, ,

Apa Sih Gelas Rupa?

Gelas Rupa atau Gelar Apresiasi Seni Rupa 2015 merupakan acara eventual yang baru diadakan tahun ini. Gelas Rupa merupakan serangkaian acara yang terdiri dari program lokakarya atau workshop mengenai seni rupa kontemporer yang diikuti oleh pameran dan diskusi seni. Dalam serangkaian acara ini, Departemen Seni Budaya BEM FISIP 2015 berkolaborasi dengan komunitas seni eksternal yang sudah sangat berpengalaman dan bergengsi di ranah seni rupa, Jakarta 32°C.

Read more

, ,

Siaran Pers Oleh BEM Se-UI : Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

SIARAN PERS OLEH BEM SE-UI

Depok, 15 April 2015

Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

Kepolisian Negara Repulik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia sejak awal tahun 2015 menjadi sorotan publik. Hal tersebut tidak mengherankan karena suksesi kepemimpinan lembaga tersebut bermasalah. Calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika masih dalam proses pemilihan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi semakin mengejutkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui/meloloskan dirinya pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).[1] Kepercayaan publik tentu diuji dan muncul pertanyaan sinis terkait pelaksanaan fit and proper test (FPT). FPT yang seharusnya menjadi wadah penyaringan berkualitas, justru hanya menjadi lobi-lobi indah para politisi dan tidak mengindahkan aspek-aspek penting seperti komitmen pemberantasan korupsi. Melihat hal tersebut, BEM FH UI, BEM FISIP UI, BEM FEB UI, dan BEM FIB UI menginiasi BEM se-UI untuk melakukan audiensi kepada Komisi III DPR RI pada hari Rabu, 15 April 2015 guna menyampaikan beberapa hal.

Sebagai bentuk pencegahan, seharusnya pemerintah maupun dewan di parlemen bisa memanfaatkan lembaga negara yang mampu mengungkap aliran dana gelap, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan PPATK merupakan langkah konkret dari pelaksanaan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan fungsi pencegahan yang dimiliki oleh PPATK, seharusnya PPATK diberikan ruang untuk bisa mencegah lembaga penegak hukum seperti Polri dipimpin oleh orang yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, PPATK masih memiliki keterbatasan yaitu PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.[2] Sehingga KPK menjadi lembaga yang komplemen untuk melengkapi peran PPATK.

Walaupun kami lihat di beberapa media PPATK dan KPK telah menyatakan bahwa Badrodin Haiti selaku calon Kapolri dianggap “bersih”.[3] Menurut kami, hal tersebut masih kurang karena ucapan kedua lembaga tersebut berlangsung secara informal dan terpisah. Pelibatan PPATK dalam FPT calon Kapolri harus dilakukan secara langsung dan konkret oleh DPR RI, tidak sekedar melalui ucapan kata “bersih” maupun “kotor” dari PPATK tanpa penjelasan yang logis dan transparan ke publik. Kami menghendaki agar PPATK dan KPK diundang secara langsung untuk dimintakan pendapatnya oleh DPR RI dan Laporan Hasil Analisa PPATK terhadap calon Kapolri harus dirilis ke publik. Dengan dirilisnya Laporan Hasil Analisa oleh PPATK terhadap calon Kapolri, selain KPK bisa langsung melakukan penyidikan ketika ada transaksi yang mencurigakan, harapannya publik pun bisa merespon dan melaporkan pada KPK. Analisis terhadap transaksi keuangan pun akhirnya tidak dimonopoli oleh institusi tertentu semata. Keterlibatan publik diharapkan meningkat seiring adanya mekanisme seperti ini sehingga menjadi manifestasi untuk perbaikan demokrasi di Indonesia menuju demokrasi deliberatif dan partisipatif.

Keterlibatan PPATK di dalam proses pemilihan Kapolri memang tidak diatur di dalam undang-undang, namun bukan berarti melibatkan institusi tersebut melanggar undang-undang. Terbukti, Presiden bisa melibatkan PPATK dalam penyusunan Kabinet Kerja. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa status quo saat ini, keterlibatan PPATK dimungkinkan apabila ada political will yang baik dari lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Kendati demikian, kami menghendaki ke depannya dalam jangka panjang, keterlibatan PPATK di dalam proses suksesi pimpinan KPK dan Kapolri yang selama ini tidak diatur secara tegas dan jelas dapat diatasi dengan menambah norma baru dalam persyaratan calon Kapolri dan pimpinan KPK dengan revisi undang-undang, baik undang-undang KPK maupun undang-undang Kepolisian Negara Republik itu sendiri.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga negara seperti Polri, kami yakini bisa dimulai dari suksesi kepemimpinan yang berkualitas. Good governance hanya bisa tercapai apabila ada political will dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mencapai hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem pertanggungjawaban dalam bentuk konkretnya adalah laporan. Laporan yang dimaksud bisa berupa rekam jejak calon Kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.

Kesimpulannya, kami dari BEM se-UI memiliki rekomendasi kepada DPR RI dalam hal FPT calon Kapolri sebagai berikut:

  1. Melibatkan PPATK dalam uji kepatutan dan kelayakan Kapolri untuk melakukan audit investigatif demi transparansi.
  2. Mengeluarkan rekam jejak calon kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.
  3. Mempublikasikan Laporan Hasil Analilsa PPATK terhadap calon Kapolri.
  4. Mewajibkan pelibatan PPATK dalam setiap pemilihan calon Kapolri yang diatur dengan undang-undang.

Melalui keempat rekomendasi diatas, kami berharap Polri akan dipimpin oleh orang yang selain berkompeten, namun juga memiliki integritas dan berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Rekomendasi yang disampaikan melalui audiensi ke Komisi III DPR RI ini semoga didengar oleh anggota dewan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keterlibatan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri ini pun sebenarnya juga membantu Polri memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat. Maka dari itu, kami sangat berharap pemerintah dan parlemen mendengarkan suara-suara rakyat  untuk segera melibatkan  PPATK dalam proses pemilihan Kapolri agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dengan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.


[1] Indra Akuntono, “DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/12550071/DPR.Setujui.Tersangka.Korupsi.Budi.Gunawan.Jadi.Kapolri pada 15 April 2015 pukul 00.45 WIB.

[2] Shanti Rachmadsyah, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK?”, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3567/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-ppatk tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.47 WIB.

[3] Saiful Munir, “KPK dan PPATK Sebut Komjen Badrodin Haiti Bersih”, diakses dari http://nasional.sindonews.com/read/987397/14/kpk-dan-ppatk-sebut-komjen-badrodin-haiti-bersih-1428581827 pada 15 April 2015 pukul 01.52 WIB.

, ,

Notulensi Diskusi Publik 25 Maret 2015

Oleh: Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

Pada tahun 2008, Universitas Indonesia (UI) menerapkan sistem BOP. Saat itu, perumusan BOP didiskusikan bersama antara pihak rektorat dan unsur mahasiswa. Kemudian rektorat dan unsur mahasiswa pun mencapai kesepakatan untuk tidak menaikan biaya pendidikan dan menerapkan sistem biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOP-B).

Untuk tahun pertama, kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada tahun berikutnya semua kesepakatan dilanggar oleh pihak rektorat. Kekurangan dari unsur mahasiswa saat itu adalah saat mencapai kesepakatan, tidak dibentuk suatu peraturan hukum terikat misal berupa SK Rektor, sehingga mahasiswa tidak bisa meminta keadilan agar Rektor menjalankan kesepakatan awal. Dan sekarang saat sistem UKT mulai digencarkan,  kesempatan itu akan datang kembali.

UI akan menerapkan sistem pembayaran baru berupa uang kuliah tunggal (UKT) pada tahun ini. Sehingga kita sebagai mahasiswa UI mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam pengubahan sistem pembayaran pendidikan ke arah yang lebih baik. Namun sekarang timbul pertanyaan baru dari akan diterapkannya sistem UKT, “akankah keadaan di tahun 2008 akan terulang lagi?”

Read more

, ,

Pernyataan Sikap BEM FISIP UI 2015 terkait Aksi #20Maret

oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

Read more

, ,

Siaran Pers : Keterangan BEM FISIP UI Terkait Keikutsertaan Dalam Aksi Penolakan Pelantikan Budi Gunawan Sebagai Kapolri

Siaran Pers: Keterangan BEM FISIP UI Terkait Keikutsertaan Dalam Aksi Penolakan Pelantikan Budi Gunawan Sebagai Kapolri

(17/2/2015)

Berawal dari keputusan presiden Joko Widodo yang “memensiunkan dini” Kapolri Jenderal Pol Sutarman, hingga sekarang Kepolisian Republik Indonesia belum memiliki kepala definitif. Joko Widodo sebenarnya sudah mengajukan satu nama yaitu Komjen Budi Gunawan sebagai calon pengganti Sutarman, namun kenyataan memaksa kursi Kapolri definitif masih kosong hingga sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada tanggal 13 Januari 2015. Budi Gunawan (BG) diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003 – 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Republik Indonesia. Hadiah tersebut diduga diberikan untuk menggerakkan yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewaijbannya. Atas perbuatannya, BG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.[1]

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka berdampak pada kelanjutan proses pelantikannya sebagai Kapolri. Budi Gunawan hingga sekarang belum dilantik meskipun telah disetujui DPR RI dan menjalani fit and proper test. BEM FISIP UI percaya bahwa langkah untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru sudah tepat karena kami tidak menginginkan Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi. Kendati ada asas praduga tak bersalah, kami percaya bahwa akan lebih baik Budi Gunawan menyelesaikan terlebih dahulu proses hukumnya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar tidak bersalah. Terlebih, tim independen yang dibentuk presiden Joko Widodo juga menyarankan tidak melantik Budi Gunawan.

Tanggal 16 Februari 2015 kemarin, publik dikejutkan karena sebagian permohonan Budi Gunawan dikabulkan hakim praperadilan, diantaranya yaitu penetapan dirinya sebagai tersangka yang dinilai tidak sah. Mantan Hakim Agung Harifin A. Tumpa menyatakan, Mahkamah Agung (MA) bisa membatalkan putusan praperadilan jika memang melanggar aturan. Dia mengatakan, pengajuan praperadilan itu sebenarnya telah bermasalah. Sebab, sesuai KUHAP, hanya ada enam hal yang bisa diajukan lewat praperadilan. Enam hal itu adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, serta mekanisme permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Maka dari itu, jika memutuskan di luar enam kewenangan praperadilan tersebut, bisa diartikan hakim telah menyalahi kewenangannya.[2] Sebagai contoh, kasus Chevron beberapa tahun lalu dimana hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan ternyata MA membatalkan keputusan tersebut serta memberi sanksi kepada hakim. Dari penjelasan mantan Ketua MA tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya putusan hakim praperadilan yang menganggap penetapan Budi Gunawan oleh KPK sebagai tersangka tidak sah sebenarnya bermasalah dan berpotensi dibatalkan MA.

BEM FISIP UI percaya bahwa proses hukum harus terus dilanjutkan dan kami yakin proses hukum Budi Gunawan tidak hanya sampai praperadilan. Seperti diketahui, KPK bisa mengajukan peninjauan kembali (PK). Oleh karena itu, kami menolak apabila Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri dengan statusnya yang masih terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Kami menghargai proses hukum yang ada dan asas praduga tak bersalah. Kami tidak sampai pada poin bahwa Budi Gunawan adalah orang yang benar-benar bersalah. Namun, kami tidak ingin Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang presidennya melantik seorang “tersangka” menjadi pimpinan di lembaga kepolisian.[3] Terlepas dari perdebatan secara hukum bahwa status tersangka Budi Gunawan masih sah atau tidak, kami menganggap bahwa Budi Gunawan perlu membuktikan dirinya tidak bersalah dengan menjalani persidangan mengingat KPK mengaku memiliki bukti kuat. KPK juga dikenal memiliki track record baik dimana tidak ada tersangka yang bisa lepas dari sanksi hukum di pengadilan. Tidak hanya itu, pelantikan Budi Gunawan bisa menurunkan martabat Kepolisian Republik Indonesia sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga penegak hukum tersebut. Pada akhirnya, BEM FISIP UI menginginkan lembaga penegak hukum termasuk kepolisian dipimpin dan diisi oleh orang-orang yang berintegritas, jujur, dan berkompeten.


[1] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ”KPK Tetapkan BG (Kalemdikpol) Tersangka”, diakses dari http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2431-kpk-tetapkan-bg-kalemdikpol-tersangka, pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 21.26 WIB.

[2] Jawa Pos, “MA Bisa Batalkan Putusan Praperadilan BG”, diakses dari http://www.jawapos.com/baca/artikel/12998/MA-Bisa-Batalkan-Putusan-Praperadilan-BG, pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 21.35 WIB.

[3] Ahmad Romadoni, “LSI: 4 Alasan Jokowi Tak Perlu Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri”, Liputan 6, diakses dari http://news.liputan6.com/read/2163987/lsi-4-alasan-jokowi-tak-perlu-lantik-budi-gunawan-jadi-kapolri, pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 21.58 WIB.