, ,

Bahaya Sampah Mengancam Sungai Indonesia

Keberadaan sampah di sungai-sungai di Indonesia sudah mengancam. Dilansir dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 67,94 persen atau sebagian besar dari sungai di Indonesia berstatus terancam berat di tahun 2015.

Keadaan tersebut dipengaruhi oleh membeludaknya jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, menyatakan bahwa produksi sampah di Indonesia mencapai 64 ton per tahun. Tiga puluh persen dari jumlah sampah tersebut merupakan sampah yang sulit untuk didaur ulang, seperti sampah plastik, logam, kaca, kain, dll. Sementara itu, 60 persen lainnya merupakan sampah organik.

Sebagian besar dari sampah tersebut berasal dari konsumsi domestik. Sampah domestik merupakan sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari. Produksi dan penggunaan sampah domestik tidak dapat dibendung karena perannya yang cukup vital dalam menyokong kehidupan rumah tangga. Sebagai contoh, penggunaan botol plastik kemasan dan kantung plastik sangatlah sulit untuk diminimalisasi. Dengan demikian, menurut KLHK, penduduk Indonesia menyumbangkan sampah plastik dengan jumlah terbesar kedua di dunia.

Selain sampah domestik, sampah atau limbah industri pun turut andil dalam mencemari sungai-sungai di Indonesia. Indonesia merupakan lokasi yang sangat prospektif bagi pembangunan pabrik. Sayangnya, masih banyak pabrik yang tidak melakukan pembuangan limbah dengan baik. Sungai, pada akhirnya, dijadikan tempat pembuangan bagi sisa-sisa produksi di pabrik. Akibatnya, habitat sungai pun terganggu. Contohnya, di Kabupaten Pekalongan, sungai-sungai yang sudah tercemar oleh limbah produksi tekstil sudah tidak layak ditempati oleh flora dan fauna. Hal yang sama terjadi di sungai-sungai di Pulau Sumatra, meskipun limbah yang mencemari datang dari lokasi pertambangan.

Upaya Indonesia dalam menanggulangi pencemaran air sungai masih patut untuk dikritisi. Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (IPAL) di Indonesia masih sangatlah minim. Bahkan, apabila dibandingkan dengan jumlah IPAL yang terdapat di Kamboja, jumlah fasilitas IPAL di Indonesia pun kalah. Padahal, Indonesia memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang lebih besar. IPAL pun sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah limbah domestik. Oleh karena itu, Indonesia sewajarnya membutuhkan lebih banyak instalasi IPAL apabila dibandingkan dengan Kamboja.

Masyarakat pun perlu melawan kebiasan membuang sampah ke sungai. Dibutuhkan kesadaran dan edukasi berkelanjutan terhadap bahaya pencemaran air sungai. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal, kondisi air sungai di Indonesia sudah tidak layak konsumsi, dengan meningkatnya kadar bakteri E coli. Sungai-sungai di Jakarta dan Yogyakarta, terutama, mengandung bakteri E coli yang melebihi ambang batas wajar.

Upaya yang konkrit, aplikatif, dan efisien harus segera diterapkan. Urgensinya pun semakin nyata apabila memperhatikan prediksi KLHK mengenai jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2019 yang dapat mencapai 68 juta ton. Sebagian dari sampah tersebut tentu akan mencemari sungai. Penduduk yang menggantungkan sumber airnya dari aliran sungai pun akan semakin terancam kualitas hidupnya. Dengan demikian, tindakan nyata untuk mengurangi volume sampah yang dapat mencemari sungai perlu mulai untuk dilakukan.

SUMBER
Fauziah, Lutfi. “Limbah Domestik, Musuh Utama Sungai Indonesia.” National Geographic Indonesia, 17 Juli 2016, http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/limbah-domestik-musuh-utama-sungai-indonesia. Diakses pada 17 April 2017.
Fitriana, Ika. “Gara-Gara Limbah Pabrik, Sungai di Jateng ‘Miskin’ Ikan.” Kompas, 21 Maret 2017, http://regional.kompas.com/read/2017/03/21/22283301/gara-gara.limbah.pabri
k.sungai.di.jateng.miskin.ikan. Diakses pada 16 April 2017.
Wahyuni, Tri. “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia.” CNN Indonesia, 23 Februari 2016, http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/. Diakses pada 21 April 2017.
Wendyartaka, Anung. “Air Sungai Di Indonesia Tercemar Berat.” National Geographic Indonesia, 1 Mei 2016, http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/air-sungai-di-indonesia-tercemar-berat/1. Diakses pada 17 April 2017.

, ,

Notula Pertemuan dengan Wakil Manajer Bidang PPF FISIP UI #KawalAspirasiKita

MBRC

Menindaklanjuti berbagai macam advokasi yang telah kita lakukan sebelum liburan yang lalu, Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM FISIP UI 2016 telah menemui dan berdiskusi mengenai perkembangan pembangunan fisik di FISIP UI bersama Wakil Manajer Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Fakultas (PPF) FISIP UI, Drs. Dadang Sudiadi, M.Si, di ruang kerja beliau. Dalam pertemuan tersebut, Pak Dadang menyambut baik kehadiran Adkesma. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebanyak dua kali pada hari Selasa, 21 Juni 2016 dan hari Selasa, 25 Juli 2016. Selain pertemuan Adkesma tersebut, Ahmad Alhamid, sebagai Ketua BEM FISIP UI 2016 juga sudah bertemu langsung dengan Beliau pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, BEM FISIP UI 2016 telah mengadvokasikan beberapa hal dan diperoleh poin-poin penting mengenai pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan sesegera mungkin, sebagai berikut:

 
1. Lapangan FISIP UI
Lapangan yang berlokasi di seberang Halte FIB dekat parkiran FISIP yang dapat digunakan sebagai tempat olahraga Futsal, Basket, dan Voli ini telah dilakukan pembukaan tender dari beberapa waktu yang lalu. Pihak PPF masih akan melaksanakan peninjauan dalam waktu dua minggu sejak pertemuan tanggal 25 Juli 2016. Dan beliau menjanjikan akan memberikan infomasi paling telat sebulan dari hari pertemuan pertama dengan Adkesma mengenai informasi pemenang tender pembangunan Lapangan FISIP UI.

Pada pertemuan berikutnya antara Ketua BEM FISIP UI 2016 dengan Wakil Manajer PPF, ada perkembangan terbaru mengenai pembangunan lapangan. Dalam pembangunan lapangan, PPF FISIP UI telah mendapatkan vendor dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas. Dekan FISIP UI telah menandatangani persetujuan kerjasama dengan vendor terkait pembangunan ini. Jika semua berkas terkait pembangunan telah lengkap, bulan Agustus sudah akan digarap pembangunannya yang diperkirakan memakan waktu satu sampai dua bulan dalam pembangunannya.

 

2. Lapangan Bulu Tangkis
Lapangan Bulu Tangkis yang berlokasi dekat Kantin Taman Korea (Takor) ini direncanakan untuk diperbaiki dan sehingga layak pakai sebagai tempat berlatih para atlet atau sekedar kegiatan berolahraga mahasiswa. Namun beliau menambahkan bahwa perencanaan ini masih perencanaan dari PPF, karena Dekan tidak mengagendakan perbaikan Lapangan Bulu Tangkis dalam rencana pembangunan. Akan tetapi, pihak PPF akan tetap mengusahakan pembangunan lapangan tersebut dalam agenda pembangunan Dekan.

 

3. Perluasan Departemen Sosiologi di Gedung F Lt. 3
Sebelumnya, Gedung F lantai 3 dibagi menjadi tiga ruangan utama yaitu Departemen Sosiologi, ruang Komunitas Tari FISIP (KTF), dan ruang Sekretariat Indonesia Model United Nations (IMUN) yang dimana lokasinya berdekatan dan saling menempel. Namun disebabkan kebutuhan, Departemen Sosiologi direncanakan untuk diperluas sebagai penunjang akademik Departemen. Sehingga, Ruang KTF dan ruang Sekretariat IMUN harus dipindahkan karena ruangan yang bersangkutan akan dijadikan tempat perluasan Departemen Sosiologi. Sementara kegiatan KTF beserta barang-barangnya dialihkan ruangannya ke Gedung E lantai 1, dan Sekretariat IMUN masih belum mendapatkan tempat penggantinya.

 

4. Toilet Gedung H lantai 1
Selama liburan akhir semester genap 2015-2016, perbaikan toilet masih terus berlangsung dan masih belum bisa digunakan. Hal ini disebabkan masih ada perbaikan pada lantai lain yang masih rusak. Diperkirakan pada akhir bulan Agustus toilet sudah bisa digunakan oleh semua civitas FISIP UI.

 

5. Wi-Fi Takor
Telah dijelaskan oleh Wakil Manajer PPF bahwa telah ada upaya memasang Wi-fi di sekitar Kantin Takor. Alat penunjang Wi-Fi sudah ada, namun masih terkendala karena Unit Teknik sedang sibuk dengan agenda promosi doktoral, sehingga Wi-fi masih belum terpasang. Padahal, pihak IT sudah siap dalam pemasangannya dan alat-alatnya. Rencananya, alat penunjang Wi-fi ini akan dipasang pada bulan Agustus dengan rincian satu titik di sekitaran depan ruang BEM FISIP UI dan satu titik di Kantin Takor bagian tengah.

 

6. Toilet Takor
Seperti yang sudah diketahui, bahwa toilet yang berlokasikan dekat Kantin Takor yang dapat dipergunakan oleh umum, kondisi terakhir yaitu sesudah lebaran tepatnya 18 Juli 2016 tampak tidak layak digunakan dan kotor. Hal ini seharusnya diserahkan ke petugas kebersihan Takor yang bertanggungjawab akan fasilitas ini, dan mengapa masih terlihat kotor setelah libur Idul Fitri kemarin karena petugas yang bertanggungjawab masih pulang kampung pasca Idul Fitri.

 

7. Teater Kolam
Rencana mengenai akan dipasangkan atap pada Teater Kolam (Teko) masih belum menemukan titik terang. Wakil Manajer PPF FISIP UI menjelaskan bahwa Teko tidak didesain menggunakan atap dalam pembangunan awalnya. Namun Adkesma BEM FISIP UI 2016 masih akan terus berupaya mengadvokasikannya agar renovasi Teko ini disertai atap.
Dalam segi perbaikan, penyandang dana untuk perbaikan Teko telah melihat dan mengecek langsung keadaan Teko saat ini. Vendor yang akan membangun merupakan vendor yang sama dengan pembangunan Pelataran Fakultas Hukum UI. Kemungkinan besar perbaikkan Teko akan dilakukan tahun ini juga.

 

8. Rencana Pembuatan Gazebo
Dalam perencanaan pembangunan FISIP UI, PPF telah merencanakan dan mendesain pembuatan Gazebo yang nantinya akan dilokasikan di antara belakang Kantin Takoru dan Gedung N2. Pembuatan Gazebo ini nantinya merupakan donasi dari Alumni Mahasiswa angkatan 1985 FISIP UI.

 

9. Plaza FISIP UI
Rencananya pembangunan Plaza FISIP UI akan digarap bulan Agustus ini dengan beberapa fasilitas tambahan seperti colokan listrik yang akan dipasang di berbagai titik. Harapannya, Plaza FISIP UI akan menjadi tempat tongkrongan baru bagi mahasiswa untuk sekedar berkumpul atau menjadi tempat pembelajaran yang nyaman.

 

10. Pembangunan Kembali Gedung C
Gedung C akan direncanakan untuk dibangun kembali pada semester ganjil ini.

 

11. Pembangunan Auditorium Gedung Serba Guna
Dalam menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik di FISIP UI, Dekan berencana akan membangun sebuah Auditorium berkapasitas 1000 orang yang akan dilokasikan di sekitar Bukit Teletubbies. Pihak PPF menjelaskan bahwa pembangunan akan dimulai pada tahun ini.

 

12. Perbaikkan Gedung H
Kondisi Gedung H saat ini mengalami kerusakan pada atap atau gentengnya yang sudah rubuh saat semester lalu. Akan ada perbaikan untuk memperbaiki kondisi atap samping yang rubuh. Saat ini pihak PPF telah membuka tender dalam pembangunannya, dan direncanakan akan dibangun kembali pada bulan Oktober. Pembangunan tersebut kemungkinan akan mengganggu perkuliahan pada semester ganjil nanti.

 

13. Pembangunan Musholla FISIP UI
Rencana pembangunan Mushola rupanya akan ditunda tahun ini dan belum bisa diperbaiki, hal ini disebabkan adanya permintaan dari pihak penanggung jawab Mushola yang desain dan pembangunannya di luar kesanggupan PPF sehingga belum bisa dibuat tahun ini.

 

14. Pembangunan Cafe bekas PPAA Lama dan Alae

Ruangan bekas PPAA lama direncanakan akan digunakan menjadi sebuah Cafe yang nantinya menjadi tempat makan yang baru selain Kantin Takor dan Takoru. Saat ini sudah berlangsung pembaharuan ruangan dan penataan cafe.

 

15. Selasar FISIP UI
Selasar rencananya akan diperbaiki kondisinya secara bertahap. Selasar yang diperbaki terutama selasar penghubung Gedung H ke Gedung Komunikasi dan Gedung M yang atapnya berlubang sehingga ketika hujan jalanan tergenang.

 

16. Parkiran Motor
Akan diperbaiki kondisinya namun secara bertahap tidak keseluruhan secara langsung. Yang akan diperbaiki terlebih dahulu ialah perbaikan conblock di parkiran motor. Terkait atap, masih menunggu desain yang cocok dan seperti yang dilansir Wakil Manajer PPF bahwa Dekan menginginkan atap parkiran motor FISIP seperti atap parkiran Fakultas Teknik UI. Pembangunan bertahap parkiran ini menunggu terlebih dahulu pembangunan Gedung H selesai diperbaiki kembali.

 

17. Komputer Perpustakaan MBRC
Komputer yang nantinya akan dipasang di MBRC sebagai penunjang akademik Mahasiswa sudah ada di Pelabuhan barang masuk. Namun masih belum sampai ke tangan pihak PPF dikarenakan komputer-komputer tersebut masih tertahan oleh Bea Cukai dan menunggu surat resmi dari Kedutaan Besar Cina.

 

Demikianlah notula pertemuan ini kami sampaikan. BEM FISIP UI 2016 khususnya Departemen Adkesma akan selalu berusaha mengadvokasikan kepentingan mahasiswa/i FISIP UI demi kebaikan kampus kita. Mari kawal terus aspirasi kita!

, , ,

Tuang Gagasan : FISIP Masuk Desa

“Untuk bisa berbagi tak perlu menunggu sampai Anda berkecukupan, berbagilah mulai sekarang walaupun hanya sebuah senyuman. Karena esensi dari berbagi adalah ketika orang lain merasa bahagia dengan apa yang kita berikan” ― Harly Umboh.

Read more

, ,

[Siaran Pers] Belum Ada Diskusi Dua Arah, Satpam FISIP UI Dipindahtugaskan

Kamis malam, tepatnya pada tanggal 30 April 2015, beberapa anggota Satuan Pengamanan (Satpam) FISIP UI secara informal menemui BEM FISIP UI yang diwakili oleh Faris Muhammad Hanif (a.k.a Kodel) dan Adrianus Aristo Haryo (a.k.a Bodat). Para petugas keamanan tersebut menginformasikan bahwa mereka menerima kabar akan adanya Apel Serah Terima Jabatan Satuan Pengaman pada hari Jumat (1/5).

Read more

, ,

Siaran Pers Oleh BEM Se-UI : Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

SIARAN PERS OLEH BEM SE-UI

Depok, 15 April 2015

Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

Kepolisian Negara Repulik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia sejak awal tahun 2015 menjadi sorotan publik. Hal tersebut tidak mengherankan karena suksesi kepemimpinan lembaga tersebut bermasalah. Calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika masih dalam proses pemilihan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi semakin mengejutkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui/meloloskan dirinya pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).[1] Kepercayaan publik tentu diuji dan muncul pertanyaan sinis terkait pelaksanaan fit and proper test (FPT). FPT yang seharusnya menjadi wadah penyaringan berkualitas, justru hanya menjadi lobi-lobi indah para politisi dan tidak mengindahkan aspek-aspek penting seperti komitmen pemberantasan korupsi. Melihat hal tersebut, BEM FH UI, BEM FISIP UI, BEM FEB UI, dan BEM FIB UI menginiasi BEM se-UI untuk melakukan audiensi kepada Komisi III DPR RI pada hari Rabu, 15 April 2015 guna menyampaikan beberapa hal.

Sebagai bentuk pencegahan, seharusnya pemerintah maupun dewan di parlemen bisa memanfaatkan lembaga negara yang mampu mengungkap aliran dana gelap, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan PPATK merupakan langkah konkret dari pelaksanaan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan fungsi pencegahan yang dimiliki oleh PPATK, seharusnya PPATK diberikan ruang untuk bisa mencegah lembaga penegak hukum seperti Polri dipimpin oleh orang yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, PPATK masih memiliki keterbatasan yaitu PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.[2] Sehingga KPK menjadi lembaga yang komplemen untuk melengkapi peran PPATK.

Walaupun kami lihat di beberapa media PPATK dan KPK telah menyatakan bahwa Badrodin Haiti selaku calon Kapolri dianggap “bersih”.[3] Menurut kami, hal tersebut masih kurang karena ucapan kedua lembaga tersebut berlangsung secara informal dan terpisah. Pelibatan PPATK dalam FPT calon Kapolri harus dilakukan secara langsung dan konkret oleh DPR RI, tidak sekedar melalui ucapan kata “bersih” maupun “kotor” dari PPATK tanpa penjelasan yang logis dan transparan ke publik. Kami menghendaki agar PPATK dan KPK diundang secara langsung untuk dimintakan pendapatnya oleh DPR RI dan Laporan Hasil Analisa PPATK terhadap calon Kapolri harus dirilis ke publik. Dengan dirilisnya Laporan Hasil Analisa oleh PPATK terhadap calon Kapolri, selain KPK bisa langsung melakukan penyidikan ketika ada transaksi yang mencurigakan, harapannya publik pun bisa merespon dan melaporkan pada KPK. Analisis terhadap transaksi keuangan pun akhirnya tidak dimonopoli oleh institusi tertentu semata. Keterlibatan publik diharapkan meningkat seiring adanya mekanisme seperti ini sehingga menjadi manifestasi untuk perbaikan demokrasi di Indonesia menuju demokrasi deliberatif dan partisipatif.

Keterlibatan PPATK di dalam proses pemilihan Kapolri memang tidak diatur di dalam undang-undang, namun bukan berarti melibatkan institusi tersebut melanggar undang-undang. Terbukti, Presiden bisa melibatkan PPATK dalam penyusunan Kabinet Kerja. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa status quo saat ini, keterlibatan PPATK dimungkinkan apabila ada political will yang baik dari lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Kendati demikian, kami menghendaki ke depannya dalam jangka panjang, keterlibatan PPATK di dalam proses suksesi pimpinan KPK dan Kapolri yang selama ini tidak diatur secara tegas dan jelas dapat diatasi dengan menambah norma baru dalam persyaratan calon Kapolri dan pimpinan KPK dengan revisi undang-undang, baik undang-undang KPK maupun undang-undang Kepolisian Negara Republik itu sendiri.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga negara seperti Polri, kami yakini bisa dimulai dari suksesi kepemimpinan yang berkualitas. Good governance hanya bisa tercapai apabila ada political will dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mencapai hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem pertanggungjawaban dalam bentuk konkretnya adalah laporan. Laporan yang dimaksud bisa berupa rekam jejak calon Kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.

Kesimpulannya, kami dari BEM se-UI memiliki rekomendasi kepada DPR RI dalam hal FPT calon Kapolri sebagai berikut:

  1. Melibatkan PPATK dalam uji kepatutan dan kelayakan Kapolri untuk melakukan audit investigatif demi transparansi.
  2. Mengeluarkan rekam jejak calon kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.
  3. Mempublikasikan Laporan Hasil Analilsa PPATK terhadap calon Kapolri.
  4. Mewajibkan pelibatan PPATK dalam setiap pemilihan calon Kapolri yang diatur dengan undang-undang.

Melalui keempat rekomendasi diatas, kami berharap Polri akan dipimpin oleh orang yang selain berkompeten, namun juga memiliki integritas dan berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Rekomendasi yang disampaikan melalui audiensi ke Komisi III DPR RI ini semoga didengar oleh anggota dewan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keterlibatan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri ini pun sebenarnya juga membantu Polri memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat. Maka dari itu, kami sangat berharap pemerintah dan parlemen mendengarkan suara-suara rakyat  untuk segera melibatkan  PPATK dalam proses pemilihan Kapolri agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dengan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.


[1] Indra Akuntono, “DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/12550071/DPR.Setujui.Tersangka.Korupsi.Budi.Gunawan.Jadi.Kapolri pada 15 April 2015 pukul 00.45 WIB.

[2] Shanti Rachmadsyah, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK?”, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3567/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-ppatk tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.47 WIB.

[3] Saiful Munir, “KPK dan PPATK Sebut Komjen Badrodin Haiti Bersih”, diakses dari http://nasional.sindonews.com/read/987397/14/kpk-dan-ppatk-sebut-komjen-badrodin-haiti-bersih-1428581827 pada 15 April 2015 pukul 01.52 WIB.

, ,

Notulensi Diskusi Publik 25 Maret 2015

Oleh: Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

Pada tahun 2008, Universitas Indonesia (UI) menerapkan sistem BOP. Saat itu, perumusan BOP didiskusikan bersama antara pihak rektorat dan unsur mahasiswa. Kemudian rektorat dan unsur mahasiswa pun mencapai kesepakatan untuk tidak menaikan biaya pendidikan dan menerapkan sistem biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOP-B).

Untuk tahun pertama, kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada tahun berikutnya semua kesepakatan dilanggar oleh pihak rektorat. Kekurangan dari unsur mahasiswa saat itu adalah saat mencapai kesepakatan, tidak dibentuk suatu peraturan hukum terikat misal berupa SK Rektor, sehingga mahasiswa tidak bisa meminta keadilan agar Rektor menjalankan kesepakatan awal. Dan sekarang saat sistem UKT mulai digencarkan,  kesempatan itu akan datang kembali.

UI akan menerapkan sistem pembayaran baru berupa uang kuliah tunggal (UKT) pada tahun ini. Sehingga kita sebagai mahasiswa UI mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam pengubahan sistem pembayaran pendidikan ke arah yang lebih baik. Namun sekarang timbul pertanyaan baru dari akan diterapkannya sistem UKT, “akankah keadaan di tahun 2008 akan terulang lagi?”

Read more