Permasalahan Lingkungan di Daerah Kemiri Muka

Pada artikel sebelumnya, newsletter kami telah membahas mengenai gambaran umum daerah Kemiri Muka, salah satu situs kerja program FISIP Environmental Act. Artikel kali ini akan membahas mengenai permasalahan lingkungan yang ada dan upaya perbaikan yang dilakukan di daerah tersebut. Informasi ini kami himpun melalui advokasi yang kami telah lakukan ke Kemiri muka.

 

Salah satu masalah lingkungan yang kerap melanda daerah Kemiri Muka adalah banjir yang terjadi ketika musim penghujan datang. Banjir di daerah Kemiri Muka disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu penggunaan lahan yang tidak sesuai dan pendangkalan sungai yang disebabkan oleh sampah di Kali Ciliwung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan lahan yang tidak sesuai di daerah Kemiri Muka terjadi dalam beberapa kasus. Pertama, pembangunan daerah pemukiman di daerah resapan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Depok menyebabkan pembangunan daerah pemukiman warga di daerah yang seharusnya berfungsi sebagai area resapan air. Hal tersebut mengakibatkan banyak resapan air banyak tertutup oleh beton dan menyebabkan tidak terserapnya air hujan. Kedua, alih fungsi wilayah kebun dan sawah yang sebelumnya ada menjadi lokasi pembangunan Depok Mall. Pembangunan pusat perbelanjaan tersebut menyebabkan daerah Kemiri Muka kehilangan area penyerapan air hujan dan aliran alami air ke arah utara.

 

Permasalahan lingkungan kedua penyebab banjir di wilayah ini adalah pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai adalah akibat langsung dari pembuangan sampah warga ke sungai. Akibatnya adalah sungai tidak mampu lagi menampung volume air yang seharusnya sehingga ketika musim hujan datang, air akan meluap dan menyebabkan banjir. Pembuangan sampah ke sungai juga disebabkan oleh gerobak sampah yang hanya lewat satu kali per hari. Padahal gerobak sampah tersebut memiliki kapasitas yang kecil sehingga tidak mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa upaya telah dilakukan oleh warga Kemiri Muka untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di daerah mereka antara lain adalah program kerja bakti yang dilakukan setiap dua bulan. Meskipun telah dilakukan, program ini masih kurang efektif karena sebagian besar penduduk bekerja sehingga kekurangan sumber daya manusia. Normalisasi sungai oleh Pemerintah Kota Depok juga telah diusahakan walaupun tidak terealisasi karena tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengerukan sampah.

 

Notulensi Diskusi Rutin Terbuka “20 Tahun Reformasi: Menilik Kembali Sejarah yang Hilang”

 NOTULENSI

DEPARTEMEN KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS

PROGRAM KERJA DIRUTE (DISKUSI RUTIN TERBUKA)

  • Hari, tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
  • Waktu : 17.00 – 20.30 WIB
  • Agenda : DIRUTE (Diskusi Rutin Terbuka) dengan tema “20 Tahun Reformasi: Menilik Kembali Sejarah yang Hilang.

 

  • Pembicara 1 : Mas Panji
  • Pembicara 2 : Mas Berly
  • Pembicara 3 : Mas Rein
  • Pembicara 4 : Mas Agus
  • Moderator : Fuadil `Ulum (Ketua BEM FISIP UI 2018)
  • Notulen : Salman Al – Fathan (Staf Departemen Kastrat BEM FISIP UI 2018)

  • Mas Panji

Reformasi 1998 diawali oleh krisis ekonomi nasional yang memicu dislokasi sosial yang serius di dalam masyarakat Indonesia, seperti pengangguran, PHK, dan protes sosial. PHK massal memicu orang untuk beralih profesi menuju sektor informal seperti, pedagang asongan dan pedagang pinggir jalanan. Hal tersebut kemudian memicu gerakan mahasiswa di tahun tersebut sebagai lanjutan dari gerakan mahasiswa 80-an dan 90-an di awal ketika NKK BKK diberlakukan.

Ketika peristiwa 21 Mei 1998 terjadi, mundurnya Soeharto sebagai presiden kemudian menjadi suatu kejadian yang mengagetkan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena rakyat dan mahasiswa sebenarnya belum siap untuk menghadapi runtuhnya rezim Soeharto, yang terutama disebabkan oleh adanya fragmentasi agenda diantara kelompok kelompok oposisi pemerintah. Fragmentasi tersebut terjadi diantara kalangan oposisi yang menuntut reformasi terbatas, reformasi total, dan yang mendukung Habibie untuk terus menjabat sebagai Presiden. Kalangan mahasiswa radikal menolak naiknya Habibie menjadi presiden karena dianggap hanya akan memberikan sedikit ruang untuk melaksanakaan reformasi secara sepenuhnya

Perpecahan kepentingan itu pun tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat luas, namun juga di antara elite politik yang berkuasa dalam masa Orde Baru. Hal tersebut disebabkan karena Presiden Soeharto telah melakukan institutional layering dalam masa pemerintahannya sebelum mengundurkan diri, yaitu dengan mengganti rezim militeristiknya di tahun 70-an dan mulai membagi kekuasaan pemerintahannya pada kekuasaan Islam yang berada di bawah pimpinan Habibie. Di kelompok ABRI pun kemudian terjadi perpecahan antara kelompok ‘hijau’ dan kelompok ‘merah putih’.

Dengan adanya fragmentasi agenda diantara kelompok kelompok masyarakat dan elit elit politik di masa reformasi tersebut, terjadilah bounded transition yang menyebabkan berlanjutnya rezim otoritarian dalam system yang demokratis, membuat infrastruktur politik Orba terus bertahan setelah reformasi. Pola transactional transition pun terjadi dengan adanya transaksi dan negosiasi di antara para elit politik, yang terutama terjadi di antara Kelompok Ciganjur (Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Sri Sultan) dengan Habibie dan Wiranto.

Sebelum Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden, pada tahun 1997 keluar kesepakatan pertama di antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, yaitu structural adjustment terhadap rezim Soeharto yang dianggap tidak bekerja secara efisien dan marak dengan KKN. Kesepakatan yang kedua keluar pada Februari 1998, yang masih memiliki fokus untuk mengurangi kekuasaan Soeharto yang bekerja secara tidak efisien.

Pada akhirnya krisis ekonomi membuat pemerintahan tidak dapat membuat banyak pilihan dan harus tunduk pada keputusan IMF. Kondisi tersebut membuat legitimasi pemerintahan pada saat itu dipertanyakan yang juga diperparah oleh friksi politik yang juga terjadi di dalam kabinet. Pak Harmoko yang saat itu menduduki jabatan sebagai Ketua DPR dan dianggap sebagai orang terdekat dengan Pak Harto pun bahkan meminta Pak Harto untuk mundur.

Tahun 1998 – 2004, terjadilah masa kecairan yang memberi kesempatan untuk mereformasi Lembaga dan pemerintahan. Dalam masa tersebut terjadi pembentukan partai politik secara besar besaran yang tak lepas dari kepentingan elite-elite politik di rezim Orba dan kemudian membuat terjadinya hijacking oleh kekuatan oligarki karena tidak terbentuknya oposisi yang dapat menyeimbangkan para elit politik. Pada akhirnya, kehidupan kepartaian, relasi DPR-Presiden, dan pemilu di Indonesia pun kini masih berlangsung penuh dengan masalah. Ide ide lama tentang otoritarianisme masih bertahan hingga sekarang. Hampir seluruh partai di Indonesia tidak memiliki ideologi yang jelas dan hanya menjunjung para elit yang berkecimpung di partai tersebut, lebih mirip kepada fans club daripada sebuah partai politik. Setelah 20 tahun melewati masa reformasi, 6 tuntutan reformasi pun tidak seluruhnya terlaksana, seperti contohnya tuntutan pengadilan Soeharto dan penghapusan Dwifungsi ABRI.

Selain itu, selalu ada agenda agenda Lembaga internasional pada negara negara dunia ketiga, termasuk Indonesia di masa reformasi, yang memasuki Indonesia melalu elit elit politik yang berkuasa. Sejarah selalu digerakkan oleh para elit, oleh karena itulah kita tidak dapat mempercayai kaum elit. Peluang perbaikan kemudian ada pada gerakan dan tekanan yang berasal dari massa yang bersifat kritis terhadap penguasa.

  • Mas Berly

Orde Baru merupakan anti thesis dari Orde Lama, dimana Orde Lama sangat menekankan kebebasan dalam demokrasi sedangkan Orde Baru menekan hal tersebut. Selama 70-an dan 80-an, kritik hanya berasal dari kelompok mahasiswa dan aktivis, sebab kebijakan pemerintah belum menyebabkan krisis yang menyentuh rakyat secara luas. Ketika Institusi ekonomi yang merupakan suprastruktur penunjang rezim Orba runtuh, hal tersebut akhirnya memicu rakyat untuk melawan rezim. Gagalnya rezim orde baru dalam mensejahterakan rakyat akhirnya membuat rakyat bersimpati terhadap gerakan mahasiswa dan gerakan reformasi lainnya.

Sebelum Pak Harto mengundurkan diri dari jabatannya, Pak Harto telah lebih dulu kehilangan kewibawaannya ketika Bu Tien meninggal dunia. Lalu, sempat membuat ia ragu dalam pencalonan diri sebagai Presiden 1998. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa reformasi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor di luar pemerintahan, namun juga oleh factor-faktor di dalam pemerintahan itu sendiri.

Setelah krisis moneter, kondisi ekonomi di Indonesia terus memburuk hingga saat ini. Tuntutan reformasi pun juga menimbulkan masalah masalah baru, seperti pemberlakuan otonomi daerah yang justru menimbulkan Soeharto-Soeharto Kecil di daerah-daerah. Membuat daerah-daerah dikuasai oleh dinasti-dinasti keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Untuk mengatasi itu, institusi hukum haruslah diperkuat sebagai usaha mensejahterakan rakyat. Mahasiswa kini seharusnya memiliki posisi bukan sebagai pro atau kontra pemerintah, melainkan sebagai pemberi solusi pada masalah yang ada di masyarakat.

  • Mas Rein

Kondisi mahasiswa sebelum reformasi sangatlah apolitis. Mahasiswa didepolitisasi oleh rezim namun juga didoktrin untuk menjadi agent of change. Di FISIP, terdapat kelompok-kelompok studi yang mengkaji dan mengkritik rezim di FISIP. Pada tahun 1998, terbentuklah momentum yang memicu pengorganisiran diri dari kalangan mahasiswa, yang terutama berasal dari kelompok kelompok studi yang telah memiliki basis massa.

Orde Baru telah membuat mahasiswa menjadi golongan yang ter-eksklusifkan dari masyarakat pada umumnya. Namun ketika peristiwa 21 Mei 1998 terjadi, UI merupakan satu satunya yang membawa massa yang berasal dari masyarakat yang di luar dari golongan mahasiswa. Kerusuhan 1998 merupakan metafora bagi kondisi sosial politik Indonesia saat ini yang dibakar, dibuat membenci satu sama lain, dan menyalahkan Cina. Narasi orde baru masih berjalan hingga sekarang dalam artian pemerintahan yang feodalistis, militeristik, dan anti-demokratis. Bahkan sekarang pun terdapat kerinduan masyarakat terhadap rezim yang militeristik. Kaum elit yang menggunakan kekuatan rakyat untuk membawa kepentingannya masing masing pun masih berlanjut hingga saat ini.

  • Mas Agus

Hampir seluruh peristwa sejarah Indonesia digerakkan oleh pemuda, lebih khusus lagi oleh mahasiswa. Contohnya STOVIA, Gerakan Kemerdekaan 1945, TRIP (Tentara Republik Indonesia Pemuda), Angkatan 1966, dan juga Reformasi. Di tahun 1998, krisis ekonomi menghasilkan turbulensi yang menyebabkan masalah sosial dan politik lebih lanjut di dalam masyarakat Indonesia. Naiknya harga dollar kemudian merupakan salah satu faktor utama terjadinya gerakan gerakan reformasi.

Peristiwa penjarahan 1998 sebenarnya dapat memberikan refleksi bagi masyarakat Indonesia bahwa penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu hakikatnya tidak berbeda dengan korupsi yang dilakukan oleh elit politik pada masa itu; yang sama sama mencuri dan mengambil sesuatu yang bukan hak para pelakunya.

Selain itu, kekuasaan Soeharto merupakan kekuasaan yang sangat rapih dan efisien dalam menjaga kekuasaannya. Masyarakat di masa Orde Baru merupakan masyarakat yang pola dan karakter-nya diseragamkan oleh rezim penguas. Hal tersebut dikarenakan media massa di masa orde baru yang sangat dikendalikan oleh rezim yang berkuasa. Akses masyarakat terhadap informasi di masa reformasi sangatlah terbatas, hyang oleh karenanya Orde BAru berhasil menyeragamkan masyarakat Indonesia

  • Sesi Tanya Jawab

Dimas Dwiputra (FIB)          :           “Bagaimana pandangan luar negeri (terutama Amerika) terhadap peristiwa Reformasi? Bagaimana proses pengorganisasian dan konsolidasi massa saat reformasi?”

Mas Panji                               :           “Sejak 1945 Dunia terjadi menjadi Blok Barat dan Blok Timur. Kedua Blok tersbut berupaya untuk mendapatkan sekutu sebanyak banyaknya yang memiliki sumber daya alam untuk kepentingan masing masing Blok. Amerika memiliki National Security Council yang memiliki fungsi untuk mengurus perang dingin dan mengawal kepentinganna di dunia internasional. Negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh kedua Blok Barat dan Timur. Amerika memiliki kepentingan untuk menjaga kepentingan perusahaan perusahaannya di Indonesia pasca-kolonialisme. Ketika UU PMA disahkan pada tahun 1965, perusahaan-perusahaan Amerika memiliki ruang untuk memasuki Indonesia, termasuk freeport. Pinjaman luar negeri Indonesia kepada IMF merupakan pinjaman yang secara tak langsung merupka pinjaman kepada amerika. Pada masa perang dingin, Amerika membutuhkan rezim yang dapat diatur oleh dirinya untuk melindungi kepentingan amerika. Usai perang dingin, terjadi pergeseran politik didalam rezim Soeharto dimana ia memberikan ruang bagi kelompok islam untuk berada didalam kekuasaan, sehingga membuat amerika merasa kepentingannya di Indonesia mulai terancam. Ada sekitar 200 perusahaan minyak di Indonesia, yang seluruhnya merupakan perusahaan asing. Hal tersebut membuat kita sebagai pemilik minyak justru tak dapat mengontrol harga minyak negeri sendiri. Caltex berubah menjadi chevron pada tahun 2007 karena pemerintah Venezuela naik banding.AS ingin menjaga subordinasi.”

Mas Rein                                :           “Yang paling penting dalam sebuah gerakan adalah pengorganisasian massa. Sebuah gerakan dapat menjadi masif dipicu ketika bertemu dengan momentum yang tepat. Sebuah gerakan yang dipimpin oleh golongan tua memiliki pandangan yang konservatif, sementara yang memiliki pandangan progresif hanyalah golongan muda.”

Kamerad Che Nurul             :           “Apa yang menyebabkan para elit politik yang berkuasa di masa Orde Baru tetap bertahan pasca reformasi?”

Mas Panji                               :           “Secara teoritis, bertahannya elit dalam kekuasaan disebabkan oleh pola transisi yang terjadi dalam perubahan tersebut. Di masa reformasi, pola perubahan tersebut terjadi dengan pola negotiated/transactional transition. Dimana terjadi transaksi kepentingan tersebut terjadi di antara elite ciganjur dan kelompok Habibie dan wiranto pada saat pemilu. Pola transisi tersebut memberikan ruang bagi para elite politik yang berkuasa di rezim orde baru untuk terus bertahan pada masa pasca-reformasi. Contoh keberlanjutan tersebut hadir dalam undang undang amandemen dan undang undang partai politik yang dibentuk pasca-reformasi. Selain itu, reformasi merupakan upaya rezim rezim demokrasi menyerap nilai nilai otoritarian, yang berasal dari para elit lokal, elit militer, serta elit politik dari golongan fundamentalis islam. Selain pola transisi tersebut, berlanjutnya kekuasaan elit politik masa orba disebabkan oleh belum solid-nya kelompok oposisi pada saat reformasi.”

Tegar                                      :           “Adakah elite lit politik yang mencoba mengambil momentum reformasi bersama mahasiswa? Apa usaha yang dilakukan mahasiswa untuk mengawal 6 tuntutan reformasi 1998?”

Reinhard                                :           “Kepentingan elit yang mencoba untuk bercampur dan menitipkan agenda dalam gerakan mahasiswa pasti selalu ada. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita menempatkan diri dalam kepentingan kepentingan yang memasuki gerakan tersebut.”

Mas Agus                               :           “Tidak semua tuntutan pada zaman reformasi terpenuhu, karena oposisi tidak solid, pola transisi orba ke reformassi terjadi negosiasi menghasilkan demokrasi substantial. Mas panji blg kemajuan reformasi hanya 20%. Aktor2 orba masih hidup. Mas rinhard blg gerakan tidak langsung besar tp melalui gerakan kecil dari kampus. Melihat pola untuk kedepannya.”

 

Narahubung: Ican (085719899169)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

 

 

 

Rilis Sikap BEM Se-UI Pasca Tragedi Terorisme di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo

Selasa (8/5), terjadi peristiwa kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Kerusuhan tersebut dilakukan oleh sekelompok narapidana yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Terdapat enam orang tewas di dalam kerusuhan tersebut. Korban yang tewas pada kerusuhan tersebut lima di antaranya adalah anggota polisi, yaitu Bripda Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhli Idensos, Ipda Rospuji, Bripka Denny, dan Briptu Fandi, serta satu orang tahanan, Benny Syamsu Tresno. Kasus selanjutnya terjadi pada Minggu (13/5), yakni kasus pengeboman di tiga lokasi gereja di Surabaya dan meledaknya bom di kawasan Sidoarjo. Kasus pertama, terjadi serangan bom bunuh diri di tiga lokasi berbeda, yaitu ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercelah Ngagel pukul 07.30 WIB, kemudian di GKI Jalan Diponegoro pukul 07.35 WIB, dan Gereja Pantekosta Jalan Arjuna pukul 08.00 WIB. Serangan bom bunuh diri tersebut telah menewaskan 13 orang dan 43 luka-luka. Malam harinya, tepatnya pukul 21.00 WIB, terjadi ledakan bom di Rusunawa Wonocolo di Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga ledakan tersebut berasal dari sebuah unit di rusunawa yang didiami oleh keluarga pelaku teror. Pada hari ini (14/5), terjadi ledakan bom di Polrestabes Surabaya di Jalan Sikatan Nomor 1 pada pukul 08.50 WIB. Sampai saat ini Polisi masih menyisir lokasi ledakan. Dalam pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya kita saling menghormati dan menjaga ketertiban, sementara perilaku teror sangat tidak mencerminkan hal tersebut. Melihat berbagai kasus terorisme yang banyak memakan korban dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan pada kasus yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  2. Mengecam dengan keras perilaku teror yang dilakukan sekelompok jaringan pada kasus yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  3. Mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi terhadap isu-isu hoax di tengah maraknya tragedi teror yang mencoba untuk mengusik perdamaian di tengah masyarakat Indonesia.
  4. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus hingga tuntas atas perbuatan teror yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  5. Mendesak pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif agar tidak kembali terjadi kasus teror yang dapat memakan banyak korban.
  6. Mendukung upaya kepolisian dan pemerintah daerah dalam usaha pemulihan dan penjagaan suasana untuk jaminan perlindungan masyarakat

Demikian pernyataan sikap ini dibuat atas dasar keresahan kami terhadap berbagai perilaku teror yang meresahkan masyarakat. Kami mengimbau segenap masyarakat Indonesia untuk tetap siaga serta senantiasa menjaga sikap saling menghargai dan saling menjaga ketertiban. Bangsa ini membutuhkan solidaritas pembangun, bukan perusak.

Salam Hangat,

Atas nama BEM Se-UI

Narahubung: Zaky (081286032932)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”
Jonathan Jordan – Ilmu Hubungan Internasional, 2017

Pada akhir bulan Maret 2018, lagi-lagi rakyat mengeluhkan sistem transportasi publik yang masih penuh dengan kesemrawutan. Akibat pemindahan jalur KRL Duri-Tangerang yang disebabkan upaya mengakomodir KA Bandara, terjadi kesulitan mobilisasi untuk berpindah jalur yang tidak efektif, memakan waktu, dan rawan musibah – terutama eskalator yang sewaktu-waktu bisa mengalami kerusakan. Belum sampai disana, seminggu kemudian PT KCI mengurangi jumlah keberangkatan KRL Duri-Tangerang dan sebaliknya demi mengakomodir kereta bandara. Kebijakan ini tentunya mengundang banyak reaksi negatif dari masyarakat, terutama dari mereka yang sehari-hari menggunakan KRL Duri-Tangerang. Mereka berargumen penumpang KRL yang sangat banyak dibanding penumpang kereta bandara yang sangat sedikit membuat kebijakan yang dikeluarkan ini tidak masuk akal dan memberatkan rakyat biasa, dan mengistimewakan mereka yang “berkelas” saja (rule over the many by the few).

Tanpa bermaksud membandingkan secara negatif, pelayanan dan kebijakan transportasi publik di Jakarta masih kalah jauh dibanding kota-kota besar disekitarnya, misalnya Singapura. Singapura mempunyai penduduk 5,6 juta jiwa, sedangkan Jakarta mempunyai penduduk 10,4 juta jiwa. Oleh karena itu, di atas kertas kita bisa menilai Jakarta perlu pelayanan publik yang lebih baik untuk mengakomodir jumlah penduduk yang banyak. Ketika penulis berkunjung ke Singapura untuk berlibur beberapa tahun lalu, penulis kagum dengan pelayanan publik yang sangat efisien di Negeri Singa ini, khususnya di bidang transportasi. Betapa tidak, kereta Mass Rapid Transit (MRT) yang melayani perjalanan di hampir seluruh bagian Singapura terintegrasi dengan baik dan kereta berangkat setiap lima menit sekali, meskipun jumlah penduduk Singapura tidak terlalu besar. Karena kereta diberangkatkan setiap lima menit sekali, kepadatan penumpang tidak terlalu membludak. Mobilitas untuk pindah jalur di MRT juga mudah, terarah, dan ruangnya luas untuk pejalan kaki. Berbeda dengan KRL Duri-Tangerang yang akibat KA Bandara menjadi berangkat setiap 30 menit sekali. Dengan interval 30 menit sekali, mobilitas yang sulit dan jumlah penduduk yang banyak menjadikan kepadatan penumpang sangat membludak hingga penumpang saling berdorong-dorongan dan berhimpit-himpitan sehingga rawan celaka, terutama untuk ibu hamil dan lansia.

Efektifitas kebijakan publik dan tata ruang kota di dua kota ini memang sangat berbeda. Penulis menilai sayangnya, para pembuat kebijakan di Indonesia sepertinya lebih peduli tentang bagaimana caranya untuk jor-joran dan mempromosikan transportasi modern yang Penulis menilai sayangnya harus mengorbankan rakyat banyak yang menggunakan sistem transportasi yang sudah ada. Keraguan akan tingkat kepercayaan kinerja kebijakan publik di Jakarta sudah tampak ketika muncul rencana membuat KA khusus bandara. Dengan jarak bandara yang dekat dari wilayah perkotaan, mengapa tidak membuat stasiun KRL di bandara saja? Seperti stasiun MRT Bandara Changi yang bisa diakses secara mudah, dan juga murah oleh masyarakat setempat. Jakarta berbeda dengan Moskow, dimana Moskow juga membuat KA khusus bandara namun hal tersebut dapat dimaklumi karena jarak Bandara Domodedovo di Moskow dengan stasiun metro (semacam MRT) terdekat adalah 50 km, sama dengan jarak Jakarta – Bogor, dan juga mereka menggunakan jalur tersendiri yang tidak mengganggu efektifitas masyarakat yang menggunakan kereta metro. Jika Singapura dan Moskow yang secara pembangunan lebih baik dari Jakarta bisa memanfaatkan kebijakan publik secara efisien dan tidak mengorbankan hak masyarakat, tentunya sangat di Penulis menilai sayangkan para pembuat kebijakan di Jakarta lebih mengutamakan sesuatu yang “wah” namun tidak dirasakan sepenuhnya manfaatnya oleh rakyat ketimbang mengutamakan kenyamanan, bahkan keselamatan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi secara efisien.

Esai ini ditulis bukan untuk “menyerang” para pembuat kebijakan dan PT KCI, namun penulis ingin memberi masukan dan saran yang bermanfaat demi kepentingan rakyat, karena transportasi adalah untuk kepentingan rakyat. Sila Pancasila kelima dengan jelas menegaskan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis mengapresiasi adanya jasa KRL yang memberi akses cepat bagi masyarakat untuk bepergian denga harga murah. Namun, kebijakan yang diterapkan baru-baru ini membuat banyak masyarakat resah dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dengan transportasi umum. Semoga kedepannya kebijakan publik dan pelayanan masyarakat akan semakin dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sehingga kita bisa mencapai visi Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Esai ini ditulis sebagai karya peserta Sayembara Aksara BEM FISIP UI.

#SayemBaraAksara
#BaraAksara

Narahubung: Saskia (081297985058)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

Liputan Acara Peluncuran Akbar #SATUFISIP

Kamis, 22 Maret 2018

Tahun yang baru maka kepengurusan dan semangat yang baru juga. Diperlukan sebuah acara untuk kita saling mengenal antar pengurus yang baru dan memperkenalkan serta mensosialisasikan elemen-elemen mahasiswa FISIP UI kepada seluruh mahasiswa FISIP UI. Peluncuran Akbar #SATUFISIP merupakan acara yang mempertemukan seluruh elemen-elemen FISIP, seperti komunitas dan lembaga, dengan seluruh mahasiswa FISIP agar mereka bisa mengetahui wadah yang di mana mereka bisa menyalurkan minat dan bakat mereka.

Peluncuran Akbar #SATUFISIP tahun ini membawa tema ‘FISIP Punya Kita’. Dengan membawa tema ini diharapkan acara ini dapat mengenalkan berbagai elemen FISIP UI. Dengan diperkenalkannya berbagai elemen FISIP UI yang ada, diharapkan kesadaran mahasiswa/i FISIP UI untuk berkontribusi dan menumbuhkan kedekatan bersama secara progresif untuk mencapai manfaat yang berkelanjutan sebagai satu kesatuan, yaitu #SATUFISIP. Tidak lupa juga pada tahun, Peluncuran Akbar #SATUFISIP diadakan di Taman Tunas Bangsa, taman yang baru selesai dibangun pada tahun ini. Sekedar fakta, Peluncuran Akbar #SATUFISIP merupakan acara yang diadakan mahasiswa pertama yang berlokasi di Taman Tunas Bangsa, maka selain mengawali acara-acara yang akan diadakan di tahun ini, juga mengawali Taman Tunas Bangsa sebagai lokasi baru untuk berbagai acara atau kegiatan yang akan datang.

Acara dibuka dengan kata sambutan dari Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., dan koordinator kemahasiswaan FISIP UI, Bhakti Eko Nugroho, S.Sos., M.A. lalu, dilanjutkan perkenalan dari lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas dengan mengenalkan secara singkat tujuan, nilai, program kerja, dan anggota kepengurusan masing-masing. Peluncuran Akbar #SATUFISIP 2018 dimeriahkan dengan makan gratis dan penampilan dari Komunitas Tari FISIP (KTF) Radha Sarisha dan Komunitas Musik FISIP (KMF). Selanjutnya, acara ditutup dengan pernyataan sikap dari IKM FISIP UI tentang pentingnya nilai kehangatan dalam kedekatan #SATUFISIP dan dengan pembakaran obor oleh koordinator kemahasiswaan FISIP UI, Bhakti Eko Nugroho, S.Sos., M.A.

Dengan Peluncuran Akbar #SATUFISIP ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk mengawali setiap langkah mewujudkan setiap mimpi bagi #SATUFISIP.

* Penulis: Chandra Dwi Abdurahman (dengan ubahan oleh Rahardhian Ray)

* Dokumentasi: Zulfi Zuliansyah, Rayhan Mahendra, dan Rifqi Aldrian

Foto-foto Peluncuran Akbar #SATUFISIP 2016 dapat diakses di Galeri BEM FISIP UI 

Penggambaran Daerah Kemirimuka

Salah satu situs kerja FISIP Environmental Act (FEA) pada tahun ini adalah daerah Kemirimuka. Kemirimuka adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Daerah ini terletak tidak jauh dari Universitas Indonesia. Artikel Newsletter kali ini akan membahas mengenai penggambaran daerah Kemirimuka, baik penggambaran fisik maupun penggambaran demografis.

Daerah Kemirimuka dilintasi oleh salah satu sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, yakni Sungai Ciliwung. Daerah Kemirimuka juga daerah yang cukup mudah dijangkau karena dekat dengan jalan – jalan utama kota Depok, utamanya Jalan Margonda Raya, dan juga dekat dari Stasiun KRL Depok Baru. Di Kemirimuka juga terdapat salah satu pusat perbelanjaan yang cukup populer, yakni D’Mall.

Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk
Petani 236
Industri Kecil 231
Buruh 9.165
Pedagang 2.195
Karyawan 1.156
PNS 633
TNI/Polri 163
Pensiunan 193
Lainnya 2.703
Jumlah

25.230

http://beji.depok.go.id/profil/kependudukan

Fakta menarik dapat dilihat di Daerah Kemirimuka dibandingkan dengan 4 kelurahan lainnya di Kecamatan Beji. Dikarenakan Daerah Kemirimuka dilintasi Sungai Ciliwung, Kemirimuka menjadi satu – satunya kelurahan di Kecamatan Beji yang terdapat petani di dalamnya. Hal itu tidak terlepas dari tersedianya sarana irigasi dari Sungai Ciliwung.

Namun, Daerah Kemirimuka tidak terlepas dari berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi. Permasalahan lingkungan yang paling sering terjadi melanda daerah Kemirimuka adalah banjir. Banjir di Kemirimuka disebabkan oleh banyak hal, seperti tata guna lahan yang kurang tepat, kesadaran masyarakat akan kebersihan yang masih rendah, hingga pendangkalan sungai. Ingin tahu mengenai pembahasan masalah lingkungan di Kemirimuka ? Tunggu artikel Newsletter kami berikutnya yang akan secara spesifik membahas permasalahan lingkungan di Kemirimuka.