, ,

Notulensi Diskusi Rutin Terbuka “20 Tahun Reformasi: Menilik Kembali Sejarah yang Hilang”

 NOTULENSI

DEPARTEMEN KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS

PROGRAM KERJA DIRUTE (DISKUSI RUTIN TERBUKA)

  • Hari, tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
  • Waktu : 17.00 – 20.30 WIB
  • Agenda : DIRUTE (Diskusi Rutin Terbuka) dengan tema “20 Tahun Reformasi: Menilik Kembali Sejarah yang Hilang.

 

  • Pembicara 1 : Mas Panji
  • Pembicara 2 : Mas Berly
  • Pembicara 3 : Mas Rein
  • Pembicara 4 : Mas Agus
  • Moderator : Fuadil `Ulum (Ketua BEM FISIP UI 2018)
  • Notulen : Salman Al – Fathan (Staf Departemen Kastrat BEM FISIP UI 2018)

  • Mas Panji

Reformasi 1998 diawali oleh krisis ekonomi nasional yang memicu dislokasi sosial yang serius di dalam masyarakat Indonesia, seperti pengangguran, PHK, dan protes sosial. PHK massal memicu orang untuk beralih profesi menuju sektor informal seperti, pedagang asongan dan pedagang pinggir jalanan. Hal tersebut kemudian memicu gerakan mahasiswa di tahun tersebut sebagai lanjutan dari gerakan mahasiswa 80-an dan 90-an di awal ketika NKK BKK diberlakukan.

Ketika peristiwa 21 Mei 1998 terjadi, mundurnya Soeharto sebagai presiden kemudian menjadi suatu kejadian yang mengagetkan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena rakyat dan mahasiswa sebenarnya belum siap untuk menghadapi runtuhnya rezim Soeharto, yang terutama disebabkan oleh adanya fragmentasi agenda diantara kelompok kelompok oposisi pemerintah. Fragmentasi tersebut terjadi diantara kalangan oposisi yang menuntut reformasi terbatas, reformasi total, dan yang mendukung Habibie untuk terus menjabat sebagai Presiden. Kalangan mahasiswa radikal menolak naiknya Habibie menjadi presiden karena dianggap hanya akan memberikan sedikit ruang untuk melaksanakaan reformasi secara sepenuhnya

Perpecahan kepentingan itu pun tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat luas, namun juga di antara elite politik yang berkuasa dalam masa Orde Baru. Hal tersebut disebabkan karena Presiden Soeharto telah melakukan institutional layering dalam masa pemerintahannya sebelum mengundurkan diri, yaitu dengan mengganti rezim militeristiknya di tahun 70-an dan mulai membagi kekuasaan pemerintahannya pada kekuasaan Islam yang berada di bawah pimpinan Habibie. Di kelompok ABRI pun kemudian terjadi perpecahan antara kelompok ‘hijau’ dan kelompok ‘merah putih’.

Dengan adanya fragmentasi agenda diantara kelompok kelompok masyarakat dan elit elit politik di masa reformasi tersebut, terjadilah bounded transition yang menyebabkan berlanjutnya rezim otoritarian dalam system yang demokratis, membuat infrastruktur politik Orba terus bertahan setelah reformasi. Pola transactional transition pun terjadi dengan adanya transaksi dan negosiasi di antara para elit politik, yang terutama terjadi di antara Kelompok Ciganjur (Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Sri Sultan) dengan Habibie dan Wiranto.

Sebelum Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden, pada tahun 1997 keluar kesepakatan pertama di antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, yaitu structural adjustment terhadap rezim Soeharto yang dianggap tidak bekerja secara efisien dan marak dengan KKN. Kesepakatan yang kedua keluar pada Februari 1998, yang masih memiliki fokus untuk mengurangi kekuasaan Soeharto yang bekerja secara tidak efisien.

Pada akhirnya krisis ekonomi membuat pemerintahan tidak dapat membuat banyak pilihan dan harus tunduk pada keputusan IMF. Kondisi tersebut membuat legitimasi pemerintahan pada saat itu dipertanyakan yang juga diperparah oleh friksi politik yang juga terjadi di dalam kabinet. Pak Harmoko yang saat itu menduduki jabatan sebagai Ketua DPR dan dianggap sebagai orang terdekat dengan Pak Harto pun bahkan meminta Pak Harto untuk mundur.

Tahun 1998 – 2004, terjadilah masa kecairan yang memberi kesempatan untuk mereformasi Lembaga dan pemerintahan. Dalam masa tersebut terjadi pembentukan partai politik secara besar besaran yang tak lepas dari kepentingan elite-elite politik di rezim Orba dan kemudian membuat terjadinya hijacking oleh kekuatan oligarki karena tidak terbentuknya oposisi yang dapat menyeimbangkan para elit politik. Pada akhirnya, kehidupan kepartaian, relasi DPR-Presiden, dan pemilu di Indonesia pun kini masih berlangsung penuh dengan masalah. Ide ide lama tentang otoritarianisme masih bertahan hingga sekarang. Hampir seluruh partai di Indonesia tidak memiliki ideologi yang jelas dan hanya menjunjung para elit yang berkecimpung di partai tersebut, lebih mirip kepada fans club daripada sebuah partai politik. Setelah 20 tahun melewati masa reformasi, 6 tuntutan reformasi pun tidak seluruhnya terlaksana, seperti contohnya tuntutan pengadilan Soeharto dan penghapusan Dwifungsi ABRI.

Selain itu, selalu ada agenda agenda Lembaga internasional pada negara negara dunia ketiga, termasuk Indonesia di masa reformasi, yang memasuki Indonesia melalu elit elit politik yang berkuasa. Sejarah selalu digerakkan oleh para elit, oleh karena itulah kita tidak dapat mempercayai kaum elit. Peluang perbaikan kemudian ada pada gerakan dan tekanan yang berasal dari massa yang bersifat kritis terhadap penguasa.

  • Mas Berly

Orde Baru merupakan anti thesis dari Orde Lama, dimana Orde Lama sangat menekankan kebebasan dalam demokrasi sedangkan Orde Baru menekan hal tersebut. Selama 70-an dan 80-an, kritik hanya berasal dari kelompok mahasiswa dan aktivis, sebab kebijakan pemerintah belum menyebabkan krisis yang menyentuh rakyat secara luas. Ketika Institusi ekonomi yang merupakan suprastruktur penunjang rezim Orba runtuh, hal tersebut akhirnya memicu rakyat untuk melawan rezim. Gagalnya rezim orde baru dalam mensejahterakan rakyat akhirnya membuat rakyat bersimpati terhadap gerakan mahasiswa dan gerakan reformasi lainnya.

Sebelum Pak Harto mengundurkan diri dari jabatannya, Pak Harto telah lebih dulu kehilangan kewibawaannya ketika Bu Tien meninggal dunia. Lalu, sempat membuat ia ragu dalam pencalonan diri sebagai Presiden 1998. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa reformasi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor di luar pemerintahan, namun juga oleh factor-faktor di dalam pemerintahan itu sendiri.

Setelah krisis moneter, kondisi ekonomi di Indonesia terus memburuk hingga saat ini. Tuntutan reformasi pun juga menimbulkan masalah masalah baru, seperti pemberlakuan otonomi daerah yang justru menimbulkan Soeharto-Soeharto Kecil di daerah-daerah. Membuat daerah-daerah dikuasai oleh dinasti-dinasti keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Untuk mengatasi itu, institusi hukum haruslah diperkuat sebagai usaha mensejahterakan rakyat. Mahasiswa kini seharusnya memiliki posisi bukan sebagai pro atau kontra pemerintah, melainkan sebagai pemberi solusi pada masalah yang ada di masyarakat.

  • Mas Rein

Kondisi mahasiswa sebelum reformasi sangatlah apolitis. Mahasiswa didepolitisasi oleh rezim namun juga didoktrin untuk menjadi agent of change. Di FISIP, terdapat kelompok-kelompok studi yang mengkaji dan mengkritik rezim di FISIP. Pada tahun 1998, terbentuklah momentum yang memicu pengorganisiran diri dari kalangan mahasiswa, yang terutama berasal dari kelompok kelompok studi yang telah memiliki basis massa.

Orde Baru telah membuat mahasiswa menjadi golongan yang ter-eksklusifkan dari masyarakat pada umumnya. Namun ketika peristiwa 21 Mei 1998 terjadi, UI merupakan satu satunya yang membawa massa yang berasal dari masyarakat yang di luar dari golongan mahasiswa. Kerusuhan 1998 merupakan metafora bagi kondisi sosial politik Indonesia saat ini yang dibakar, dibuat membenci satu sama lain, dan menyalahkan Cina. Narasi orde baru masih berjalan hingga sekarang dalam artian pemerintahan yang feodalistis, militeristik, dan anti-demokratis. Bahkan sekarang pun terdapat kerinduan masyarakat terhadap rezim yang militeristik. Kaum elit yang menggunakan kekuatan rakyat untuk membawa kepentingannya masing masing pun masih berlanjut hingga saat ini.

  • Mas Agus

Hampir seluruh peristwa sejarah Indonesia digerakkan oleh pemuda, lebih khusus lagi oleh mahasiswa. Contohnya STOVIA, Gerakan Kemerdekaan 1945, TRIP (Tentara Republik Indonesia Pemuda), Angkatan 1966, dan juga Reformasi. Di tahun 1998, krisis ekonomi menghasilkan turbulensi yang menyebabkan masalah sosial dan politik lebih lanjut di dalam masyarakat Indonesia. Naiknya harga dollar kemudian merupakan salah satu faktor utama terjadinya gerakan gerakan reformasi.

Peristiwa penjarahan 1998 sebenarnya dapat memberikan refleksi bagi masyarakat Indonesia bahwa penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu hakikatnya tidak berbeda dengan korupsi yang dilakukan oleh elit politik pada masa itu; yang sama sama mencuri dan mengambil sesuatu yang bukan hak para pelakunya.

Selain itu, kekuasaan Soeharto merupakan kekuasaan yang sangat rapih dan efisien dalam menjaga kekuasaannya. Masyarakat di masa Orde Baru merupakan masyarakat yang pola dan karakter-nya diseragamkan oleh rezim penguas. Hal tersebut dikarenakan media massa di masa orde baru yang sangat dikendalikan oleh rezim yang berkuasa. Akses masyarakat terhadap informasi di masa reformasi sangatlah terbatas, hyang oleh karenanya Orde BAru berhasil menyeragamkan masyarakat Indonesia

  • Sesi Tanya Jawab

Dimas Dwiputra (FIB)          :           “Bagaimana pandangan luar negeri (terutama Amerika) terhadap peristiwa Reformasi? Bagaimana proses pengorganisasian dan konsolidasi massa saat reformasi?”

Mas Panji                               :           “Sejak 1945 Dunia terjadi menjadi Blok Barat dan Blok Timur. Kedua Blok tersbut berupaya untuk mendapatkan sekutu sebanyak banyaknya yang memiliki sumber daya alam untuk kepentingan masing masing Blok. Amerika memiliki National Security Council yang memiliki fungsi untuk mengurus perang dingin dan mengawal kepentinganna di dunia internasional. Negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh kedua Blok Barat dan Timur. Amerika memiliki kepentingan untuk menjaga kepentingan perusahaan perusahaannya di Indonesia pasca-kolonialisme. Ketika UU PMA disahkan pada tahun 1965, perusahaan-perusahaan Amerika memiliki ruang untuk memasuki Indonesia, termasuk freeport. Pinjaman luar negeri Indonesia kepada IMF merupakan pinjaman yang secara tak langsung merupka pinjaman kepada amerika. Pada masa perang dingin, Amerika membutuhkan rezim yang dapat diatur oleh dirinya untuk melindungi kepentingan amerika. Usai perang dingin, terjadi pergeseran politik didalam rezim Soeharto dimana ia memberikan ruang bagi kelompok islam untuk berada didalam kekuasaan, sehingga membuat amerika merasa kepentingannya di Indonesia mulai terancam. Ada sekitar 200 perusahaan minyak di Indonesia, yang seluruhnya merupakan perusahaan asing. Hal tersebut membuat kita sebagai pemilik minyak justru tak dapat mengontrol harga minyak negeri sendiri. Caltex berubah menjadi chevron pada tahun 2007 karena pemerintah Venezuela naik banding.AS ingin menjaga subordinasi.”

Mas Rein                                :           “Yang paling penting dalam sebuah gerakan adalah pengorganisasian massa. Sebuah gerakan dapat menjadi masif dipicu ketika bertemu dengan momentum yang tepat. Sebuah gerakan yang dipimpin oleh golongan tua memiliki pandangan yang konservatif, sementara yang memiliki pandangan progresif hanyalah golongan muda.”

Kamerad Che Nurul             :           “Apa yang menyebabkan para elit politik yang berkuasa di masa Orde Baru tetap bertahan pasca reformasi?”

Mas Panji                               :           “Secara teoritis, bertahannya elit dalam kekuasaan disebabkan oleh pola transisi yang terjadi dalam perubahan tersebut. Di masa reformasi, pola perubahan tersebut terjadi dengan pola negotiated/transactional transition. Dimana terjadi transaksi kepentingan tersebut terjadi di antara elite ciganjur dan kelompok Habibie dan wiranto pada saat pemilu. Pola transisi tersebut memberikan ruang bagi para elite politik yang berkuasa di rezim orde baru untuk terus bertahan pada masa pasca-reformasi. Contoh keberlanjutan tersebut hadir dalam undang undang amandemen dan undang undang partai politik yang dibentuk pasca-reformasi. Selain itu, reformasi merupakan upaya rezim rezim demokrasi menyerap nilai nilai otoritarian, yang berasal dari para elit lokal, elit militer, serta elit politik dari golongan fundamentalis islam. Selain pola transisi tersebut, berlanjutnya kekuasaan elit politik masa orba disebabkan oleh belum solid-nya kelompok oposisi pada saat reformasi.”

Tegar                                      :           “Adakah elite lit politik yang mencoba mengambil momentum reformasi bersama mahasiswa? Apa usaha yang dilakukan mahasiswa untuk mengawal 6 tuntutan reformasi 1998?”

Reinhard                                :           “Kepentingan elit yang mencoba untuk bercampur dan menitipkan agenda dalam gerakan mahasiswa pasti selalu ada. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita menempatkan diri dalam kepentingan kepentingan yang memasuki gerakan tersebut.”

Mas Agus                               :           “Tidak semua tuntutan pada zaman reformasi terpenuhu, karena oposisi tidak solid, pola transisi orba ke reformassi terjadi negosiasi menghasilkan demokrasi substantial. Mas panji blg kemajuan reformasi hanya 20%. Aktor2 orba masih hidup. Mas rinhard blg gerakan tidak langsung besar tp melalui gerakan kecil dari kampus. Melihat pola untuk kedepannya.”

 

Narahubung: Ican (085719899169)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

 

 

 

, , ,

Rilis Sikap BEM Se-UI Pasca Tragedi Terorisme di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo

Selasa (8/5), terjadi peristiwa kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Kerusuhan tersebut dilakukan oleh sekelompok narapidana yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Terdapat enam orang tewas di dalam kerusuhan tersebut. Korban yang tewas pada kerusuhan tersebut lima di antaranya adalah anggota polisi, yaitu Bripda Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhli Idensos, Ipda Rospuji, Bripka Denny, dan Briptu Fandi, serta satu orang tahanan, Benny Syamsu Tresno. Kasus selanjutnya terjadi pada Minggu (13/5), yakni kasus pengeboman di tiga lokasi gereja di Surabaya dan meledaknya bom di kawasan Sidoarjo. Kasus pertama, terjadi serangan bom bunuh diri di tiga lokasi berbeda, yaitu ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercelah Ngagel pukul 07.30 WIB, kemudian di GKI Jalan Diponegoro pukul 07.35 WIB, dan Gereja Pantekosta Jalan Arjuna pukul 08.00 WIB. Serangan bom bunuh diri tersebut telah menewaskan 13 orang dan 43 luka-luka. Malam harinya, tepatnya pukul 21.00 WIB, terjadi ledakan bom di Rusunawa Wonocolo di Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga ledakan tersebut berasal dari sebuah unit di rusunawa yang didiami oleh keluarga pelaku teror. Pada hari ini (14/5), terjadi ledakan bom di Polrestabes Surabaya di Jalan Sikatan Nomor 1 pada pukul 08.50 WIB. Sampai saat ini Polisi masih menyisir lokasi ledakan. Dalam pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya kita saling menghormati dan menjaga ketertiban, sementara perilaku teror sangat tidak mencerminkan hal tersebut. Melihat berbagai kasus terorisme yang banyak memakan korban dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan pada kasus yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  2. Mengecam dengan keras perilaku teror yang dilakukan sekelompok jaringan pada kasus yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  3. Mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi terhadap isu-isu hoax di tengah maraknya tragedi teror yang mencoba untuk mengusik perdamaian di tengah masyarakat Indonesia.
  4. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus hingga tuntas atas perbuatan teror yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  5. Mendesak pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif agar tidak kembali terjadi kasus teror yang dapat memakan banyak korban.
  6. Mendukung upaya kepolisian dan pemerintah daerah dalam usaha pemulihan dan penjagaan suasana untuk jaminan perlindungan masyarakat

Demikian pernyataan sikap ini dibuat atas dasar keresahan kami terhadap berbagai perilaku teror yang meresahkan masyarakat. Kami mengimbau segenap masyarakat Indonesia untuk tetap siaga serta senantiasa menjaga sikap saling menghargai dan saling menjaga ketertiban. Bangsa ini membutuhkan solidaritas pembangun, bukan perusak.

Salam Hangat,

Atas nama BEM Se-UI

Narahubung: Zaky (081286032932)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

, , , ,

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”
Jonathan Jordan – Ilmu Hubungan Internasional, 2017

Pada akhir bulan Maret 2018, lagi-lagi rakyat mengeluhkan sistem transportasi publik yang masih penuh dengan kesemrawutan. Akibat pemindahan jalur KRL Duri-Tangerang yang disebabkan upaya mengakomodir KA Bandara, terjadi kesulitan mobilisasi untuk berpindah jalur yang tidak efektif, memakan waktu, dan rawan musibah – terutama eskalator yang sewaktu-waktu bisa mengalami kerusakan. Belum sampai disana, seminggu kemudian PT KCI mengurangi jumlah keberangkatan KRL Duri-Tangerang dan sebaliknya demi mengakomodir kereta bandara. Kebijakan ini tentunya mengundang banyak reaksi negatif dari masyarakat, terutama dari mereka yang sehari-hari menggunakan KRL Duri-Tangerang. Mereka berargumen penumpang KRL yang sangat banyak dibanding penumpang kereta bandara yang sangat sedikit membuat kebijakan yang dikeluarkan ini tidak masuk akal dan memberatkan rakyat biasa, dan mengistimewakan mereka yang “berkelas” saja (rule over the many by the few).

Tanpa bermaksud membandingkan secara negatif, pelayanan dan kebijakan transportasi publik di Jakarta masih kalah jauh dibanding kota-kota besar disekitarnya, misalnya Singapura. Singapura mempunyai penduduk 5,6 juta jiwa, sedangkan Jakarta mempunyai penduduk 10,4 juta jiwa. Oleh karena itu, di atas kertas kita bisa menilai Jakarta perlu pelayanan publik yang lebih baik untuk mengakomodir jumlah penduduk yang banyak. Ketika penulis berkunjung ke Singapura untuk berlibur beberapa tahun lalu, penulis kagum dengan pelayanan publik yang sangat efisien di Negeri Singa ini, khususnya di bidang transportasi. Betapa tidak, kereta Mass Rapid Transit (MRT) yang melayani perjalanan di hampir seluruh bagian Singapura terintegrasi dengan baik dan kereta berangkat setiap lima menit sekali, meskipun jumlah penduduk Singapura tidak terlalu besar. Karena kereta diberangkatkan setiap lima menit sekali, kepadatan penumpang tidak terlalu membludak. Mobilitas untuk pindah jalur di MRT juga mudah, terarah, dan ruangnya luas untuk pejalan kaki. Berbeda dengan KRL Duri-Tangerang yang akibat KA Bandara menjadi berangkat setiap 30 menit sekali. Dengan interval 30 menit sekali, mobilitas yang sulit dan jumlah penduduk yang banyak menjadikan kepadatan penumpang sangat membludak hingga penumpang saling berdorong-dorongan dan berhimpit-himpitan sehingga rawan celaka, terutama untuk ibu hamil dan lansia.

Efektifitas kebijakan publik dan tata ruang kota di dua kota ini memang sangat berbeda. Penulis menilai sayangnya, para pembuat kebijakan di Indonesia sepertinya lebih peduli tentang bagaimana caranya untuk jor-joran dan mempromosikan transportasi modern yang Penulis menilai sayangnya harus mengorbankan rakyat banyak yang menggunakan sistem transportasi yang sudah ada. Keraguan akan tingkat kepercayaan kinerja kebijakan publik di Jakarta sudah tampak ketika muncul rencana membuat KA khusus bandara. Dengan jarak bandara yang dekat dari wilayah perkotaan, mengapa tidak membuat stasiun KRL di bandara saja? Seperti stasiun MRT Bandara Changi yang bisa diakses secara mudah, dan juga murah oleh masyarakat setempat. Jakarta berbeda dengan Moskow, dimana Moskow juga membuat KA khusus bandara namun hal tersebut dapat dimaklumi karena jarak Bandara Domodedovo di Moskow dengan stasiun metro (semacam MRT) terdekat adalah 50 km, sama dengan jarak Jakarta – Bogor, dan juga mereka menggunakan jalur tersendiri yang tidak mengganggu efektifitas masyarakat yang menggunakan kereta metro. Jika Singapura dan Moskow yang secara pembangunan lebih baik dari Jakarta bisa memanfaatkan kebijakan publik secara efisien dan tidak mengorbankan hak masyarakat, tentunya sangat di Penulis menilai sayangkan para pembuat kebijakan di Jakarta lebih mengutamakan sesuatu yang “wah” namun tidak dirasakan sepenuhnya manfaatnya oleh rakyat ketimbang mengutamakan kenyamanan, bahkan keselamatan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi secara efisien.

Esai ini ditulis bukan untuk “menyerang” para pembuat kebijakan dan PT KCI, namun penulis ingin memberi masukan dan saran yang bermanfaat demi kepentingan rakyat, karena transportasi adalah untuk kepentingan rakyat. Sila Pancasila kelima dengan jelas menegaskan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis mengapresiasi adanya jasa KRL yang memberi akses cepat bagi masyarakat untuk bepergian denga harga murah. Namun, kebijakan yang diterapkan baru-baru ini membuat banyak masyarakat resah dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dengan transportasi umum. Semoga kedepannya kebijakan publik dan pelayanan masyarakat akan semakin dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sehingga kita bisa mencapai visi Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Esai ini ditulis sebagai karya peserta Sayembara Aksara BEM FISIP UI.

#SayemBaraAksara
#BaraAksara

Narahubung: Saskia (081297985058)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

,

Notulensi Diskusi Kritis dan Memikat (DISIKAT)

TANGGAL: Kamis, 19 Mei 2016  

TEMPAT: Auditorium Gedung Komunikasi, FISIP UI 

PEMBICARA:

  1. Reni Marlinawati sebagai Anggota Komisi X DPR RI
  2. Totok Prasetyo sebagai Direktur Kelembangaan Dikti
  3. Yohannes Wasi Gede sebagai Pekerja Pendidikan
  4. Fadel Muhammad sebagai MWA UI Unsur Mahasiswa

 

Dr. Reni Marlinawati sebagai Anggota Komisi X DPR RI

Urgensi membahas UU DIKTI (2010), dibahas kurang lebih 1,5 tahun.

  1. Dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa dengan usia kuliah 19-23 tahun hampir 20 juta jiwa namun yang kuliah di bawah 5 juta jiwa.
  2. Sedikitnya siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan mahalnya biaya kuliah.

Hal penting dalam UU DIKTI:

  1. Bagaimana biaya kuliah menjadi sangat murah
  2. Bagaimana masyarakat yang berada di 3T juga dapat merasakan hal yang sama dengan masyarakat dari daerah lainnya.
  3. Menggratiskan uang masuk agar semua masyarakat dapat berkuliah.

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 sehingga untuk mencapainya negara sekurang-kurangnya harus mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan.

Di dalam pasal 31 tersebut, terdapat UU No. 12 Tahun 2012 yang memuat cita-cita bangsa yang tertumpu pada perguruan tinggi dengan tujuannya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarfakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 sebesar 424,8 T dengan alokasi untuk Kemenristek Dikti sebesar 37,0 T atau sekitar 8,94% di mana tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 42,7 T. Prioritas Kemenristek Dikti sendiri sebanyak 39,66 T untuk dana pendidikan sedangkan 0,97 T untuk layanan umum (ristek). Untuk BOPTN sendiri tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,5 T dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 369 PTN dan 4070 PTS.

Angka pengangguran di Indonesia sendiri cukup tinggi sekitar 45,87% mulai dari lulusan jenjang pendidikan SD hingga Sarjana. Jumlah tenaga kerja di Indonesia sendiri tahun 2016 sekitar 127,8 juta jiwa. Masih banyaknya lulusan Diploma/Sarjana sendiri yang menganggur dikarenakan persentase mahasiswa yang dilatih keterampilan wirausaha masih sedikit sehingga persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi hanya sekitar 60% dari total seluruh mahasiswa.

 

Totok Prasetyo sebagai Direktur Kelembangaan Dikti

Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi melalui:

  • Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, dan industri;
  • Pemantapan otonomi Perguruan Tinggi dengan memfasilitasi Perguruan Tinggi menjadi PTN-BH;
  • Penguatan institusi Perguruan Tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation; dan
  • Penganggaran berdasarkan performance based budgeting agar Perguruan Tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis PTN, yaitu Satker, BLU dan BH. PTN-BH merupakan tingkatan tertinggi karena dianggap sebagai PTN yang sudah dewasa dan mampu memenuhi target-target pemerintah, yaitu harus berada di PTN dengan akreditasi A. Dari 4350 perguruan tinggi hanya 26 yang memiliki akreditasi A dengan PTN di luar Jawa yang terakreditasi A hanya 3 universitas saja, yaitu UNAND, UNSYIAH dan UNHAS.

PTN-BH diharapkan memiliku kinerja yang lebih bagus dengan demikian dia diberikan otonomi yang lebih besar dari pada yang lain dengan harapan adanya transparansi dan finansial yang lebih bagus juga. Untuk mendukung itu, pemerintah memberikan kewenangan PTN-BH untuk memanfaatkan aset dalam hal pemasukan keuangannya.

Meskipun masih terdapat BOPTN, namun dengan adanya PTN-BH ini diharapkan universitas mampu mengembangkan asetnya lebih bagus lagi agar dapat menghasilkan revenue. Namun tidak berarti UKT yang diterapkan harus lebih mahal karena memiliki otonomi untuk mengelola keuangan dari sumber aset.

Semua PTN di Indonesia diberikan peringkat untuk tujuan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu, sehingga PTN akan tersebar ke dalam cluster-cluster yang memudahkan Dikti untuk melakukan pembinaan. Pembinaan di cluster 1 sendiri bertujuan agar dapat maju ke jajaran World Class Universitty yang membutuhkan biaya yang mahal namun tak seharusnya dibebankan kepada mahasiswa karena perguruan tinggi sudah memiliki otonomi untuk mengelola asetnya.

Tahun 2015 baru terdapat 2 PTN yang memasuki peringkat 500 besar dunia. Untuk tahun ini Dikti mengusahakan UGM untuk masuk 500 besar sebab Dikti sendiri tahun ini menargetkan terdapat 3 PTN yang bisa masuk peringkat 500 besar dunia. Pembinaan tersebut tidak hanya untuk perguruan tinggi yang belum masuk, tetapi yang sudah masuk juga tetap dibina agar tidak terlempar keluar. Tahun ini pemerintah dalam pembinaan membantu UI sebesar 10 M untuk tetap bisa bertahan di peringkat 500 besar dunia.

Namun, masih saja terdapat PTN yang terlempar dari cluster 1 karena peringkatnya turun karena ada syarat PTN-BH. Saat ini, hanya terdapat 7 PTN-BH dengan total 11 PTN yang masuk di cluster 1. Di cluster 1 ini 2 ptn terlempar karena akreditasinya turun sehingga di cluster 1 saat ini hanya terdapat 5 PTN-BH dan 5nya lagi masih dalam tahap transisi. Harapan untuk tahun depan, UNDIP, UNHAS, UNPAD akan mampu menjadi PTN-BH karena sudah ditetapkan namun masih dalam tahap transisi.

 

Yohannes Wasi Gede sebagai Pekerja Pendidikan

Bagaimana bentuk perguruan tinggi, kebijakannya, pengelolaannya itu semua perlu adaptasi. Pada proses perkembangannya, yang paling penting adalah bagaimana demokraasi dikembangkan di rumahnya sendiri. Ilmu pengetahuan tanpa demokrasi itu omong kosong.

Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan universitas di Eropa. Dulu di abad pertengahan sidang disertasi diuji oleh 500 orang bukan 5 orang. Dengan demikian, calon doktor yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan diuji secara demokratis oleh 500 orang. Kemudian seiring perkembangannya, universitas lalu diintegrasikan ke dalam negara bangsa. Sehingga dalam sejarahnya selalu ada proses demokratisasi dalam perguruan tinggi, dan apa yang kita kenal saat ini dengan sebutan akuntabilitas.

Idealnya, universitas kemudian tidak hanya dipahami hanya sebagai gedung-gedung megah, tetapi juga dipahami sebagai penataan manusia dalam aktivitas akademik.

Organisasi ada untuk mencari kebenaran. Dengan demikian, universitas pun gunanya untuk mencari kebenaran. Maka universitas yang berlindung pada kekuatan politis itu diragukan, karena mereka bukan mencari kebenaran.

Evolusi panjang tersebut berawal dari orde baru,  di Jawa dalam sejarahnya terdapat dua institusi yang konservatif, yakni universitas dan militer. Konservatif tidak berarti dipahami secara politis, dalam hal ini berarti dia juga fokus. Selalu ada desakan untuk tumbuh baru, namun akan tetap melakukan inovasi dalam mencari kebenaran.

UI gonjang ganjing dari tahun 2010 sampai tahun 2012, adanya kebijakan PTN-BH tersebut merupakan sebuah proses politis.. Rektor ui pada saat itu menolak PTN-BH, akan tetapi tetap diadakan pertemuan 7 bhmn tanpa kehadiran rektor UI yang kemudian memutuskan sepihak mengenai PTN-BH. PTN-BH pun merupakan sebuah produk politi dan politik tersebut ada di 7 PTN-BH itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa terdapat dua model liberalisasi ketika berbicara soal pendidikan dan sektor lainnya.

  1. Privatisasi penuh atau oleh swasta, contohnya adalah model Amerika.
  2. Privatisasi dalam pengelolaan dalam arti sektor tersebut dimiliki negara, tetapi cara pengelolaanya menggunakan cara swasta, contohnya model Inggris.

Dapat dikatakan bahwa liberalisasi pendidikan itu muncul dari tubuh negara itu sendiri. Peran negara tidak benar-benar lepas karena para pencetus pasar bebas juga masih membutuhkan peran negara, hanya saja adalah bagaimana negara tersebut harus berperan.

Uniknya dalam proses di Indonesia,  pemerintah mengatakan tidak lepas tangan terhadap sektor tersebut tetapi terletak pada pengelolaannya. Proses perubahan pengelolaan ditandai dengan diberikan banyak instrumen, seperti total quality management, EDOM dan birokratisasi pada riset. Jumlah yang mengakses dana riset tidak akan sampai 70% karena proses birokratisasinya dan juga harus reimburse. Lalu ketika riset tersebut ditolak maka harus nombok sendiri. Di Belanda, tidak serumit itu karena status dana riset adalah dana untuk reproduksi ilmu pengetahuan di universitas dan bukan merupakan dana produksi. Universitas sendiri seharusnya mampu memproduksi dana tersebut dari cara yang lain dan dana tersebut akan digunakan untuk reproduksi. Permasalahan tersebut menjadikan posisi negara dalam riset perguruan tinggi sebagai suspending money.

Negara sebenarnya harus rugi dalam pembiayaan pendidikan karena keuntungannya akan didapatkan dalam ruang yang lain, dalam hal sumber daya manusia seperti inovasi. Namun dalam proses PTN-BH tidak untung, keuntungan tersebut ada dalam pengertian unit-unit ini. Peran negara dalam hal liberalisasi tersebut, dana yang diberikan semakin turun atau minimal tetap. Pertanyaannya adalah bagaimana PTN-BH ini mengenerate money tersebut?

Terdapat 2 sumber keuangan universitas dalam sebuah universitas yang tidak pernah memiliki pengalaman mengelola bisnis. Namun pada kenyataannya, saat ini negara ingin untung dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Tidak ada ahli akademis dapat mengelola universitas sebagai unit bisnis, lalu bagimana cara mengenerate keuntungan dari dalam? Sehingga akibatnya ketika universitas membutuhkan uang, target utamanya terletak pada biaya pendidikan mahasiswa serta pembayaran upah rendah pekerja di universitas.

Dalam proses PTN-BH ini, kita harus cermati betul siapa yang paling diuntungkan?

 

Fadel Muhammad sebagai MWA UI Unsur Mahasiswa

Liberalisasi Pendidikan Tinggi:

  1. Pelepasan tanggung jawab negara.
  2. Ketidaksiapan PTN.
  3. Peserta didik menjadi korban.
  4. Ketiadaan akses.
  5. Tujuan negara sulit tercapai.

PTN-BH?

  • Berbeda dengan badan hukum pada pengertian secara lazim, badan hukum yang dimaksudkan dalam UU Dikti ialah badan hukum p
    ublik.
  • Pun badan hukum publik ialah badan yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan, dalam hal ini
    pada bidang pendidikan, serta memiliki prinsip nirlaba dalam pengelolaannya.
  • Salah satu pihak yang wajib menjadi penanggung jawab ialah Pemerintah. Apabila Pemerintah tidak menyelamatkan akses bagi peserta didik masuk ke PTN BH, maka Pemerintah telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Negara tetap menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.

Ketika Judicial Review, mahasiswa mengatakan bahwa PTN masih tidak siap dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab, tenaga pendidik bukan untuk mengelola bisnis, melainkan pendidikan. Harus terdapat pemisahan antara sektor bisnis dan sektor pendidikan.

Asal dana universitas ada 3, yaitu dari pemerintah, pengelolaan universitas dan biaya pendidikan oleh mahasiswa itu sendiri. Dapat dilihat bahwa:

  1. Dana pemerintah; tidak ada harapan karena terdapat pemotongan dana sebesar 5 T.
  2. Pengelolaan universitas; namun nyatanya universitas tidak mampu. UI sendiri memiliki dua PT yaitu Makara Mas dan Daya Makara yang berakhir menjadi broker yang sahamnya sebesar 99,99% dimiliki oleh UI. Hal ini terjadi karena profesor tidak mampu mengelola bisnis.
  3. Dengan demikian tujuan negara pun akan sulit tercapai.

Terdapat empat sektor akses, yaitu:

  1. Orang mampu dan orang pintar; aman. Sebab, mereka memiliki uang sehingga mampu memasuki universitas mana saja.
  2. Kurang mampu tetapi pintar; dijamin. Contohnya adalah dengan Bidik Misi atau beasiswa lainnya. Negara pun perlu menyediakan 20% bagi orang kurang mampu dan yang berada pada 3T yang juga dijamin oleh UU.
  3. Mampu tetapi tidak pintar; masih aman karena dia mampu sebab masih bisa memasuki PTS.
  4. Tidak mampu dan tidak pintar; mereka adalah sama-sama orang Indonesia tetapi tidak dijamin oleh UU. Karena universitas tidak mampu mengenerate money dan pemerintah tidak bisa memprovide selanjutnya memunculkan pikiran takut untuk menjadi mahasiswa karena nominal yang besar untuk kuliah dan akhirnya mereka pun tidak memiliki eagerness. Hal ini kemudian berakhir dengan mereka yang hanya mampu bekerja kasar.

Terkait biaya pendidikan, Sekjen Kemenristek Dikti sempat mengatakan bahwa higher education is expensive. Ketika UU Dikti lahir untuk semurah-murahnya biaya pendidikan, seharusnya Dikti dapat menjamin eksekutif sebagai pelaksana. Boleh jadi higher education is expensive, akan tetapi masyarakat tidak perlu tahu hal tersebut karena sudah dijamin.

Jika dapat dianalogikan bahwa PTN akreditasi B murah, PTN akreditasi A mahal karena fasilitas padahal sudah dijamin oleh BOPTN lalu PTS lebih mahal lagi. Selanjutnya adalah bagaiman orang yang berada di akses keempat tidak dapat mengakses PTN akreditasi B tidak bisa, apalagi akreditasi A dan PTS. Besaran biaya pendidikan di UI tahun 2015 masih tergolong tinggi dibandingkan BOPTN dan non biaya pendidikan.

Di Indonesia, RAPBN 2016 turun 50 T dengan alasan bahwa kurangnya subsidi pendidikan dikarenakan fokus pada infrastruktur, tetapi jika masyarakatnya tidak mampu menjaga infrastruktur tersebut yang terjadi adalah kerusakan. Seharusnya adalah bagaimana infrastructure and education itu seimbang dan jangan sampai membebankan pada satu sektor tetapi melepaskan sektor yang lainnya.

Idealnya, BP haruslah sebagai pemasukan terkecil dari anggaran operasional universitas. Di University of Malaya, peran BP dalam menutup Student Unit Cost hanya 10% yang artinya pemerintah Malaysia berani berinvestasi di bidang pendidikan. Dengan demikian, mahasiswa bisa optimal dalam menjalankan perannya, tidak serta merta dikejar target lulus karena masalah mahalnya biaya. Pun negara tetap harus meningkatkan BOPTN dari tahun ke tahun mengingat adanya inflasi dan kebutuhan untuk menaikkan gaji pegawai non PNS.

 

BOPB BOPP
Penerapan konsep berkeadilan. Merupakan konsep berkeadilan paling baik di Indonesia. Mekanisme baru yang belum teruji.

 

BOPP ini diharapkan mampu menunjang pendapatan UI. Sebab, tadinya BOPP ini ingin dijadikan sebagai hibah, namun karena hibah tidak boleh digunakan untuk operasional melainkan hanya untuk investasi dan pengembangan. Maka hadirlah sistem BOPP ini agar uang hibah tersebut dapat digunakan sebagai dana operasional. Namun, sistem BOPP ini berpotensi membuat UI menjadi “malas” mencari pendapatana lair di luar biaya pendidikan. MWA sendiri telah mengusulkan agar UI mengenerate dana abadi sebesar 45 M menjadi 100 M. Tetapi rektorat kembali bingung bagaimana caranya menjadi dana karena hal tersebut bukanlah tupoksi mereka.

Hal yang dapat dievaluasi adalah :

  1. SK Rektor tentang BOPP baru ditandatangani H-1 pengumuman SNMPTN.
  2. Belum ada pengumuman biaya pendidikan untuk mahasiswa non-reguler dengan kondisi sudah ada pengumuman PPKB.

Dengan kondisi saat ini, hal  yang dapat dilakukan:

  1. Optimalisasi fungsi korporasi PTN-BH.
  2. Ubah pola pikir higher education is expensive.
  3. Kelola APBN untuk BOPTN.

 

Jangka panjang:

Kaji ulang Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kembalikan pendidikan tinggi pada trahnya sebagai hak seluruh rakyat, dan akselerator kemajuan bangsa.

, ,

[Siaran Pers] Belum Ada Diskusi Dua Arah, Satpam FISIP UI Dipindahtugaskan

Kamis malam, tepatnya pada tanggal 30 April 2015, beberapa anggota Satuan Pengamanan (Satpam) FISIP UI secara informal menemui BEM FISIP UI yang diwakili oleh Faris Muhammad Hanif (a.k.a Kodel) dan Adrianus Aristo Haryo (a.k.a Bodat). Para petugas keamanan tersebut menginformasikan bahwa mereka menerima kabar akan adanya Apel Serah Terima Jabatan Satuan Pengaman pada hari Jumat (1/5).

Read more

, ,

Siaran Pers Oleh BEM Se-UI : Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

SIARAN PERS OLEH BEM SE-UI

Depok, 15 April 2015

Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

Kepolisian Negara Repulik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia sejak awal tahun 2015 menjadi sorotan publik. Hal tersebut tidak mengherankan karena suksesi kepemimpinan lembaga tersebut bermasalah. Calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika masih dalam proses pemilihan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi semakin mengejutkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui/meloloskan dirinya pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).[1] Kepercayaan publik tentu diuji dan muncul pertanyaan sinis terkait pelaksanaan fit and proper test (FPT). FPT yang seharusnya menjadi wadah penyaringan berkualitas, justru hanya menjadi lobi-lobi indah para politisi dan tidak mengindahkan aspek-aspek penting seperti komitmen pemberantasan korupsi. Melihat hal tersebut, BEM FH UI, BEM FISIP UI, BEM FEB UI, dan BEM FIB UI menginiasi BEM se-UI untuk melakukan audiensi kepada Komisi III DPR RI pada hari Rabu, 15 April 2015 guna menyampaikan beberapa hal.

Sebagai bentuk pencegahan, seharusnya pemerintah maupun dewan di parlemen bisa memanfaatkan lembaga negara yang mampu mengungkap aliran dana gelap, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan PPATK merupakan langkah konkret dari pelaksanaan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan fungsi pencegahan yang dimiliki oleh PPATK, seharusnya PPATK diberikan ruang untuk bisa mencegah lembaga penegak hukum seperti Polri dipimpin oleh orang yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, PPATK masih memiliki keterbatasan yaitu PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.[2] Sehingga KPK menjadi lembaga yang komplemen untuk melengkapi peran PPATK.

Walaupun kami lihat di beberapa media PPATK dan KPK telah menyatakan bahwa Badrodin Haiti selaku calon Kapolri dianggap “bersih”.[3] Menurut kami, hal tersebut masih kurang karena ucapan kedua lembaga tersebut berlangsung secara informal dan terpisah. Pelibatan PPATK dalam FPT calon Kapolri harus dilakukan secara langsung dan konkret oleh DPR RI, tidak sekedar melalui ucapan kata “bersih” maupun “kotor” dari PPATK tanpa penjelasan yang logis dan transparan ke publik. Kami menghendaki agar PPATK dan KPK diundang secara langsung untuk dimintakan pendapatnya oleh DPR RI dan Laporan Hasil Analisa PPATK terhadap calon Kapolri harus dirilis ke publik. Dengan dirilisnya Laporan Hasil Analisa oleh PPATK terhadap calon Kapolri, selain KPK bisa langsung melakukan penyidikan ketika ada transaksi yang mencurigakan, harapannya publik pun bisa merespon dan melaporkan pada KPK. Analisis terhadap transaksi keuangan pun akhirnya tidak dimonopoli oleh institusi tertentu semata. Keterlibatan publik diharapkan meningkat seiring adanya mekanisme seperti ini sehingga menjadi manifestasi untuk perbaikan demokrasi di Indonesia menuju demokrasi deliberatif dan partisipatif.

Keterlibatan PPATK di dalam proses pemilihan Kapolri memang tidak diatur di dalam undang-undang, namun bukan berarti melibatkan institusi tersebut melanggar undang-undang. Terbukti, Presiden bisa melibatkan PPATK dalam penyusunan Kabinet Kerja. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa status quo saat ini, keterlibatan PPATK dimungkinkan apabila ada political will yang baik dari lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Kendati demikian, kami menghendaki ke depannya dalam jangka panjang, keterlibatan PPATK di dalam proses suksesi pimpinan KPK dan Kapolri yang selama ini tidak diatur secara tegas dan jelas dapat diatasi dengan menambah norma baru dalam persyaratan calon Kapolri dan pimpinan KPK dengan revisi undang-undang, baik undang-undang KPK maupun undang-undang Kepolisian Negara Republik itu sendiri.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga negara seperti Polri, kami yakini bisa dimulai dari suksesi kepemimpinan yang berkualitas. Good governance hanya bisa tercapai apabila ada political will dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mencapai hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem pertanggungjawaban dalam bentuk konkretnya adalah laporan. Laporan yang dimaksud bisa berupa rekam jejak calon Kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.

Kesimpulannya, kami dari BEM se-UI memiliki rekomendasi kepada DPR RI dalam hal FPT calon Kapolri sebagai berikut:

  1. Melibatkan PPATK dalam uji kepatutan dan kelayakan Kapolri untuk melakukan audit investigatif demi transparansi.
  2. Mengeluarkan rekam jejak calon kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.
  3. Mempublikasikan Laporan Hasil Analilsa PPATK terhadap calon Kapolri.
  4. Mewajibkan pelibatan PPATK dalam setiap pemilihan calon Kapolri yang diatur dengan undang-undang.

Melalui keempat rekomendasi diatas, kami berharap Polri akan dipimpin oleh orang yang selain berkompeten, namun juga memiliki integritas dan berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Rekomendasi yang disampaikan melalui audiensi ke Komisi III DPR RI ini semoga didengar oleh anggota dewan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keterlibatan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri ini pun sebenarnya juga membantu Polri memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat. Maka dari itu, kami sangat berharap pemerintah dan parlemen mendengarkan suara-suara rakyat  untuk segera melibatkan  PPATK dalam proses pemilihan Kapolri agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dengan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.


[1] Indra Akuntono, “DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/12550071/DPR.Setujui.Tersangka.Korupsi.Budi.Gunawan.Jadi.Kapolri pada 15 April 2015 pukul 00.45 WIB.

[2] Shanti Rachmadsyah, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK?”, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3567/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-ppatk tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.47 WIB.

[3] Saiful Munir, “KPK dan PPATK Sebut Komjen Badrodin Haiti Bersih”, diakses dari http://nasional.sindonews.com/read/987397/14/kpk-dan-ppatk-sebut-komjen-badrodin-haiti-bersih-1428581827 pada 15 April 2015 pukul 01.52 WIB.