PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

Pada Juni 2018 lalu, uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akhirnya dilakukan oleh MK atas permohonan kembali dari aliansi masyarakat non-partisan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Mereka menuntut presidential threshold menjadi 0% agar kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, yang dijamin oleh UUD 1945, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebelumnya, MK telah menolak untuk uji materi pasal tersebut sehingga syarat pencalonan capres dan cawapres belum berubah.

Menurut Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini merupakan dasar aturan pencalonan capres dan cawapres yang disebut sebagai presidential threshold atau ambang batas pencalonan capres dan cawapres.

Ditinjau dari pengertian tersebut, partai politik dituntut untuk saling berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 karena tidak ada partai politik di pemilu legislatif tahun 2014 yang mendapatkan kursi lebih dari atau sama dengan 20% dari keseluruhan kursi DPR. Peneliti SMRC Sirojudin Abbas menyatakan bahwa presidential threshold akan berdampak pada penyederhanaan jumlah partai di parlemen disebabkan partai-partai yang tidak lolos ambang batas akan tersingkir dan kemudian kekuatan politik terakumulasi hanya di beberapa partai.

Menanggapi hal tersebut, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, serta 12 orang perwakilan aliansi masyarakat nonpartisan yang terdiri dari sejumlah aktivis, pakar hukum, hingga eks pimpinan KPK dan KPU telah meminta agar presidential threshold 20-25% ditiadakan. Kali ini, mereka juga membawa sembilan argumentasi yang berbeda dari permohonan sebelumnya, seperti dikutip dari Kompas.com, yaitu:

  • Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres-cawapres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”.
  • Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
  • Pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah “close legal policy” bukan “open legal policy”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
  • Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres-cawapres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945.
  • Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  • Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah “constitutional engineering”, tetapi justru adalah “constitutional breaching”, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pilpres tahun 2019 mendatang dilaksanakan serentak, dengan maksud tidak didahului pemilu legislatif tidak selayaknya yang dilaksanakan pada tahun 2014. Akibatnya, presidential threshold yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014. Tahun 2014 hingga saat ini, kursi DPR didominasi oleh partai politik pendukung pemerintah: PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN (68,9% dari keseluruhan kursi DPR).

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Kuwado, Fabian Januarius (2018, 21 Juni). “”Presidential Threshold” Kembali Digugat ke MK, Ini Argumentasinya” Diambil dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/18010761/presidential-threshold-kembali-digugat-ke-mk-ini-argumentasinya diakses pada 11 Agustus 2018

M, Jay Akbar dan Ridhoi, M. Ahsan (2017, 5 Juli). “Sirojudin Abbas (SMRC): Presidential Threshold Tak Relevan Jika Pemilu 2019 Serentak” Diambil dari Tirto.id: https://tirto.id/presidential-threshold-tak-relevan-jika-pemilu-2019-serentak-crZ5 diakses pada tanggal 11 Agustus 2018

https://nasional.kompas.com/read2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential-threshold

https://metrotvnews.com/amp/nN98v6GK-ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol