianggap sebagai PTN yang sudah dewasa dan mampu memenuhi target-target pemerintah, yaitu harus berada di PTN dengan akreditasi A. Dari 4350 perguruan tinggi hanya 26 yang memiliki akreditasi A dengan PTN di luar Jawa yang terakreditasi A hanya 3 universitas saja, yaitu UNAND, UNSYIAH dan UNHAS.

PTN-BH diharapkan memiliku kinerja yang lebih bagus dengan demikian dia diberikan otonomi yang lebih besar dari pada yang lain dengan harapan adanya transparansi dan finansial yang lebih bagus juga. Untuk mendukung itu, pemerintah memberikan kewenangan PTN-BH untuk memanfaatkan aset dalam hal pemasukan keuangannya.

Meskipun masih terdapat BOPTN, namun dengan adanya PTN-BH ini diharapkan universitas mampu mengembangkan asetnya lebih bagus lagi agar dapat menghasilkan revenue. Namun tidak berarti UKT yang diterapkan harus lebih mahal karena memiliki otonomi untuk mengelola keuangan dari sumber aset.

Semua PTN di Indonesia diberikan peringkat untuk tujuan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu, sehingga PTN akan tersebar ke dalam cluster-cluster yang memudahkan Dikti untuk melakukan pembinaan. Pembinaan di cluster 1 sendiri bertujuan agar dapat maju ke jajaran World Class Universitty yang membutuhkan biaya yang mahal namun tak seharusnya dibebankan kepada mahasiswa karena perguruan tinggi sudah memiliki otonomi untuk mengelola asetnya.

Tahun 2015 baru terdapat 2 PTN yang memasuki peringkat 500 besar dunia. Untuk tahun ini Dikti mengusahakan UGM untuk masuk 500 besar sebab Dikti sendiri tahun ini menargetkan terdapat 3 PTN yang bisa masuk peringkat 500 besar dunia. Pembinaan tersebut tidak hanya untuk perguruan tinggi yang belum masuk, tetapi yang sudah masuk juga tetap dibina agar tidak terlempar keluar. Tahun ini pemerintah dalam pembinaan membantu UI sebesar 10 M untuk tetap bisa bertahan di peringkat 500 besar dunia.

Namun, masih saja terdapat PTN yang terlempar dari cluster 1 karena peringkatnya turun karena ada syarat PTN-BH. Saat ini, hanya terdapat 7 PTN-BH dengan total 11 PTN yang masuk di cluster 1. Di cluster 1 ini 2 ptn terlempar karena akreditasinya turun sehingga di cluster 1 saat ini hanya terdapat 5 PTN-BH dan 5nya lagi masih dalam tahap transisi. Harapan untuk tahun depan, UNDIP, UNHAS, UNPAD akan mampu menjadi PTN-BH karena sudah ditetapkan namun masih dalam tahap transisi.

 

Yohannes Wasi Gede sebagai Pekerja Pendidikan

Bagaimana bentuk perguruan tinggi, kebijakannya, pengelolaannya itu semua perlu adaptasi. Pada proses perkembangannya, yang paling penting adalah bagaimana demokraasi dikembangkan di rumahnya sendiri. Ilmu pengetahuan tanpa demokrasi itu omong kosong.

Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan universitas di Eropa. Dulu di abad pertengahan sidang disertasi diuji oleh 500 orang bukan 5 orang. Dengan demikian, calon doktor yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan diuji secara demokratis oleh 500 orang. Kemudian seiring perkembangannya, universitas lalu diintegrasikan ke dalam negara bangsa. Sehingga dalam sejarahnya selalu ada proses demokratisasi dalam perguruan tinggi, dan apa yang kita kenal saat ini dengan sebutan akuntabilitas.

Idealnya, universitas kemudian tidak hanya dipahami hanya sebagai gedung-gedung megah, tetapi juga dipahami sebagai penataan manusia dalam aktivitas akademik.

Organisasi ada untuk mencari kebenaran. Dengan demikian, universitas pun gunanya untuk mencari kebenaran. Maka universitas yang berlindung pada kekuatan politis itu diragukan, karena mereka bukan mencari kebenaran.

Evolusi panjang tersebut berawal dari orde baru,  di Jawa dalam sejarahnya terdapat dua institusi yang konservatif, yakni universitas dan militer. Konservatif tidak berarti dipahami secara politis, dalam hal ini berarti dia juga fokus. Selalu ada desakan untuk tumbuh baru, namun akan tetap melakukan inovasi dalam mencari kebenaran.

UI gonjang ganjing dari tahun 2010 sampai tahun 2012, adanya kebijakan PTN-BH tersebut merupakan sebuah proses politis.. Rektor ui pada saat itu menolak PTN-BH, akan tetapi tetap diadakan pertemuan 7 bhmn tanpa kehadiran rektor UI yang kemudian memutuskan sepihak mengenai PTN-BH. PTN-BH pun merupakan sebuah produk politi dan politik tersebut ada di 7 PTN-BH itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa terdapat dua model liberalisasi ketika berbicara soal pendidikan dan sektor lainnya.

  1. Privatisasi penuh atau oleh swasta, contohnya adalah model Amerika.
  2. Privatisasi dalam pengelolaan dalam arti sektor tersebut dimiliki negara, tetapi cara pengelolaanya menggunakan cara swasta, contohnya model Inggris.

Dapat dikatakan bahwa liberalisasi pendidikan itu muncul dari tubuh negara itu sendiri. Peran negara tidak benar-benar lepas karena para pencetus pasar bebas juga masih membutuhkan peran negara, hanya saja adalah bagaimana negara tersebut harus berperan.

Uniknya dalam proses di Indonesia,  pemerintah mengatakan tidak lepas tangan terhadap sektor tersebut tetapi terletak pada pengelolaannya. Proses perubahan pengelolaan ditandai dengan diberikan banyak instrumen, seperti total quality management, EDOM dan birokratisasi pada riset. Jumlah yang mengakses dana riset tidak akan sampai 70% karena proses birokratisasinya dan juga harus reimburse. Lalu ketika riset tersebut ditolak maka harus nombok sendiri. Di Belanda, tidak serumit itu karena status dana riset adalah dana untuk reproduksi ilmu pengetahuan di universitas dan bukan merupakan dana produksi. Universitas sendiri seharusnya mampu memproduksi dana tersebut dari cara yang lain dan dana tersebut akan digunakan untuk reproduksi. Permasalahan tersebut menjadikan posisi negara dalam riset perguruan tinggi sebagai suspending money.

Negara sebenarnya harus rugi dalam pembiayaan pendidikan karena keuntungannya akan didapatkan dalam ruang yang lain, dalam hal sumber daya manusia seperti inovasi. Namun dalam proses PTN-BH tidak untung, keuntungan tersebut ada dalam pengertian unit-unit ini. Peran negara dalam hal liberalisasi tersebut, dana yang diberikan semakin turun atau minimal tetap. Pertanyaannya adalah bagaimana PTN-BH ini mengenerate money tersebut?

Terdapat 2 sumber keuangan universitas dalam sebuah universitas yang tidak pernah memiliki pengalaman mengelola bisnis. Namun pada kenyataannya, saat ini negara ingin untung dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Tidak ada ahli akademis dapat mengelola universitas sebagai unit bisnis, lalu bagimana cara mengenerate keuntungan dari dalam? Sehingga akibatnya ketika universitas membutuhkan uang, target utamanya terletak pada biaya pendidikan mahasiswa serta pembayaran upah rendah pekerja di universitas.

Dalam proses PTN-BH ini, kita harus cermati betul siapa yang paling diuntungkan?

 

Fadel Muhammad sebagai MWA UI Unsur Mahasiswa

Liberalisasi Pendidikan Tinggi:

  1. Pelepasan tanggung jawab negara.
  2. Ketidaksiapan PTN.
  3. Peserta didik menjadi korban.
  4. Ketiadaan akses.
  5. Tujuan negara sulit tercapai.

PTN-BH?

  • Berbeda dengan badan hukum pada pengertian secara lazim, badan hukum yang dimaksudkan dalam UU Dikti ialah badan hukum p
    ublik.
  • Pun badan hukum publik ialah badan yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan, dalam hal ini
    pada bidang pendidikan, serta memiliki prinsip nirlaba dalam pengelolaannya.
  • Salah satu pihak yang wajib menjadi penanggung jawab ialah Pemerintah. Apabila Pemerintah tidak menyelamatkan akses bagi peserta didik masuk ke PTN BH, maka Pemerintah telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Negara tetap menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.

Ketika Judicial Review, mahasiswa mengatakan bahwa PTN masih tidak siap dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab, tenaga pendidik bukan untuk mengelola bisnis, melainkan pendidikan. Harus terdapat pemisahan antara sektor bisnis dan sektor pendidikan.

Asal dana universitas ada 3, yaitu dari pemerintah, pengelolaan universitas dan biaya pendidikan oleh mahasiswa itu sendiri. Dapat dilihat bahwa:

  1. Dana pemerintah; tidak ada harapan karena terdapat pemotongan dana sebesar 5 T.
  2. Pengelolaan universitas; namun nyatanya universitas tidak mampu. UI sendiri memiliki dua PT yaitu Makara Mas dan Daya Makara yang berakhir menjadi broker yang sahamnya sebesar 99,99% dimiliki oleh UI. Hal ini terjadi karena profesor tidak mampu mengelola bisnis.
  3. Dengan demikian tujuan negara pun akan sulit tercapai.

Terdapat empat sektor akses, yaitu:

  1. Orang mampu dan orang pintar; aman. Sebab, mereka memiliki uang sehingga mampu memasuki universitas mana saja.
  2. Kurang mampu tetapi pintar; dijamin. Contohnya adalah dengan Bidik Misi atau beasiswa lainnya. Negara pun perlu menyediakan 20% bagi orang kurang mampu dan yang berada pada 3T yang juga dijamin oleh UU.
  3. Mampu tetapi tidak pintar; masih aman karena dia mampu sebab masih bisa memasuki PTS.
  4. Tidak mampu dan tidak pintar; mereka adalah sama-sama orang Indonesia tetapi tidak dijamin oleh UU. Karena universitas tidak mampu mengenerate money dan pemerintah tidak bisa memprovide selanjutnya memunculkan pikiran takut untuk menjadi mahasiswa karena nominal yang besar untuk kuliah dan akhirnya mereka pun tidak memiliki eagerness. Hal ini kemudian berakhir dengan mereka yang hanya mampu bekerja kasar.

Terkait biaya pendidikan, Sekjen Kemenristek Dikti sempat mengatakan bahwa higher education is expensive. Ketika UU Dikti lahir untuk semurah-murahnya biaya pendidikan, seharusnya Dikti dapat menjamin eksekutif sebagai pelaksana. Boleh jadi higher education is expensive, akan tetapi masyarakat tidak perlu tahu hal tersebut karena sudah dijamin.

Jika dapat dianalogikan bahwa PTN akreditasi B murah, PTN akreditasi A mahal karena fasilitas padahal sudah dijamin oleh BOPTN lalu PTS lebih mahal lagi. Selanjutnya adalah bagaiman orang yang berada di akses keempat tidak dapat mengakses PTN akreditasi B tidak bisa, apalagi akreditasi A dan PTS. Besaran biaya pendidikan di UI tahun 2015 masih tergolong tinggi dibandingkan BOPTN dan non biaya pendidikan.

Di Indonesia, RAPBN 2016 turun 50 T dengan alasan bahwa kurangnya subsidi pendidikan dikarenakan fokus pada infrastruktur, tetapi jika masyarakatnya tidak mampu menjaga infrastruktur tersebut yang terjadi adalah kerusakan. Seharusnya adalah bagaimana infrastructure and education itu seimbang dan jangan sampai membebankan pada satu sektor tetapi melepaskan sektor yang lainnya.

Idealnya, BP haruslah sebagai pemasukan terkecil dari anggaran operasional universitas. Di University of Malaya, peran BP dalam menutup Student Unit Cost hanya 10% yang artinya pemerintah Malaysia berani berinvestasi di bidang pendidikan. Dengan demikian, mahasiswa bisa optimal dalam menjalankan perannya, tidak serta merta dikejar target lulus karena masalah mahalnya biaya. Pun negara tetap harus meningkatkan BOPTN dari tahun ke tahun mengingat adanya inflasi dan kebutuhan untuk menaikkan gaji pegawai non PNS.

 

BOPB BOPP
Penerapan konsep berkeadilan. Merupakan konsep berkeadilan paling baik di Indonesia. Mekanisme baru yang belum teruji.

 

BOPP ini diharapkan mampu menunjang pendapatan UI. Sebab, tadinya BOPP ini ingin dijadikan sebagai hibah, namun karena hibah tidak boleh digunakan untuk operasional melainkan hanya untuk investasi dan pengembangan. Maka hadirlah sistem BOPP ini agar uang hibah tersebut dapat digunakan sebagai dana operasional. Namun, sistem BOPP ini berpotensi membuat UI menjadi “malas” mencari pendapatana lair di luar biaya pendidikan. MWA sendiri telah mengusulkan agar UI mengenerate dana abadi sebesar 45 M menjadi 100 M. Tetapi rektorat kembali bingung bagaimana caranya menjadi dana karena hal tersebut bukanlah tupoksi mereka.

Hal yang dapat dievaluasi adalah :

  1. SK Rektor tentang BOPP baru ditandatangani H-1 pengumuman SNMPTN.
  2. Belum ada pengumuman biaya pendidikan untuk mahasiswa non-reguler dengan kondisi sudah ada pengumuman PPKB.

Dengan kondisi saat ini, hal  yang dapat dilakukan:

  1. Optimalisasi fungsi korporasi PTN-BH.
  2. Ubah pola pikir higher education is expensive.
  3. Kelola APBN untuk BOPTN.

 

Jangka panjang:

Kaji ulang Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kembalikan pendidikan tinggi pada trahnya sebagai hak seluruh rakyat, dan akselerator kemajuan bangsa.

, ,

[Siaran Pers] Belum Ada Diskusi Dua Arah, Satpam FISIP UI Dipindahtugaskan

Kamis malam, tepatnya pada tanggal 30 April 2015, beberapa anggota Satuan Pengamanan (Satpam) FISIP UI secara informal menemui BEM FISIP UI yang diwakili oleh Faris Muhammad Hanif (a.k.a Kodel) dan Adrianus Aristo Haryo (a.k.a Bodat). Para petugas keamanan tersebut menginformasikan bahwa mereka menerima kabar akan adanya Apel Serah Terima Jabatan Satuan Pengaman pada hari Jumat (1/5).

Read more

, ,

Siaran Pers Oleh BEM Se-UI : Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

SIARAN PERS OLEH BEM SE-UI

Depok, 15 April 2015

Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

Kepolisian Negara Repulik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia sejak awal tahun 2015 menjadi sorotan publik. Hal tersebut tidak mengherankan karena suksesi kepemimpinan lembaga tersebut bermasalah. Calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika masih dalam proses pemilihan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi semakin mengejutkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui/meloloskan dirinya pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).[1] Kepercayaan publik tentu diuji dan muncul pertanyaan sinis terkait pelaksanaan fit and proper test (FPT). FPT yang seharusnya menjadi wadah penyaringan berkualitas, justru hanya menjadi lobi-lobi indah para politisi dan tidak mengindahkan aspek-aspek penting seperti komitmen pemberantasan korupsi. Melihat hal tersebut, BEM FH UI, BEM FISIP UI, BEM FEB UI, dan BEM FIB UI menginiasi BEM se-UI untuk melakukan audiensi kepada Komisi III DPR RI pada hari Rabu, 15 April 2015 guna menyampaikan beberapa hal.

Sebagai bentuk pencegahan, seharusnya pemerintah maupun dewan di parlemen bisa memanfaatkan lembaga negara yang mampu mengungkap aliran dana gelap, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan PPATK merupakan langkah konkret dari pelaksanaan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan fungsi pencegahan yang dimiliki oleh PPATK, seharusnya PPATK diberikan ruang untuk bisa mencegah lembaga penegak hukum seperti Polri dipimpin oleh orang yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, PPATK masih memiliki keterbatasan yaitu PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.[2] Sehingga KPK menjadi lembaga yang komplemen untuk melengkapi peran PPATK.

Walaupun kami lihat di beberapa media PPATK dan KPK telah menyatakan bahwa Badrodin Haiti selaku calon Kapolri dianggap “bersih”.[3] Menurut kami, hal tersebut masih kurang karena ucapan kedua lembaga tersebut berlangsung secara informal dan terpisah. Pelibatan PPATK dalam FPT calon Kapolri harus dilakukan secara langsung dan konkret oleh DPR RI, tidak sekedar melalui ucapan kata “bersih” maupun “kotor” dari PPATK tanpa penjelasan yang logis dan transparan ke publik. Kami menghendaki agar PPATK dan KPK diundang secara langsung untuk dimintakan pendapatnya oleh DPR RI dan Laporan Hasil Analisa PPATK terhadap calon Kapolri harus dirilis ke publik. Dengan dirilisnya Laporan Hasil Analisa oleh PPATK terhadap calon Kapolri, selain KPK bisa langsung melakukan penyidikan ketika ada transaksi yang mencurigakan, harapannya publik pun bisa merespon dan melaporkan pada KPK. Analisis terhadap transaksi keuangan pun akhirnya tidak dimonopoli oleh institusi tertentu semata. Keterlibatan publik diharapkan meningkat seiring adanya mekanisme seperti ini sehingga menjadi manifestasi untuk perbaikan demokrasi di Indonesia menuju demokrasi deliberatif dan partisipatif.

Keterlibatan PPATK di dalam proses pemilihan Kapolri memang tidak diatur di dalam undang-undang, namun bukan berarti melibatkan institusi tersebut melanggar undang-undang. Terbukti, Presiden bisa melibatkan PPATK dalam penyusunan Kabinet Kerja. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa status quo saat ini, keterlibatan PPATK dimungkinkan apabila ada political will yang baik dari lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Kendati demikian, kami menghendaki ke depannya dalam jangka panjang, keterlibatan PPATK di dalam proses suksesi pimpinan KPK dan Kapolri yang selama ini tidak diatur secara tegas dan jelas dapat diatasi dengan menambah norma baru dalam persyaratan calon Kapolri dan pimpinan KPK dengan revisi undang-undang, baik undang-undang KPK maupun undang-undang Kepolisian Negara Republik itu sendiri.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga negara seperti Polri, kami yakini bisa dimulai dari suksesi kepemimpinan yang berkualitas. Good governance hanya bisa tercapai apabila ada political will dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mencapai hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem pertanggungjawaban dalam bentuk konkretnya adalah laporan. Laporan yang dimaksud bisa berupa rekam jejak calon Kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.

Kesimpulannya, kami dari BEM se-UI memiliki rekomendasi kepada DPR RI dalam hal FPT calon Kapolri sebagai berikut:

  1. Melibatkan PPATK dalam uji kepatutan dan kelayakan Kapolri untuk melakukan audit investigatif demi transparansi.
  2. Mengeluarkan rekam jejak calon kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.
  3. Mempublikasikan Laporan Hasil Analilsa PPATK terhadap calon Kapolri.
  4. Mewajibkan pelibatan PPATK dalam setiap pemilihan calon Kapolri yang diatur dengan undang-undang.

Melalui keempat rekomendasi diatas, kami berharap Polri akan dipimpin oleh orang yang selain berkompeten, namun juga memiliki integritas dan berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Rekomendasi yang disampaikan melalui audiensi ke Komisi III DPR RI ini semoga didengar oleh anggota dewan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keterlibatan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri ini pun sebenarnya juga membantu Polri memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat. Maka dari itu, kami sangat berharap pemerintah dan parlemen mendengarkan suara-suara rakyat  untuk segera melibatkan  PPATK dalam proses pemilihan Kapolri agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dengan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.


[1] Indra Akuntono, “DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/12550071/DPR.Setujui.Tersangka.Korupsi.Budi.Gunawan.Jadi.Kapolri pada 15 April 2015 pukul 00.45 WIB.

[2] Shanti Rachmadsyah, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK?”, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3567/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-ppatk tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.47 WIB.

[3] Saiful Munir, “KPK dan PPATK Sebut Komjen Badrodin Haiti Bersih”, diakses dari http://nasional.sindonews.com/read/987397/14/kpk-dan-ppatk-sebut-komjen-badrodin-haiti-bersih-1428581827 pada 15 April 2015 pukul 01.52 WIB.

, ,

Notulensi Diskusi Publik 25 Maret 2015

Oleh: Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

Pada tahun 2008, Universitas Indonesia (UI) menerapkan sistem BOP. Saat itu, perumusan BOP didiskusikan bersama antara pihak rektorat dan unsur mahasiswa. Kemudian rektorat dan unsur mahasiswa pun mencapai kesepakatan untuk tidak menaikan biaya pendidikan dan menerapkan sistem biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOP-B).

Untuk tahun pertama, kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada tahun berikutnya semua kesepakatan dilanggar oleh pihak rektorat. Kekurangan dari unsur mahasiswa saat itu adalah saat mencapai kesepakatan, tidak dibentuk suatu peraturan hukum terikat misal berupa SK Rektor, sehingga mahasiswa tidak bisa meminta keadilan agar Rektor menjalankan kesepakatan awal. Dan sekarang saat sistem UKT mulai digencarkan,  kesempatan itu akan datang kembali.

UI akan menerapkan sistem pembayaran baru berupa uang kuliah tunggal (UKT) pada tahun ini. Sehingga kita sebagai mahasiswa UI mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam pengubahan sistem pembayaran pendidikan ke arah yang lebih baik. Namun sekarang timbul pertanyaan baru dari akan diterapkannya sistem UKT, “akankah keadaan di tahun 2008 akan terulang lagi?”

Read more

, ,

Pernyataan Sikap BEM FISIP UI 2015 terkait Aksi #20Maret

oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

Read more

, ,

Siaran Pers : Keterangan BEM FISIP UI Terkait Keikutsertaan Dalam Aksi Penolakan Pelantikan Budi Gunawan Sebagai Kapolri

Siaran Pers: Keterangan BEM FISIP UI Terkait Keikutsertaan Dalam Aksi Penolakan Pelantikan Budi Gunawan Sebagai Kapolri

(17/2/2015)

Berawal dari keputusan presiden Joko Widodo yang “memensiunkan dini” Kapolri Jenderal Pol Sutarman, hingga sekarang Kepolisian Republik Indonesia belum memiliki kepala definitif. Joko Widodo sebenarnya sudah mengajukan satu nama yaitu Komjen Budi Gunawan sebagai calon pengganti Sutarman, namun kenyataan memaksa kursi Kapolri definitif masih kosong hingga sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada tanggal 13 Januari 2015. Budi Gunawan (BG) diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003 – 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Republik Indonesia. Hadiah tersebut diduga diberikan untuk menggerakkan yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewaijbannya. Atas perbuatannya, BG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.[1]

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka berdampak pada kelanjutan proses pelantikannya sebagai Kapolri. Budi Gunawan hingga sekarang belum dilantik meskipun telah disetujui DPR RI dan menjalani fit and proper test. BEM FISIP UI percaya bahwa langkah untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru sudah tepat karena kami tidak menginginkan Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi. Kendati ada asas praduga tak bersalah, kami percaya bahwa akan lebih baik Budi Gunawan menyelesaikan terlebih dahulu proses hukumnya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar tidak bersalah. Terlebih, tim independen yang dibentuk presiden Joko Widodo juga menyarankan tidak melantik Budi Gunawan.

Tanggal 16 Februari 2015 kemarin, publik dikejutkan karena sebagian permohonan Budi Gunawan dikabulkan hakim praperadilan, diantaranya yaitu penetapan dirinya sebagai tersangka yang dinilai tidak sah. Mantan Hakim Agung Harifin A. Tumpa menyatakan, Mahkamah Agung (MA) bisa membatalkan putusan praperadilan jika memang melanggar aturan. Dia mengatakan, pengajuan praperadilan itu sebenarnya telah bermasalah. Sebab, sesuai KUHAP, hanya ada enam hal yang bisa diajukan lewat praperadilan. Enam hal itu adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, serta mekanisme permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Maka dari itu, jika memutuskan di luar enam kewenangan praperadilan tersebut, bisa diartikan hakim telah menyalahi kewenangannya.[2] Sebagai contoh, kasus Chevron beberapa tahun lalu dimana hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan ternyata MA membatalkan keputusan tersebut serta memberi sanksi kepada hakim. Dari penjelasan mantan Ketua MA tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya putusan hakim praperadilan yang menganggap penetapan Budi Gunawan oleh KPK sebagai tersangka tidak sah sebenarnya bermasalah dan berpotensi dibatalkan MA.

BEM FISIP UI percaya bahwa proses hukum harus terus dilanjutkan dan kami yakin proses hukum Budi Gunawan tidak hanya sampai praperadilan. Seperti diketahui, KPK bisa mengajukan peninjauan kembali (PK). Oleh karena itu, kami menolak apabila Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri dengan statusnya yang masih terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Kami menghargai proses hukum yang ada dan asas praduga tak bersalah. Kami tidak sampai pada poin bahwa Budi Gunawan adalah orang yang benar-benar bersalah. Namun, kami tidak ingin Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang presidennya melantik seorang “tersangka” menjadi pimpinan di lembaga kepolisian.[3] Terlepas dari perdebatan secara hukum bahwa status tersangka Budi Gunawan masih sah atau tidak, kami menganggap bahwa Budi Gunawan perlu membuktikan dirinya tidak bersalah dengan menjalani persidangan mengingat KPK mengaku memiliki bukti kuat. KPK juga dikenal memiliki track record baik dimana tidak ada tersangka yang bisa lepas dari sanksi hukum di pengadilan. Tidak hanya itu, pelantikan Budi Gunawan bisa menurunkan martabat Kepolisian Republik Indonesia sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga penegak hukum tersebut. Pada akhirnya, BEM FISIP UI menginginkan lembaga penegak hukum termasuk kepolisian dipimpin dan diisi oleh orang-orang yang berintegritas, jujur, dan berkompeten.


[1] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ”KPK Tetapkan BG (Kalemdikpol) Tersangka”, diakses dari http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2431-kpk-tetapkan-bg-kalemdikpol-tersangka, pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 21.26 WIB.

[2] Jawa Pos, “MA Bisa Batalkan Putusan Praperadilan BG”, diakses dari http://www.jawapos.com/baca/artikel/12998/MA-Bisa-Batalkan-Putusan-Praperadilan-BG, pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 21.35 WIB.

[3] Ahmad Romadoni, “LSI: 4 Alasan Jokowi Tak Perlu Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri”, Liputan 6, diakses dari http://news.liputan6.com/read/2163987/lsi-4-alasan-jokowi-tak-perlu-lantik-budi-gunawan-jadi-kapolri, pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 21.58 WIB.