, , , , , ,

Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Papua telah sejak lama mengalami berbagai dinamika yang pelik. Terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus menerus terjadi. Bahkan menurut Amnesty International, permasalahan di Papua saat ini bukan hanya menjadi masalah tingkat nasional, namun juga regional dan global. Padahal, penyelesaian pelanggaran HAM dan pembangunan ekonomi di Papua menjadi salah satu agenda politik yang disampaikan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada kampanye pemilihan presiden empat tahun silam.

Menyorot kilas balik, pasca 1 Desember 1961 kemerdekaan Papua ‘dicaplok’ oleh Indonesia hingga kini melalui Trikora. Setelah Trikora, sejak 1961 hingga 1991 telah terjadi 44 kali operasi militer ke Papua. Akibatnya, lebih dari 500 ribu orang Papua mati dibunuh. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang digunakan untuk mengintegrasikan Papua dengan Indonesia dianggap sebagai sebuah cara yang represif.

Pada November 2017 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkolaborasi dengan Change.org melaksanakan survei daring berkaitan dengan permasalahan di Papua. Survei yang berlangsung selama tiga minggu ini melibatkan 27.298 responden yang 2% di antaranya adalah orang Papua asli (546 orang). Survei pun menunjukkan bahwa sebanyak 14,02% orang Papua asli yang mengisi survei menilai pelanggaran HAM adalah persoalan terbesar di Papua.

Berikut beberapa dari peristiwa pelanggaran HAM di Papua yang tercatat:

  1. Wasior (2001)
  • Pihak yang terlibat: Aparat Brimob Polda Papua, warga di Desa Wonoboi, perusahaan kayu PT Vatika Papuana Perkasa (VPP).
  • Kronologi: Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), PT VPP dianggap mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelompok TPN/OPM dengan kekerasan yang menewaskan lima orang anggota Brimob dan seorang karyawan perusahaan PT VPP. Melansir dari BBC.com, “Saat aparat setempat melakukan pencarian pelaku, terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan di Wasior. Tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan 39 orang disiksa”.
  1. Wamena (2003)
  • Pihak yang terlibat: Masyarakat sipil Papua, anggota Kodim.
  • Kronologi: Penyerangan terhadap masyarakat sipil Papua yang sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Kelompok penyerang diduga membawa sejumlah pucuk senjata. Komnas HAM melaporkan kasus ini mengakibatkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat. Di samping itu, pemindahan paksa warga 25 kampung menyebabkan tewasnya 42 orang akibat kelaparan, serta 15 orang korban akibat perampasan kemerdekaan yang represif dan semena-mena: penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
  1. Paniai (2014)
  • Pihak yang terlibat: anggota TNI, warga sipil
  • Kronologi: Menurut KontraS, kejadian dimulai saat sebuah mobil hitam yang melaju dari Enaro menuju kota Madi yang diduga dikendarai oleh dua oknum anggota TNI, dihentikan tiga remaja warga sipil karena warga sedang memperketat keamanan menjelang hari natal. Tidak terima, anggota TNI dengan rekan-rekannya memukul tiga remaja sipil tersebut hingga babak belur. Keesokan harinya warga Paniai berkumpul dan meminta aparat mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Warga berkumpul, namun sebelum dilakukan pembicaraan, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penembakan terhadap warga. Empat orang tewas ditempat, 13 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Satu orang akhirnya meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Mahdi.
  1. Freeport
  • Pihak yang terlibat: Pekerja PT Freeport McMoRan
  • Kronologi: Kasus pelanggaran HAM ini bermula dari aksi mogok kerja oleh ribuan pekerja dan subkontraktor PT Freeport pada 1 Mei 2017 lalu yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day). Tuntutannya adalah “pemberhentian program furlough, mempekerjakan kembali karyawan yang terkena furlough, mengembalikan semua pekerja yang mogok di Timika, Papua tanpa PHK, serta pemberhentian tindakan kriminalisasi terhadap para pengurus serikat pekerja.” Peristiwa-peristiwa di atas mencerminkan sudah lama keadaan di Papua mengeruh. Kini, kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM makin sering terjadi baik yang dilakukan oleh pihak dari Indonesia maupun dari Papua (OPM). Perlu adanya diskursus dan konsolidasi lebih lanjt demi menuntaskan persoalan pelik yang menyangkut dua kepentingan ini.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT:

Wardah, F. (2017, Desember 15). Survei LIPI: Pelanggaran HAM Persoalan Terbesar di Papua. Diakses dari Voa Indonesia: https://www.voaindonesia.com/amp/survei-lipi-pelanggaran-ham-persoalan-terbesar-di-papua/4164959.html/  Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Sitepu, M. (2017, Februari 21). Bagaimana kronologis tiga kasus ‘pelanggaran HAM berat’ di Papua? Diakses dari BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020# Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Firman, T. (2018, Desember 2). Aksi Damai Mahasiswa Papua di Surabaya Dibalas Makian & Kekerasan” Diakses dari Tirto.id: https://tirto.id/aksi-damai-mahasiswa-papua-di-surabaya-dibalas-makian-amp-kekerasan-daPJ Pada tanggal 6 Desember 2018.

Amelia, Z. (2018, Maret 11). “Kemenaker Didesak Selidiki Kasus Pelanggaran HAM oleh Freeport” Diakses dari Tempo.Co: https://bisnis.tempo.co/read/1068738/kemenaker-didesak-selidiki-kasus-pelanggaran-ham-oleh-freeport/full&view=ok Pada tanggal 7 Desember 2018.

, , , , , ,

Liputan Acara Liga FISIP UI 2018

 

 

Selasa, 1 Mei 2018

Liga FISIP UI 2018 merupakan kompetisi olahraga tahunan yang diadakan oleh BEM FISIP UI 2018. Liga FISIP UI sudah menjalani tahun ketiganya pada tahun ini. Liga FISIP UI 2018 merupakan satu-satunya acara kompetisi basket dan futsal Fakultas Rumpun Sosial-Humaniora se-Indonesia yang mengangkat isu sosial politik di bidang olahraga dan pada tahun ini mengangkat isu “Ketimpangan Infrastruktur pada Sektor Olahraga Akibat dari Kurang Optimalnya Peran Lembaga Olahraga”. Acara ini berlangsung dari tanggal 6 sampai 23 April 2018 di Tifosi Sport Center dan Gymnasium Universitas Indonesia. Kompetisi basket dan futsal diikuti oleh 39 tim yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia. Cabang basket putri dimenangkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, cabang basket putra dimenangkan oleh Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta, cabang futsal putri dimenangkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, sedangkan cabang futsal putra dimenangkan oleh Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Pemain terbaik dari cabang basket putri yaitu Fidela Faustina dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pemain basket dari cabang basket putra yaitu Bobby Gillian Wibisono dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta, pemain terbaik dari cabang futsal putri yaitu Rizki Nur Latifa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, sedangkan pemain terbaik dari cabang futsal putra yaitu Septian Alwi dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta.

Pembahasan isu dikupas tuntas dalam seminar yang mengundang pembicara ahli yang berkecimpung di bidang olahraga dan fasilitasnya baik dari organisasi independen maupun instansi pemerintahan. Adapun pembicara dalam seminar isu sosial politik yaitu Bapak Aris Subiono yang merupakan Sekretaris Deputi IV Kementrian Pemuda dan Olahraga, Habibie M.Pd yang merupakan perwakilan dari Bidang Dalam dan Luar Negeri Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Rizky Emirdhani Utama yang merupakan tenaga ahli komisi I DPR RI.

Selain kompetisi dan seminar, Liga FISIP UI 2018 juga mengadakan pre-event berupa Mini LIFIS dan coaching clinic. Mini LIFIS merupakan sebuah rangkaian acara di dalam Liga FISIP UI, yang merupakan kompetisi permainan video games e-sports dari Playstation dan personal computer seputar olahraga, seperti FIFA, Mobile Legends, dan jenis permainan lainnya.

 

Penulis: Erika Maya (dengan ubahan oleh Chandra Dwi A.)

Dokumentasi: Zulfi Zuliansyah, Yashqi Harashta, Fathurrahman K, Ismail Shabri, Rheina.A, Rifqi Aldrian, Tia Hanifa, Dzaky, dan Bertha.

Foto-foto Liga FISIP UI 2018 dapat diakses di Galeri BEM FISIP UI

, , , ,

Mantan Koruptor Boleh Nyaleg?

Pada tanggal 1-3 Juli 2018, Peraturan KPU terbaru resmi diumumkan. Peraturan KPU (PKPU) No. 20 Tahun 2018 ini mengatur larangan pencalonan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak. Rilisnya PKPU ini kemudian mendapat kritik dari Bawaslu dan DPR. Bawaslu berpandangan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang memperbolehkan eks-koruptor menjadi caleg asalkan mempublikasikan rekam jejaknya ke media massa atau ke masyarakat.

Wakil ketua Komisi II DPR Nifhayatul Mafiroh mengatakan, “Komisi II DPR, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan tentang larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”. Dalam hal ini pula eks-terpidana korupsi Wa Ode Nurhayati dan beberapa tokoh lain menggugat Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks-koruptor menjadi calon legislatif ke Mahkamah Agung.

Melalui berbagai macam gugatan, pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, MA juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Keputusan ini memastikan bahwa para mantan napi korupsi bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD karena MA menilai larangan terhadap eks koruptor menjadi caleg tidak sesuai dengan UU Pemilu.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT:

Sarwanto, Abi. (2018, Mei 23). DPR, Pemerintah dan Bawaslu: Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg. Diakses dari cnnindonesia :       https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180523001204-32-300504/dpr-pemerintah-dan-bawaslu-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Grabilin, Abba. (2018, juli 10). UU Pemilu Masih Diuji Materi di MK, PKPU Terancam Tak Bisa Digugat ke MA. Diakses dari Kompas : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/10/15045071/uu-pemilu-masih-diuji materi-di-mk-pkpu-terancam-tak-bisa-digugat-ke-ma. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Lazuardi, Glery. (2018, September 18). KPU patuhi putusan MA Loloskan Eks-Koruptor Daftar Caleg. Diakses dari Tribunnews : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/18/kpu-patuhi-putusan-ma-loloskan-eks-koruptor-daftar-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Aji, Setyo. (2018, September 14). MA Restui Eks Koruptor Jadi Caleg. Diakses dari cnnindonesia : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180914194513-12 330351/ma-restui-eks-koruptor-jadi-caleg?. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Lazuardi, Glery. (2018, Juli 04). PKPU Resmi Jadi Undang-Undang Para Mantan Koruptor Dilarang Jadi Caleg. Diakses dari Tribunnews : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/04/aturan-kpu-resmi-jadi-undang-undang-para-mantan-koruptor-dilarang-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Ridhoi, M. Ahsan. (2018, September 6). KPU Desak MA Segera Putuskan UJi Materi PKPU Caleg Koruptor. Diakses dari Tirto : https://tirto.id/kpu-desak-ma-segera-putuskan-uji-materi-pkpu-caleg-koruptor-cXlC. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Bayu, Dimas Jarot. (2018, September 15). Mahkamah Agung Kabulkan Uji Materi, Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg. Diakses dari Katadata : https://katadata.co.id/berita/2018/09/15/mahkamah-agung-kabulkan-uji-materi-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg. Diakses pada 1 Oktober 2018

Rozie, Fachrur. (2018, Juli 13). Ada Larangan KPU, Eks Napi Korupsi Wa Ode Nurhayati Nekat Jadi Caleg. Diakses dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/news/read/3588216/ada-larangan-kpu-eks-napi-korupsi-wa-ode-nurhayati-nekat-jadi-caleg. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

, , , , , ,

Apa Kabar Rupiah?

Apa Kabar Rupiah?

Posisi nilai tukar Rupiah belakangan ini sedang mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Data terakhir yang dihimpun pada tanggal 19 September 2018 menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berada pada angka Rp14.880. Sebenarnya, hal apakah yang menyebabkan Rupiah terdepresiasi hingga menyentuh titik terendah selama beberapa tahun terakhir?

Pertama, Rupiah melemah karena karena penguatan Dollar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Hal ini disebabkan karena bank sentral AS menaikkan suku bunga obligasi mencapai 3,03%. Bukan hanya itu, pada Triwulan II 2018 pemintaan valuta asing terus meningkat guna membayar utang luar negeri, dividen, dan impor. Badan Pusat Statistik pun menyatakan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit 1,02% pada bulan Agustus. Hal ini dipicu tak lain oleh penurunan ekspor pada sektor migas maupun non-migas. Ekspor migas turun 3,27% secara bulanan dari US$1,43 miliar menjadi US$1,38 miliar. Sementara itu, pada periode yang bersamaan, ekspor non-migas turun 2,86% dari US$14,86 miliar menjadi US$14,43 miliar. Penurunan ekspor non-migas yang paling besar dialami oleh sektor pertambangan dan lainnya, yaitu sebesar -13,58% menjadi US$2,35 miliar.

Karena hal-hal di atas, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya: Pertumbuhan ekonomi yang melambat, PHK besar-besaran, inflasi bahan pangan, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Lantas dengan keadaan yang demikian, bagaimana respon pemerintah guna memstabilkan kembali kondisi perekonomian di Indonesia? Sejauh ini, pemerintah mengusahakan untuk mendorong ekspor dan secara bertahap menekan impor guna mengembalikan neraca perdagangan. Selain itu, untuk mendukung penguatan Rupiah kembali, pemerintah mendongkrak pengembangan pariwisata melalui program “Bali Baru”, yaitu pengembangan 10 destinasi wisata di luar Bali. Hingga saat ini pemerintah masih memfokuskan diri pada empat kawasan: Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan Danau Toba di Sumatra Utara. Selain itu, tak lupa juga peran krusial Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga sebagai strategi penguatan Rupiah.

Namun ternyata, beberapa kalangan masyarakat dapat memanfaatkan momentum turunnya nilai Rupiah terhadap Dollar ini. Salah satunya, depresiasi Rupiah menguntungkan pelaku ekspor karena keuntungan yang didapat lebih besar. Sektor pariwisata pun dapat berkembang dengan pesat sebab wisatawan asing ke Indonesia akan bertambah lebih banyak karena biaya yang semakin murah.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Fauzia, M. (2018, Agustus 28). Dongkrak Wisata, Pemerintah Manfaatkan Momentum Depresiasi Rupiah. Diambil dari Kompas: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/28/203929826/dongkrak-wisata-pemerintah-manfaatkan-momentum-depresiasi-rupiah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Ismanto, H. W. (2018, Agustus 18). Menyelamatkan Rupiah. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/08/18/menyelamatkan-rupiah/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Melani, A. (2018, September 1). Ini Penyebab Rupiah Sentuh Level Rendah. Diambil dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3633784/ini-penyebab-rupiah-sentuh-level-terendah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

R. S. A. (2018, Mei 30). Kuatkan Nilai Tukar Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75%. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuatkan-nilai-tukar-rupiah-bi-naikkan-suku-bunga-acuan-jadi-4-75/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

RSA, IG, IND. (2018, September 19). Pemerintah Bertekad Dorong Ekspor. Diambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bertekad-dorong-ekspor/ Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Tim CNN Indonesia. (2018, September 17). BPS: Neraca Perdagangan Agustus 2018 Masih Defisit. Diambil dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180917115330-92-330747/bps-neraca-perdagangan-agustus-2018-masih-defisit. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Widi, H. Rupiah!. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/04/30/rupiah-2/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

, , ,

Pentingnya Pengolahan Sampah Organik

Food waste atau sampah makanan adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makanan yang terbuang. Sampah makanan ini tidak hanya berasal dari sisa makanan yang telah dikonsumsi, tetapi juga berasal dari sampah makanan saat diproduksi. Pada akhirnya, masalah sampah makanan dapat membawa dampak buruk pada lingkungan dan manusia, sehingga harus segera diatasi.

Selain itu, sampah makanan juga dapat bersumber dari empat proses. Yang pertama adalah di level produksi dimana sampah makanan dapat disebabkan oleh cuaca buruk, serangan hama, dan permasalahan distribusi. Kedua, sampah makanan berproses dari proses pengolahan produk makanan. Ketiga, yang paling umum terjadi adalah saat penjualan dimana makanan yan tidak laku terjual akhirnya menjadi sampah makanan. Dan yang terakhir adalah saat proses konsumsi dimana makanan yang tidak termakan akhirnya berakhir di tempat sampah.

Sampah makanan menjadi salah satu penyumbang besar pembuangan sampah masyarakat. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jakarta pada tahun 2011 dari  total 7.500 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, 4.050 ton diantaranya merupakan sampah sisa makanan. Jumlah tersebut jika dibandingkan maka setara dengan 667 gajah afrika dan mampu memberi makan hampir 11% populasi Indonesia atau sekitar 28 juta penduduk miskin. Penyumbang terbesar sampah makanan bersumber dari rumah tangga. Permasalahan ini bukanlah masalah yang terjadi hanya di Indonesia. Menurut Friends of Earth, masyarakat dunia menghasilkan 1,3 ton sampah makanan setiap tahunnya.

Besarnya angka sampah makanan yang terbuang disebabkan oleh tiga penyebab utama. Pertama, konsumsi masyarakat yang berlebihan. Konsumsi makanan yang tidak disertai dengan kesadaran lingkungan akan memperbanyak sampah makanan yang dihasilkan. Kedua, pengelolaan sampah yang buruk. Adanya sampah makanan merupakan hal yang tidak bisa dicegah, tetapi pengelolaan sampah makanan dengan efektif dapat mengurangi jumlah sampah makanan yang terbuang. Terakhir,belum adanya regulasi untuk mengatur dan mengawasi pelaku food waste. Memang beberapa restoran sudah menerapkan biaya tambahan jika ada sampah makanan yang tersisa. Namun, itu hanya diterapkan di beberapa restoran saja sedangkan penyumbang sampah makanan terbesar tidak hanya restoran, ada juga hotel, katering, supermarket, gerai ritel, dan rumah tangga.

Sampah makanan yang begitu banyak merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Sampah makanan dapat mencemari tanah dan air disekitarnya dan mengakibatkan turunya tingkat kesuburan tanah dan mengancam makhluk hidup lainnya. Selain tanah dan air, sampah makanan yang bersifat organik akan menghasilkan gas metana yang berdampak langsung pada fenomena pemanasan global. Setiap sampah makanan yang terbuang berarti juga menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya dan bahkan berkemungkinan untuk menyebabkan ancaman ekonomi yang disebabkan oleh krisis pangan karena makanan yang terus berakhir di tempat sampah.

Untuk mengatasi masalah sampah makanan diperlukan pengelolaan sampah dan manajemen pribadi yang baik. Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi dampak pencemaran yang disebabkan sampah makanan. Selain itu, jika pengelolaan sampah sudah baik, sampah organik dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos, atau bahkan diubah menjadi sumber energi melalui fasilitas Intermediate Treatment Facility.

Manajemen pribadi bersumber dari diri sendiri. Kita harus sadar akan kemampuan kita setidaknya untuk menghabiskan makanan yang kita beli atau pesan. Jangan membeli makanan lebih dari konsumsi kita. Jika pun sudah terlanjur membeli lebih dan diluar daya konsumsi kita, maka sumbangkanlah kepada orang – orang yang lebih membutuhkan sebelum kita mengonsumsinya. Hal tersebut lebih mulia dibandingkan membuang makanan tersebut ke tempat sampah.

 

Referensi

Idris, Muhammad. “13 Juta Ton Makanan Terbuang Percuma di RI Setiap Tahun” Detikcom, 11 Oktober 2016. Diperoleh dari https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-3317570/13-juta-ton-makanan-terbuang-percuma-di-ri-setiap-tahun pada 19 Agustus 2018.

Kresna, Mawa. “DKI Hasilkan 4 Ribuan Ton Sampah Makanan Per Hari” Tirtoid, 22 Februari 2017. Diperoleh dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/dki-hasilkan-4-ribuan-ton-sampah-makanan-per-hari-cjti pada 19 Agustus 2018.

“4 Sources of Food Waste”. Ecodyger, 6 April 2015. Diperoleh dari http://ecodyger.com/the-4-sources-of-food-waste/ pada 19 Agustus 2018

www.zerowasteweek.co.uk

Friendsoftheearth.uk

, , , , , ,

PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

Pada Juni 2018 lalu, uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akhirnya dilakukan oleh MK atas permohonan kembali dari aliansi masyarakat non-partisan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Mereka menuntut presidential threshold menjadi 0% agar kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, yang dijamin oleh UUD 1945, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebelumnya, MK telah menolak untuk uji materi pasal tersebut sehingga syarat pencalonan capres dan cawapres belum berubah.

Menurut Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini merupakan dasar aturan pencalonan capres dan cawapres yang disebut sebagai presidential threshold atau ambang batas pencalonan capres dan cawapres.

Ditinjau dari pengertian tersebut, partai politik dituntut untuk saling berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 karena tidak ada partai politik di pemilu legislatif tahun 2014 yang mendapatkan kursi lebih dari atau sama dengan 20% dari keseluruhan kursi DPR. Peneliti SMRC Sirojudin Abbas menyatakan bahwa presidential threshold akan berdampak pada penyederhanaan jumlah partai di parlemen disebabkan partai-partai yang tidak lolos ambang batas akan tersingkir dan kemudian kekuatan politik terakumulasi hanya di beberapa partai.

Menanggapi hal tersebut, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, serta 12 orang perwakilan aliansi masyarakat nonpartisan yang terdiri dari sejumlah aktivis, pakar hukum, hingga eks pimpinan KPK dan KPU telah meminta agar presidential threshold 20-25% ditiadakan. Kali ini, mereka juga membawa sembilan argumentasi yang berbeda dari permohonan sebelumnya, seperti dikutip dari Kompas.com, yaitu:

  • Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres-cawapres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”.
  • Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
  • Pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah “close legal policy” bukan “open legal policy”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
  • Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres-cawapres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945.
  • Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  • Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah “constitutional engineering”, tetapi justru adalah “constitutional breaching”, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pilpres tahun 2019 mendatang dilaksanakan serentak, dengan maksud tidak didahului pemilu legislatif tidak selayaknya yang dilaksanakan pada tahun 2014. Akibatnya, presidential threshold yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014. Tahun 2014 hingga saat ini, kursi DPR didominasi oleh partai politik pendukung pemerintah: PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN (68,9% dari keseluruhan kursi DPR).

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Kuwado, Fabian Januarius (2018, 21 Juni). “”Presidential Threshold” Kembali Digugat ke MK, Ini Argumentasinya” Diambil dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/18010761/presidential-threshold-kembali-digugat-ke-mk-ini-argumentasinya diakses pada 11 Agustus 2018

M, Jay Akbar dan Ridhoi, M. Ahsan (2017, 5 Juli). “Sirojudin Abbas (SMRC): Presidential Threshold Tak Relevan Jika Pemilu 2019 Serentak” Diambil dari Tirto.id: https://tirto.id/presidential-threshold-tak-relevan-jika-pemilu-2019-serentak-crZ5 diakses pada tanggal 11 Agustus 2018

https://nasional.kompas.com/read2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential-threshold

https://metrotvnews.com/amp/nN98v6GK-ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol