,

FISIP Masuk Desa 2016 : Aksi Nyata Kami Telah Terwujud

DEPOK, BEM FISIP UI – Setelah persiapan selama beberapa bulan—dimulai dari diskusi bersama peserta, panitia, dan fasilitator, susur desa ke Kampung Tegal Panjang, dan team building antara peserta dan panitia dalam Baper Bareng FMD—akhirnya, FISIP Masuk Desa 2016 siap melakukan pengabdian masyarakat bagi warga Kampung Tegal Panjang, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Sesampainya di sana, peserta langsung dibagi dan diantar menuju rumah indung semang masing-masing. Hari pertama ini disebut dengan Senen Wawawuhan atau Senen Berkenalan sehingga peserta mulai berkenalan dengan indung semangnya, mempelajari gaya hidupnya, dan mulai beradaptasi dengan lingkungan Kampung Tegal Panjang. Mulai dari yang disuguhi makanan dari buka puasa hingga menjelang tidur sampai yang mandi di kamar mandi tanpa atap di luar rumah.

fmd-1

 

Di hari kedua, Salasa Ngariung atau Selasa Berkumpul, para indung semang dan ibu-ibu lainnya diajak berkumpul di SD Sukamulya untuk mengikuti kegiatan Usaha Rakyat. Dalam kegiatan ini, ibu-ibu Kampung Tegal Panjang membuat keripik pisang—mulai dari mengupas pisang hingga menggoreng pisang tersebut—kemudian, menentukan sendiri bentuk logo dan nama keripik pisang tersebut karena akan dipasarkan di FISIP usai liburan semester genap ini. Hasil dari penjualan keripik pisang ini akan diberikan kepada ibu-ibu yang ikut serta dalam kegiatan ini.

fmd-2

Selanjutnya, peserta mulai mempersiapkan diri untuk kegiatan Dari FISIP untuk Tegal Panjang dengan target sasaran anak-anak Kampung Tegal Panjang yang telah direncanakan sejak Baper Bareng FMD. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dongeng, kelompok origami, dan kelompok menyanyi. Kelompok dongeng membawakan dongeng berjudul Misteri Kulit Pisang yang mengajarkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya agar tidak merugikan orang lain. Kelompok origami mengajarkan anak-anak untuk membuat origami—dengan dua sampai tiga peserta sebagai fasilitatornya—bentuk pakaian, pesawat terbang, dan lain-lain. Terakhir, kelompok menyanyi mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Libur Telah Tiba dan Lihat Kebunku. Antusias dan semangat dari para peserta dan anak-anak Kampung Tegal Panjang membuat puasa hari itu tidak terasa.

fmd-3

Salasa Ngariung ditutup dengan buka puasa bersama—berupa gorengan, teh manis hangat, dan es buah—di depan rumah Pak RT.

Hari berganti dan FISIP Masuk Desa sudah memasuki hari terakhir. Disebut dengan Rebo Babagi atau Rabu Berbagi, karena peserta membagikan cerita dan pengalaman mereka selama tinggal di rumah indung semang masing-masing kepada peserta lainnya ketika jalan-jalan ke hutan pinus di pagi hari. Ada pengalaman yang senang, seram, canggung, takut, dan lain sebagainya. Kemudian, hari itu dialnjutkan dengan cek kesehatan dan pemberian obat gratis oleh ACT (Aksi Cepat Tanggap) di SD Sukamulya. Antusiasme warga Kampung Tegal Panjang cukup tinggi terlihat dari warga yang berdatangan secara bergantian mulai dari anak-anak hingga lansia.

fmd-4

Sesudah pengobatan gratis diadakan, peserta pamit kepada indung semang masing-masing dan siap untuk kembali ke Depok. Pamitan ini tak jarang diiringi dengan tangis dan doa dari para indung semang.

Tiga hari mungkin waktu yang tidak lama untuk melakukan pengabdian masyarakat, namun FISIP Masuk Desa berusaha untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat, baik bagi warga Kampung Tegal Panjang maupun peserta dan panitia yang terlibat. Aksi nyata kami telah terwujud, tetapi tidak berakhir sampai di sini.

,

Notulensi Diskusi Kritis dan Memikat (DISIKAT)

TANGGAL: Kamis, 19 Mei 2016  

TEMPAT: Auditorium Gedung Komunikasi, FISIP UI 

PEMBICARA:

  1. Reni Marlinawati sebagai Anggota Komisi X DPR RI
  2. Totok Prasetyo sebagai Direktur Kelembangaan Dikti
  3. Yohannes Wasi Gede sebagai Pekerja Pendidikan
  4. Fadel Muhammad sebagai MWA UI Unsur Mahasiswa

 

Dr. Reni Marlinawati sebagai Anggota Komisi X DPR RI

Urgensi membahas UU DIKTI (2010), dibahas kurang lebih 1,5 tahun.

  1. Dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa dengan usia kuliah 19-23 tahun hampir 20 juta jiwa namun yang kuliah di bawah 5 juta jiwa.
  2. Sedikitnya siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan mahalnya biaya kuliah.

Hal penting dalam UU DIKTI:

  1. Bagaimana biaya kuliah menjadi sangat murah
  2. Bagaimana masyarakat yang berada di 3T juga dapat merasakan hal yang sama dengan masyarakat dari daerah lainnya.
  3. Menggratiskan uang masuk agar semua masyarakat dapat berkuliah.

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 sehingga untuk mencapainya negara sekurang-kurangnya harus mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan.

Di dalam pasal 31 tersebut, terdapat UU No. 12 Tahun 2012 yang memuat cita-cita bangsa yang tertumpu pada perguruan tinggi dengan tujuannya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarfakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 sebesar 424,8 T dengan alokasi untuk Kemenristek Dikti sebesar 37,0 T atau sekitar 8,94% di mana tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 42,7 T. Prioritas Kemenristek Dikti sendiri sebanyak 39,66 T untuk dana pendidikan sedangkan 0,97 T untuk layanan umum (ristek). Untuk BOPTN sendiri tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,5 T dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 369 PTN dan 4070 PTS.

Angka pengangguran di Indonesia sendiri cukup tinggi sekitar 45,87% mulai dari lulusan jenjang pendidikan SD hingga Sarjana. Jumlah tenaga kerja di Indonesia sendiri tahun 2016 sekitar 127,8 juta jiwa. Masih banyaknya lulusan Diploma/Sarjana sendiri yang menganggur dikarenakan persentase mahasiswa yang dilatih keterampilan wirausaha masih sedikit sehingga persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi hanya sekitar 60% dari total seluruh mahasiswa.

 

Totok Prasetyo sebagai Direktur Kelembangaan Dikti

Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi melalui:

  • Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, dan industri;
  • Pemantapan otonomi Perguruan Tinggi dengan memfasilitasi Perguruan Tinggi menjadi PTN-BH;
  • Penguatan institusi Perguruan Tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation; dan
  • Penganggaran berdasarkan performance based budgeting agar Perguruan Tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis PTN, yaitu Satker, BLU dan BH. PTN-BH merupakan tingkatan tertinggi karena dianggap sebagai PTN yang sudah dewasa dan mampu memenuhi target-target pemerintah, yaitu harus berada di PTN dengan akreditasi A. Dari 4350 perguruan tinggi hanya 26 yang memiliki akreditasi A dengan PTN di luar Jawa yang terakreditasi A hanya 3 universitas saja, yaitu UNAND, UNSYIAH dan UNHAS.

PTN-BH diharapkan memiliku kinerja yang lebih bagus dengan demikian dia diberikan otonomi yang lebih besar dari pada yang lain dengan harapan adanya transparansi dan finansial yang lebih bagus juga. Untuk mendukung itu, pemerintah memberikan kewenangan PTN-BH untuk memanfaatkan aset dalam hal pemasukan keuangannya.

Meskipun masih terdapat BOPTN, namun dengan adanya PTN-BH ini diharapkan universitas mampu mengembangkan asetnya lebih bagus lagi agar dapat menghasilkan revenue. Namun tidak berarti UKT yang diterapkan harus lebih mahal karena memiliki otonomi untuk mengelola keuangan dari sumber aset.

Semua PTN di Indonesia diberikan peringkat untuk tujuan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu, sehingga PTN akan tersebar ke dalam cluster-cluster yang memudahkan Dikti untuk melakukan pembinaan. Pembinaan di cluster 1 sendiri bertujuan agar dapat maju ke jajaran World Class Universitty yang membutuhkan biaya yang mahal namun tak seharusnya dibebankan kepada mahasiswa karena perguruan tinggi sudah memiliki otonomi untuk mengelola asetnya.

Tahun 2015 baru terdapat 2 PTN yang memasuki peringkat 500 besar dunia. Untuk tahun ini Dikti mengusahakan UGM untuk masuk 500 besar sebab Dikti sendiri tahun ini menargetkan terdapat 3 PTN yang bisa masuk peringkat 500 besar dunia. Pembinaan tersebut tidak hanya untuk perguruan tinggi yang belum masuk, tetapi yang sudah masuk juga tetap dibina agar tidak terlempar keluar. Tahun ini pemerintah dalam pembinaan membantu UI sebesar 10 M untuk tetap bisa bertahan di peringkat 500 besar dunia.

Namun, masih saja terdapat PTN yang terlempar dari cluster 1 karena peringkatnya turun karena ada syarat PTN-BH. Saat ini, hanya terdapat 7 PTN-BH dengan total 11 PTN yang masuk di cluster 1. Di cluster 1 ini 2 ptn terlempar karena akreditasinya turun sehingga di cluster 1 saat ini hanya terdapat 5 PTN-BH dan 5nya lagi masih dalam tahap transisi. Harapan untuk tahun depan, UNDIP, UNHAS, UNPAD akan mampu menjadi PTN-BH karena sudah ditetapkan namun masih dalam tahap transisi.

 

Yohannes Wasi Gede sebagai Pekerja Pendidikan

Bagaimana bentuk perguruan tinggi, kebijakannya, pengelolaannya itu semua perlu adaptasi. Pada proses perkembangannya, yang paling penting adalah bagaimana demokraasi dikembangkan di rumahnya sendiri. Ilmu pengetahuan tanpa demokrasi itu omong kosong.

Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan universitas di Eropa. Dulu di abad pertengahan sidang disertasi diuji oleh 500 orang bukan 5 orang. Dengan demikian, calon doktor yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan diuji secara demokratis oleh 500 orang. Kemudian seiring perkembangannya, universitas lalu diintegrasikan ke dalam negara bangsa. Sehingga dalam sejarahnya selalu ada proses demokratisasi dalam perguruan tinggi, dan apa yang kita kenal saat ini dengan sebutan akuntabilitas.

Idealnya, universitas kemudian tidak hanya dipahami hanya sebagai gedung-gedung megah, tetapi juga dipahami sebagai penataan manusia dalam aktivitas akademik.

Organisasi ada untuk mencari kebenaran. Dengan demikian, universitas pun gunanya untuk mencari kebenaran. Maka universitas yang berlindung pada kekuatan politis itu diragukan, karena mereka bukan mencari kebenaran.

Evolusi panjang tersebut berawal dari orde baru,  di Jawa dalam sejarahnya terdapat dua institusi yang konservatif, yakni universitas dan militer. Konservatif tidak berarti dipahami secara politis, dalam hal ini berarti dia juga fokus. Selalu ada desakan untuk tumbuh baru, namun akan tetap melakukan inovasi dalam mencari kebenaran.

UI gonjang ganjing dari tahun 2010 sampai tahun 2012, adanya kebijakan PTN-BH tersebut merupakan sebuah proses politis.. Rektor ui pada saat itu menolak PTN-BH, akan tetapi tetap diadakan pertemuan 7 bhmn tanpa kehadiran rektor UI yang kemudian memutuskan sepihak mengenai PTN-BH. PTN-BH pun merupakan sebuah produk politi dan politik tersebut ada di 7 PTN-BH itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa terdapat dua model liberalisasi ketika berbicara soal pendidikan dan sektor lainnya.

  1. Privatisasi penuh atau oleh swasta, contohnya adalah model Amerika.
  2. Privatisasi dalam pengelolaan dalam arti sektor tersebut dimiliki negara, tetapi cara pengelolaanya menggunakan cara swasta, contohnya model Inggris.

Dapat dikatakan bahwa liberalisasi pendidikan itu muncul dari tubuh negara itu sendiri. Peran negara tidak benar-benar lepas karena para pencetus pasar bebas juga masih membutuhkan peran negara, hanya saja adalah bagaimana negara tersebut harus berperan.

Uniknya dalam proses di Indonesia,  pemerintah mengatakan tidak lepas tangan terhadap sektor tersebut tetapi terletak pada pengelolaannya. Proses perubahan pengelolaan ditandai dengan diberikan banyak instrumen, seperti total quality management, EDOM dan birokratisasi pada riset. Jumlah yang mengakses dana riset tidak akan sampai 70% karena proses birokratisasinya dan juga harus reimburse. Lalu ketika riset tersebut ditolak maka harus nombok sendiri. Di Belanda, tidak serumit itu karena status dana riset adalah dana untuk reproduksi ilmu pengetahuan di universitas dan bukan merupakan dana produksi. Universitas sendiri seharusnya mampu memproduksi dana tersebut dari cara yang lain dan dana tersebut akan digunakan untuk reproduksi. Permasalahan tersebut menjadikan posisi negara dalam riset perguruan tinggi sebagai suspending money.

Negara sebenarnya harus rugi dalam pembiayaan pendidikan karena keuntungannya akan didapatkan dalam ruang yang lain, dalam hal sumber daya manusia seperti inovasi. Namun dalam proses PTN-BH tidak untung, keuntungan tersebut ada dalam pengertian unit-unit ini. Peran negara dalam hal liberalisasi tersebut, dana yang diberikan semakin turun atau minimal tetap. Pertanyaannya adalah bagaimana PTN-BH ini mengenerate money tersebut?

Terdapat 2 sumber keuangan universitas dalam sebuah universitas yang tidak pernah memiliki pengalaman mengelola bisnis. Namun pada kenyataannya, saat ini negara ingin untung dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Tidak ada ahli akademis dapat mengelola universitas sebagai unit bisnis, lalu bagimana cara mengenerate keuntungan dari dalam? Sehingga akibatnya ketika universitas membutuhkan uang, target utamanya terletak pada biaya pendidikan mahasiswa serta pembayaran upah rendah pekerja di universitas.

Dalam proses PTN-BH ini, kita harus cermati betul siapa yang paling diuntungkan?

 

Fadel Muhammad sebagai MWA UI Unsur Mahasiswa

Liberalisasi Pendidikan Tinggi:

  1. Pelepasan tanggung jawab negara.
  2. Ketidaksiapan PTN.
  3. Peserta didik menjadi korban.
  4. Ketiadaan akses.
  5. Tujuan negara sulit tercapai.

PTN-BH?

  • Berbeda dengan badan hukum pada pengertian secara lazim, badan hukum yang dimaksudkan dalam UU Dikti ialah badan hukum p
    ublik.
  • Pun badan hukum publik ialah badan yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan, dalam hal ini
    pada bidang pendidikan, serta memiliki prinsip nirlaba dalam pengelolaannya.
  • Salah satu pihak yang wajib menjadi penanggung jawab ialah Pemerintah. Apabila Pemerintah tidak menyelamatkan akses bagi peserta didik masuk ke PTN BH, maka Pemerintah telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Negara tetap menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.

Ketika Judicial Review, mahasiswa mengatakan bahwa PTN masih tidak siap dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab, tenaga pendidik bukan untuk mengelola bisnis, melainkan pendidikan. Harus terdapat pemisahan antara sektor bisnis dan sektor pendidikan.

Asal dana universitas ada 3, yaitu dari pemerintah, pengelolaan universitas dan biaya pendidikan oleh mahasiswa itu sendiri. Dapat dilihat bahwa:

  1. Dana pemerintah; tidak ada harapan karena terdapat pemotongan dana sebesar 5 T.
  2. Pengelolaan universitas; namun nyatanya universitas tidak mampu. UI sendiri memiliki dua PT yaitu Makara Mas dan Daya Makara yang berakhir menjadi broker yang sahamnya sebesar 99,99% dimiliki oleh UI. Hal ini terjadi karena profesor tidak mampu mengelola bisnis.
  3. Dengan demikian tujuan negara pun akan sulit tercapai.

Terdapat empat sektor akses, yaitu:

  1. Orang mampu dan orang pintar; aman. Sebab, mereka memiliki uang sehingga mampu memasuki universitas mana saja.
  2. Kurang mampu tetapi pintar; dijamin. Contohnya adalah dengan Bidik Misi atau beasiswa lainnya. Negara pun perlu menyediakan 20% bagi orang kurang mampu dan yang berada pada 3T yang juga dijamin oleh UU.
  3. Mampu tetapi tidak pintar; masih aman karena dia mampu sebab masih bisa memasuki PTS.
  4. Tidak mampu dan tidak pintar; mereka adalah sama-sama orang Indonesia tetapi tidak dijamin oleh UU. Karena universitas tidak mampu mengenerate money dan pemerintah tidak bisa memprovide selanjutnya memunculkan pikiran takut untuk menjadi mahasiswa karena nominal yang besar untuk kuliah dan akhirnya mereka pun tidak memiliki eagerness. Hal ini kemudian berakhir dengan mereka yang hanya mampu bekerja kasar.

Terkait biaya pendidikan, Sekjen Kemenristek Dikti sempat mengatakan bahwa higher education is expensive. Ketika UU Dikti lahir untuk semurah-murahnya biaya pendidikan, seharusnya Dikti dapat menjamin eksekutif sebagai pelaksana. Boleh jadi higher education is expensive, akan tetapi masyarakat tidak perlu tahu hal tersebut karena sudah dijamin.

Jika dapat dianalogikan bahwa PTN akreditasi B murah, PTN akreditasi A mahal karena fasilitas padahal sudah dijamin oleh BOPTN lalu PTS lebih mahal lagi. Selanjutnya adalah bagaiman orang yang berada di akses keempat tidak dapat mengakses PTN akreditasi B tidak bisa, apalagi akreditasi A dan PTS. Besaran biaya pendidikan di UI tahun 2015 masih tergolong tinggi dibandingkan BOPTN dan non biaya pendidikan.

Di Indonesia, RAPBN 2016 turun 50 T dengan alasan bahwa kurangnya subsidi pendidikan dikarenakan fokus pada infrastruktur, tetapi jika masyarakatnya tidak mampu menjaga infrastruktur tersebut yang terjadi adalah kerusakan. Seharusnya adalah bagaimana infrastructure and education itu seimbang dan jangan sampai membebankan pada satu sektor tetapi melepaskan sektor yang lainnya.

Idealnya, BP haruslah sebagai pemasukan terkecil dari anggaran operasional universitas. Di University of Malaya, peran BP dalam menutup Student Unit Cost hanya 10% yang artinya pemerintah Malaysia berani berinvestasi di bidang pendidikan. Dengan demikian, mahasiswa bisa optimal dalam menjalankan perannya, tidak serta merta dikejar target lulus karena masalah mahalnya biaya. Pun negara tetap harus meningkatkan BOPTN dari tahun ke tahun mengingat adanya inflasi dan kebutuhan untuk menaikkan gaji pegawai non PNS.

 

BOPB BOPP
Penerapan konsep berkeadilan. Merupakan konsep berkeadilan paling baik di Indonesia. Mekanisme baru yang belum teruji.

 

BOPP ini diharapkan mampu menunjang pendapatan UI. Sebab, tadinya BOPP ini ingin dijadikan sebagai hibah, namun karena hibah tidak boleh digunakan untuk operasional melainkan hanya untuk investasi dan pengembangan. Maka hadirlah sistem BOPP ini agar uang hibah tersebut dapat digunakan sebagai dana operasional. Namun, sistem BOPP ini berpotensi membuat UI menjadi “malas” mencari pendapatana lair di luar biaya pendidikan. MWA sendiri telah mengusulkan agar UI mengenerate dana abadi sebesar 45 M menjadi 100 M. Tetapi rektorat kembali bingung bagaimana caranya menjadi dana karena hal tersebut bukanlah tupoksi mereka.

Hal yang dapat dievaluasi adalah :

  1. SK Rektor tentang BOPP baru ditandatangani H-1 pengumuman SNMPTN.
  2. Belum ada pengumuman biaya pendidikan untuk mahasiswa non-reguler dengan kondisi sudah ada pengumuman PPKB.

Dengan kondisi saat ini, hal  yang dapat dilakukan:

  1. Optimalisasi fungsi korporasi PTN-BH.
  2. Ubah pola pikir higher education is expensive.
  3. Kelola APBN untuk BOPTN.

 

Jangka panjang:

Kaji ulang Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kembalikan pendidikan tinggi pada trahnya sebagai hak seluruh rakyat, dan akselerator kemajuan bangsa.

HASIL PERTEMUAN ANTARA DEKANAT DENGAN FORBAMA DAN KOMUNITAS 19 MEI 2016

Pembangunan lapangan olahraga FISIP masih mangkrak, fasilitas kampus masih banyak yang belum layak, Teater Kolam belum termanfaatkan dengan baik karena belum dilengkapi atap dan stage yang sempit, serta masih banyak lagi permasalahan fasilitas kemahasiswaan di FISIP. Atas dasar itu, BEM FISIP UI 2016 mencoba mengadvokasikan dengan pihak Dekanat dan mendesak diadakannya pertemuan antara pihak Dekanat dengan mahasiswa selaku stakeholders terkait.

Pada hari Rabu, 19 Mei 2016, akhirnya Dekanat bersedia mengadakan pertemuan dengan lembaga formal kemahasiswaan di FISIP (FORBAMA) beserta komunitas untuk membahas fasilitas di lingkungan FISIP UI terutama soal lapangan olahraga. Pihak Dekanat dihadiri oleh Dekan FISIP UI langsung, Bapak Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum, Ibu Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si, dan didampingi oleh hampir semua unit terkait dengan fasilitas kemahasiswaan seperti perwakilan dari Bidang Pengeloaaan dan Pemeliharaan Fasilitas (PPF), Unit Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), dan Unit Satuan Pengamanan (Satpam).

Diskusi berlangsung secara kekeluargaan dan konstruktif, serta beberapa komunitas pun angkat bicara terkait permasalahannya langsung di “lapangan” dan kebutuhan yang mesti disediakan.

Dari pertemuan tersebut, pihak mahasiswa berhasil mendorong diberitahukannya informasi penting serta tercapainya kesepakatan yang signifikan. Diantaranya:

  1. Pembangunan lapangan olahraga FISIP UI mangkrak akibat sponsor yang membatalkan kerjasama. Namun, pada akhirnya pembangunan tersebut menggunakan anggaran yang disediakan oleh UI. Dengan penggunaan anggaran UI tersebut, maka ada beberapa prosedur yang mesti dipenuhi yaitu pelelangan vendor. Pelelangan vendor memakan waktu satu bulan sejak Mei. Apabila sudah terpilih vendornya, pembangunan akan segera dilaksanakan.
  2. Pembangunan lapangan olahraga FISIP UI sudah menjadi prioritas pembangunan dekanat dan telah dianggarkan, sehingga mesti terserap anggarannya tahun ini. Ditargetkan telah selesai saat masuk perkuliahan semester ganjil 2016 pada bulan September dan sehubungan akan diselenggarakannya Liga FISIP UI 2016 (Kompetisi Olahraga Basket dan Futsal untuk Kampus Sosial Humaniora se-Jabodetabek) juga.
  3. Selama pembangunan lapangan FISIP masih berlangsung dan komunitas-komunitas terkait seperti FISIP Basketball Club (FBC), Komunitas Bola FISIP (KBF), dan Komunitas Voli FISIP mesti menyewa lapangan diluar, dekanat membuka kesempatan untuk menanggung biaya penyewaan lapangan tersebut.
  4. Apabila lapangan FISIP masih dalam proses pembangunan di Bulan September (tentu tidak diharapkan), dekanat juga membuka kesempatan untuk menanggung biaya penyewaan lapangan bagi penyelenggaraan Liga FISIP UI 2016.
  5. Untuk pengembangan komunitas yang lebih baik, BEM FISIP UI 2016 dan komunitas telah menyampaikan keinginannya agar setiap tahun dianggarkan dana pengembangan komunitas berupa dana rutin bulanan terutama untuk biaya pelatih dan pengadaan barang. Dekanat telah membuka kesempatan melalui penganggaran di Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2017. Dekan bahkan menjanjikan tidak perlu menunggu 2017 karena untuk tahun 2016 akan diupayakan bantuan dana dari alumni.
  6. Untuk mendukung aktivitas kesenian di FISIP dan berdasarkan advokasi yang telah dilakukan, dekanat akan segera memulai pembangunan Amphitheatre (Teater Kolam) dengan perluasan stage, perbaikan tribun, dan pemasangan atap/penutup. Dekan mengatakan telah mendapatkan calon pendonor dari jaringan alumni. Tanggal 31 Mei calon pendonor ini akan mulai melakukan peninjauan. Dekan juga sepakat untuk bertekad menyelesaikan pembagunan Teko ini sebelum pelaksanaan Gelmab 2016.
  7. Terkait kebutuhan akan ruangan kesekretariatan Himpunan Mahasiswa dan Badan Semi Otonom (BSO) yang ada di FISIP UI, fakultas menjanjikan akan mengusahakannya. Untuk ruangan HM, dekanat akan mencoba berkoordinasi dengan Departemen/Prodi untuk penyediaan ruangan.
  8. Barang-barang dan arsip kegiatan kemahasiswaan membutuhkan tempat penyimpanan. Oleh karena itu, telah diadvokasikan untuk pengadaan loker atau lemari penyimpanan barang komunitas dan lembaga di Ruang Sekretariat Bersama (Sekber). Keamanan barang tersebut juga menjadi fokus agar ditingkatkan penjagaannya. Dekanat berjanji akan mengusahakannya.
  9. Aspirasi untuk memperpanjang jam operasional MBRC terutama menjelang masa ujian telah disampaikan. Dekanat menjanjikan untuk mengusahakannya.
  10. Toilet yang sedang direnovasi akan terus dilanjutkan. Adapun toilet baru untuk mahasiswa yang sudah bisa digunakan adalah toilet di gedung N.
  11. Ruang fotografi FISIP UI dengan fasilitas yang sebenarnya relatif baik namun tidak terawat karena jarang dipakai, diusahakan agar bisa dipakai oleh komunitas fotografi di FISIP, Full Frame. Hal ini telah disampaikan dan dekanat berjanji mengusahakannya.
  12. Komunitas Tari FISIP (KTF) menyampaikan keluhannya terkait dengan tempat latihan di Gedung F lantai 3 yang sudah tidak layak mengingat keramik ubinnya sudah retak. Dekanat merespon dengan memberikan izin KTF latihan sementara di ruangan gedung H. Gedung F lantai 3 sendiri akan segera direnovasi dan digunakan untuk ruang dewan guru besar dan ruang sementara dosen Sosiologi.
  13. Pembangunan Gedung C telah mendapatkan pendonor. Gedung C akan dibangun setinggi 8 lantai untuk keperluan ruangan-ruangan yang sebelumnya terbakar seperti Departemen Sosiologi, Pusat-Pusat Kajian (Puska), serta akan dibangun auditorium di dalamnya. Di bagian lantai dasar, akan dibangun ruang publik baru bagi warga FISIP UI seperti kafetaria, selasar untuk belajar, dsb. Pembangunan akan dimulai tahun 2016 ini.
  14. Parkiran FISIP akan direnovasi dengan perbaikan atap.
  15. Ruangan ex-Alae dan Bloc akan diisi ventura yakni suatu restoran. Sudah ada yang booking dan sedang dalam proses.
  16. Selain poin diatas, dekanat juga menjelaskan beberapa rencana pembangunan yaitu: 1) Gedung Serba Guna berkapasitas 1000 orang (sudah ada pendonor); 2) Penataan Plaza FISIP disertai tempat-tempat menongkrong untuk belajar dan diskusi, serta akan dibangun pula semacam landmark FISIP UI (sudah ada pendonor); 3) Perbaikan kolam dekat Kantin Taman Korea (Takor); 4) Perbaikan pos satpam
  17. Secara keseluruhan terkait penggunaan dana yang dimiliki FISIP UI, prioritas dekanat sebenarnya adalah untuk pengembangan akademik (konferensi, penelitian, kuliah, dosen, dll) karena menurutnya UI adalah kampus riset. Sehingga untuk pembangunan fisik, dekanat lebih memilih jalur kemitraan dengan memanfaatkan jaringan relasi yang dimiliki terutama dari alumni dan jalur kemitraan ini birokrasinya tidak serumit dana dari FISIP maupun dari UI.

Semua hasil diskusi dan kesepakatan positif yang tercapai diatas merupakan karya kita bersama. Namun, kita tidak akan membiarkan hal ini hanya menjadi wacana dan rencana. Pengawalan agar rencana ini bisa menjadi kenyataan, mutlak mesti dilakukan. Mari Bergerak, Berkarya, Bersama!

,

Hasil Pertemuan dengan Tim Satuan Pengamanan FISIP

Hasil Pertemuan dengan Tim Satuan Pengamanan FISIP pada hari Rabu (06/04) telah dilaksanakan diskusi antara BEM FISIP UI dengan Tim Satuan Pengamanan (Satpam) FISIP.

Read more

,

Tuang Gagasan: FISIP Masuk Desa 2016

“Sebagai fana, kita tak pernah tahu berapa banyak lagi waktu tersisa untuk bersama. Jadi, mari jalin segalanya sebaik dan seindah yang kita bisa.” – Helvy Tiana Rosa

Butuh waktu berapa lama untuk siap berbagi, FISIP?

Read more

Pernyataan Sikap BEM FISIP UI Terhadap Represi Kebebasan Intelektual dan Berekspresi

Depok, 18 Maret 2016

Pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta di di Goethe-Institut telah dibatalkan (16/3) tepat pukul 12.00 WIB dikarenakan oleh pihak kepolisian yang menginformasikan bahwa terdapat demonstrasi dari suatu ormas yang tidak setuju dengan acara tersebut[1]. Sebelumnya telah terjadi tindakan pelarangan oleh aparat keamanan terhadap kegiatan intelektual dan ekspresi seni dengan mekanisme yang serupa, diantaranya Belok Kiri.Fest[2], Aksi 1 Desember oleh mahasiswa[3], Ubud Writers and Readers Festival 2015[4], Pelarangan Majalah Lentera,[5] dsb.

Sejarah mencatat rangkaian tindak represif oleh aparat keamanan negara sudah menjadi hal yang dianggap normal pada era Orde Baru. Pada rezim Orde Baru, berbagai mekanisme represif berupa pembatasan dan pelarangan terhadap kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas politik. Tindakan represif yang dimaksud di atas dilaksanakan dalam bentuk, seperti adanya dua belas surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan, pembredelan buku-buku tertentu serta pembubaran organisasi. Kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai pedoman dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut terbukti bertujuan untuk melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan pada rezim Orde Baru.

Dari kejadian tersebut, jelas terjadi bentuk pelanggaran hak warga negara berdasarkan undang-undang atas kebebasan dalam berserikat dan berpendapat. Berdasarkan yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab X pasal 28 dan Bab XA pasal 28C ayat 1, dijelaskan bahwa warga negara memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Tidak hanya itu, tindak represi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut juga telah melanggar  Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dalam pasal 19 ayat 2 mengenai kebebasan untuk menyatakan pendapat; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Hal ini jelas menggambarkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara terhadap warganya—dalam hal ini aparat kepolisian yang seharusnya melayani, melindungi, dan mengayomi warga negara.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan preseden rezim Orde Baru, BEM FISIP UI menyatakan beberapa poin pernyataan sikap terkait hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, sebagai berikut:

  1. Kami menolak segala bentuk tindakan represif dalam bentuk apapun dan dari pihak  manapun terhadap hak kebebasan intelektual warga negara Indonesia.
  2. Kami menolak tindakan represif dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun terhadap hak kebebasan berkarya dan berekspresi warga negara Indonesia.
  3. Kami menolak segala kebijakan represif yang berpotensi menyokong penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim yang sedang berlaku berdasarkan preseden rezim Orde Baru.
  4. Kami menuntut komitmen negara untuk melindungi hak kebebasan intelektual, berkarya, dan berekspresi bagi warga negara Indonesia.

Demikian penyataan sikap BEM FISIP UI yang disampaikan dengan sebaik-baiknya.

###

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi narahubung:

Abhista Ekaprameswari Shabila
Staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2016
No. HP/ ID Line: 081905805151 /shasabil


[1] Puput Tripeni Juniman ,”Kronologi Pembatalan Pemutaran Film Pulau Buru di Goethejudul”, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160317084458-20-117960/kronologi-pembatalan-pemutaran-film-pulau-buru-di-goethe/, pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[2]  “Festival Belok Kiri Dilarang Ini Kronologinya”,diakses dari https://m.tempo.co/read/news/2016/02/27/083748759/festival-belok-kiri-dilarang-ini-kronologinya pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[3] Arny Christika Putri ,“Polisi Bubar Paksa Ratusan Orang Papua yang Gelar Aksi 1 Desember”, diakses dari http://m.liputan6.com/photo/news/polisi-bubar-paksa-ratusan-orang-papua-yang-gelar-aksi-1-desember-2379106 pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[4] “’Ditekan aparat’, Festival UWRF Ubud batalkan acara terkait kasus 1965”, diakses dari  http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_ubud_larangan_acara65 pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[5] “Majalah Lentera Dilarang Ini Tuntutan Ke Komnas HAM” diakses dari http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/22/063712154/majalah-lentera-dilarang-ini-tuntutan-ke-komnas-ham pada tanggal 18 Maret pukul 16.41