Pos

Hasil Pertemuan dengan Tim Satuan Pengamanan FISIP

Hasil Pertemuan dengan Tim Satuan Pengamanan FISIP pada hari Rabu (06/04) telah dilaksanakan diskusi antara BEM FISIP UI dengan Tim Satuan Pengamanan (Satpam) FISIP.

Read more

Pernyataan Sikap BEM FISIP UI Terhadap Represi Kebebasan Intelektual dan Berekspresi

Depok, 18 Maret 2016

Pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta di di Goethe-Institut telah dibatalkan (16/3) tepat pukul 12.00 WIB dikarenakan oleh pihak kepolisian yang menginformasikan bahwa terdapat demonstrasi dari suatu ormas yang tidak setuju dengan acara tersebut[1]. Sebelumnya telah terjadi tindakan pelarangan oleh aparat keamanan terhadap kegiatan intelektual dan ekspresi seni dengan mekanisme yang serupa, diantaranya Belok Kiri.Fest[2], Aksi 1 Desember oleh mahasiswa[3], Ubud Writers and Readers Festival 2015[4], Pelarangan Majalah Lentera,[5] dsb.

Sejarah mencatat rangkaian tindak represif oleh aparat keamanan negara sudah menjadi hal yang dianggap normal pada era Orde Baru. Pada rezim Orde Baru, berbagai mekanisme represif berupa pembatasan dan pelarangan terhadap kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas politik. Tindakan represif yang dimaksud di atas dilaksanakan dalam bentuk, seperti adanya dua belas surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan, pembredelan buku-buku tertentu serta pembubaran organisasi. Kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai pedoman dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut terbukti bertujuan untuk melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan pada rezim Orde Baru.

Dari kejadian tersebut, jelas terjadi bentuk pelanggaran hak warga negara berdasarkan undang-undang atas kebebasan dalam berserikat dan berpendapat. Berdasarkan yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab X pasal 28 dan Bab XA pasal 28C ayat 1, dijelaskan bahwa warga negara memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Tidak hanya itu, tindak represi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut juga telah melanggar  Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dalam pasal 19 ayat 2 mengenai kebebasan untuk menyatakan pendapat; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Hal ini jelas menggambarkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara terhadap warganya—dalam hal ini aparat kepolisian yang seharusnya melayani, melindungi, dan mengayomi warga negara.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan preseden rezim Orde Baru, BEM FISIP UI menyatakan beberapa poin pernyataan sikap terkait hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, sebagai berikut:

  1. Kami menolak segala bentuk tindakan represif dalam bentuk apapun dan dari pihak  manapun terhadap hak kebebasan intelektual warga negara Indonesia.
  2. Kami menolak tindakan represif dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun terhadap hak kebebasan berkarya dan berekspresi warga negara Indonesia.
  3. Kami menolak segala kebijakan represif yang berpotensi menyokong penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim yang sedang berlaku berdasarkan preseden rezim Orde Baru.
  4. Kami menuntut komitmen negara untuk melindungi hak kebebasan intelektual, berkarya, dan berekspresi bagi warga negara Indonesia.

Demikian penyataan sikap BEM FISIP UI yang disampaikan dengan sebaik-baiknya.

###

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi narahubung:

Abhista Ekaprameswari Shabila
Staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2016
No. HP/ ID Line: 081905805151 /shasabil


[1] Puput Tripeni Juniman ,”Kronologi Pembatalan Pemutaran Film Pulau Buru di Goethejudul”, diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160317084458-20-117960/kronologi-pembatalan-pemutaran-film-pulau-buru-di-goethe/, pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[2]  “Festival Belok Kiri Dilarang Ini Kronologinya”,diakses dari https://m.tempo.co/read/news/2016/02/27/083748759/festival-belok-kiri-dilarang-ini-kronologinya pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[3] Arny Christika Putri ,“Polisi Bubar Paksa Ratusan Orang Papua yang Gelar Aksi 1 Desember”, diakses dari http://m.liputan6.com/photo/news/polisi-bubar-paksa-ratusan-orang-papua-yang-gelar-aksi-1-desember-2379106 pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[4] “’Ditekan aparat’, Festival UWRF Ubud batalkan acara terkait kasus 1965”, diakses dari  http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_ubud_larangan_acara65 pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

[5] “Majalah Lentera Dilarang Ini Tuntutan Ke Komnas HAM” diakses dari http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/22/063712154/majalah-lentera-dilarang-ini-tuntutan-ke-komnas-ham pada tanggal 18 Maret pukul 16.41

KILAS BALIK FISIP RUMAH KITA

Rembuk FISIP dan FISIP Bersuara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) begitu ramai pada paruh pertama lalu dengan adanya kegaduhan yang tercipta akibat kebijakan Pusat Administrasi Fakultas (PAF) yang terkesan satu arah dan menarik perhatian warga FISIP, yakni penetapan jam operasional, kawasan tanpa rokok, pencabutan stop kontak di tongkrongan jurusan, pelatihan satpam, dan aturan berpakaian. Seluruh kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang membuat warga FISIP UI bertanya-tanya apakah sesungguhnya mereka dianggap sebagai bagian dari FISIP UI atau bukan. Pada hakekatnya, FISIP UI diisi oleh sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai elemen yang mengisinya, mulai dari PAF, dosen, karyawan, petugas kebersihan, petugas keamanan dan mahasiswa. Sebaik-baiknya niat yang dimiliki oleh PAF dalam membangun FISIP yang sering disebut rumah bagi penghuninya, tentunya harus dikomunikasikan kepada elemen-elemen yang mengisi rumah tersebut.

Ketika aturan berpakaian disosialisasikan melalui standing banner di salah satu sudut di kantin Takor, kegundahan warga FISIP UI sudah mencapai batasnya. Diskusi mengenai fenomena apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah, mulai muncul di sudut tongkrongan dan dalam grup percakapan online. Berangkat dari hal ini, Forum Lembaga Mahasiswa (FORBAMA) berinisiatif mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Dalam forum tersebut, disepakati untuk segera membuat rembuk yang dinamakan Rembuk FISIP.

Rembuk FISIP dilakukan di Sekretariat Bersama FISIP UI dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari berbagai latar belakang, baik perwakilan lembaga ataupun individu. Masalah utama yang disepakati di forum tersebut adalah alur komunikasi antara PAF dengan elemen lain yang menghuni FISIP UI, terkesan satu arah. Kemudian disepakati bersama bahwa alur komunikasi tersebut harus segera diperbaiki. Eskalasi isu harus ditingkatkan melalui gambar sindiran yang sifatnya jenaka, puisi, dan surat terbuka kepada PAF. Bersamaan dengan itu, dibuat petisi untuk mendorong PAF agar membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Gerakan ini kemudian disebut sebagai FISIP Bersuara. FISIP Bersuara merupakan gerakan dari mahasiswa FISIP UI tanpa membawa latar belakang lembaga ataupun FORBAMA.

FISIP Bersuara disadari oleh pihak PAF, sehingga PAF segera membuat rapat dengan FORBAMA. Pada kesempatan tersebut, FORBAMA memberikan petisi yang telah ditandatangani oleh ratusan mahasiswa dari seluruh jurusan yang ada di FISIP UI. PAF akhirnya menyetujui untuk mengadakan forum dialog terbuka dengan mahasiswa. Mengutip pernyataan Abdel, perwakilan Majelis Wali Amanah Unsur Mahasiswa, hal ini merupakan sejarah di lingkup Universitas Indonesia sebab menjadi yang  pertama terdapat forum dialog terbuka antarelemen di fakultas.

Pada hari pelaksanaan forum dialog, ratusan mahasiswa  berkumpul di Plaza FISIP UI untuk menyampaikan aspirasi dan mendengar penjelasan dari PAF atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Durasi waktu yang sempit membuat forum ini belum menghasilkan solusi sebab PAF dan mahasiswa belum sampai ke tataran pembahasan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itu, pihak-pihak tersebut sepakat untuk mengadakan forum kedua.

Untitled-6

Mahasiswa berhasil menyampaikan beberapa rekomendasi kepada PAF pada forum dialog kedua, dengan harapan agar kedepannya permasalahan seperti ini tidak terulang kembali. Inti dari rekomendasi tersebut adalah keterlibatan mahasiswa dan elemen-elemen lain di FISIP dalam setiap pembuatan kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan bersama. Selain itu mahasiswa meminta PAF, khususnya Dekan FISIP UI, agar komunikasi lebih mudah dilakukan. Rekomendasi ini diterima oleh PAF  dan mengakhiri komunikasi yang kaku antarelemen.

Pada paruh pertama, BEM FISIP UI hanya sekali mendapat kesempatan untuk bertemu dan berbicara secara langsung dengan Dekan. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat Jusuf Kalla. Diskusi dalam pertemuan tersebut didominasi oleh Dekan, yakni usaha beliau untuk menyampaikan gagasan pembangunan yang akan dilakukan selama periode kepengurusannya. Belum ada kesempatan bagi kami secara bebas menyampaikan aspirasi dari mahasiswa FISIP UI kepada PAF.

Setelah FISIP Bersuara, tepatnya setelah masa libur Idul Fitri, kami memberanikan diri untuk menghubungi Dekan dengan maksud menjalin keakraban dengan beliau. Dekan lalu menerima permintaan kami dan menyambut kami dengan hangat. Pada momen ini Dekan kembali bercerita mengenai suka duka selama satu setengah tahun mengurus FISIP UI. Mulai muncul ketakutan bahwa forum ini akan bernasib sama dengan forum di ruang rapat Jusuf Kalla sebelumnya yakni terbatasnya ruang bicara kami. Prasangka ini tidak terbukti, karena kami diberikan cukup waktu untuk menyampaikan aspirasi kami kepada beliau. Tidak hanya diforum tersebut, melainkan forum-forum yang berlangsung berikutnya.

Beberapa aspirasi yang kami sampaikan meliputi:

1.Perbaikan Lapangan FISIP UI.

Kami menagih janji Dekan yang hendak memperbaiki lapangan FISIP UI dengan memaparkan kondisi komunitas yang seringkali harus berlatih di lapangan fakultas lain yang ada di dalam area UI atau bahkan di luar area UI. Padahal FISIP UI merupakan fakultas yang paling sering menjuarai Olimpiade UI, yakni sebanyak 9 kali. Dekan sepakat dan meminta jajaran yang ada dibawahnya untuk mempercepat gigi kerjanya, agar pembangunan benar-benar dapat mulai berjalan pada tahun 2015. Pembangunan sedang dalam proses, dan akan terdapat dua lapangan. Lapangan pertama untuk futsal dan basket dan lapangan kedua untuk bulutangkis dan voli.

Lapangan Olahraga FISIP UI sedang dalam tahap renovasi

Lapangan Olahraga FISIP UI sedang dalam tahap renovasi

Dinding kawat sudah dilepaskan

Dinding kawat sudah dilepas.

Dinding kawat sudah dilepaskan

Dinding kawat sudah dilepas.

Sedang dilakukan perluasan lapangan FISIP

Sedang dilakukan perluasan lapangan FISIP.

2. Malam Apresiasi SATUFISIP, Malam Apresiasi Kontingen FISIP UI.

Kami percaya bahwa FISIP UI merupakan fakultas yang patut diapresiasi sebab diisi oleh mahasiswa yang aktif berkarya dan berprestasi. Dalam sejarahnya, FISIP UI selalu diperhitungkan dalam lomba kemahasiswaan tingkat UI. Kami meminta PAF agar dapat memberikan apresiasi bagi para kontingen yang telah berjuang demi kebesaran makara jingga, paling sedikit adalah dengan memberikan sertifikat kepada para kontingen. Dekan setuju dengan pengajuan ini dan menambahkan untuk membuat acara Malam Apresiasi, yakni acara jamuan makan malam untuk para kontingen. Jamuan tersebut akhirnya dapat diwujudkan di Faculty Integrated Club.

3.Ruang Kegiatan Mahasiswa.

FISIP UI memiliki 13 lembaga kemahasiswaan dan puluhan komunitas. Akan tetapi FISIP UI belum dapat memberikan fasilitas ruang kerja kemahasiswaan kepada lembaga dan komunitas tersebut. Belum lagi ruang kelas yang tidak selalu tersedia dan dapat dipakai oleh lembaga dan komunitas. Oleh sebab itu diperlukan lebih banyak ruang kerja kemahasiswaan kedepannya untuk mewadahi kegiatan mahasiswa. Dekan setuju dan meminta pembangunan sudah harus dimulai pada tahun 2015. PAF telah melakukan renovasi gedung Yong Ma lantai 2.

Gedung Yong Ma sedang dalam tahap renovasi.

4. Pembuatan Tiang Publikasi.

Kami sepakat bahwa publikasi seperti baliho dan  spanduk kegiatan kemahasiswaan di FISIP UI seringkali tidak rapi dan terkesan justru mengotori lingkungan FISIP UI. Kami memberikan rekomendasi bagi PAF untuk membuat tiang publikasi di beberapa tempat strategis, namun mahasiswa hanya dapat memasang baliho dan spanduk kegiatan kemahasiswaan pada tempat yang akan disediakan. Dekan pun setuju dengan rekomendasi tersebut. Tiang publikasi telah selesai dibangun. Kita dapat melihat tiang publikasi di samping kantin Takoru dan pintu masuk FISIP dari arah perpustakaan pusat.

Tiang publikasi untuk spanduk dan baliho di samping Gedung Komunikasi.

Tiang publikasi untuk spanduk dan baliho di samping Gedung Komunikasi.

Tiang publikasi untuk spanduk dan baliho di area FISIP bagian belakang.

Tiang publikasi untuk spanduk dan baliho di area FISIP bagian belakang.

5. Pembangunan student area FISIP UI.

Pada kesehariannya mahasiswa membutuhkan tempat yang nyaman untuk membaca buku, mengakses internet dan melakukan diskusi. Aktivitas mahasiswa FISIP UI tersebut seringkali terhambat karena kurangnya fasilitas penunjang yang diberikan oleh FISIP UI. Tak heran bilamana mahasiswa FISIP UI akhirnya memilih tempat lain untuk mengerjakan tugas perkuliahannya. Kami memberikan rekomendasi kepada pihak fakultas agar menyediakan tempat bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat dengan mudah melakukan aktivitas kesehariannya. Kemudian Dekan setuju untuk membangun student center karena terdapat dalam rencana kerja PAF yang hendak membuat tempat tersebut di kedua sisi gedung H. Sayangnya sampai saat ini pembangunan ini belum dapat dilakukan.

6.Portal Informasi FISIP UI.

Kami percaya bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan akses untuk berkomunikasi secara langsung menyampaikan aspirasi, baik berupa saran atau kritik, terhadap PAF. Kami juga percaya bahwa mahasiswa berhak untuk melakukan advokasi kebutuhan sendiri, tanpa harus bergantung terhadap lembaga kemahasiswaan tertentu. Segala kebijakan pembangunan FISIP UI harus ditransparansikan ke mahasiswa agar mahasiswa menjadi tahu dan tidak berprasangka sendiri mengenai apa yang sebenarnya hendak dibangun oleh PAF. Oleh sebab itu kami merekomendasikan adanya Portal Informasi FISIP UI. Dekan setuju dan meminta Humas FISIP UI untuk segera merealisasikan hal tersebut. Namun dari pengamatan terakhir kami, belum ada perkembangan mengenai masalah ini.

7.Kawasan Merokok Sementara.

Kami mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi PAF tetap harus menyediakan tempat yang layak bagi para perokok aktif. Dekan FISIP UI sepakat dengan ide ini, kemudian disepakati bahwa Takor merupakan area merokok sementara bagi perokok aktif, sampai PAF dapat menyediakan fasilitas bagi para perokok aktif tersebut.

Kolaborasi Karya Kita

Bukan sekedar menjadi tagline, melainkan menjadi semangat yang selalu kami bawa di dalam organisasi ini, BEM FISIP UI 2015. Jika ada yang bertanya, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga “rumah kita”? Dengan lantang kami, sebagai BEM FISIP UI, akan berkata bahwa kami merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab. Tetapi kami bukan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap rumah ini. Bagi kami, terlalu sulit untuk melakukan ini sendirian, terlalu sulit membangun dan menjaga rumah ini jika hanya mengandalkan satu atau dua pihak. Karena kami percaya jika tugas untuk menjaga, merawat, dan menghidupi rumah ini adalah tugas dan tanggungjawab dari setiap elemen yang ada di FISIP UI. Bagi kami juga, setiap elemen yang ada di FISIP UI memiliki peran, fungsi, dan caranya masing-masing dalam berkontribusi untuk FISIP UI, dan seluruh pencapaian yang berhasil kita raih di tahun ini adalah bukti nyata dari hasil kolaborasi kita semua, SATUFISIP, dengan tugasnya untuk menjaga, merawat, dan menghidupi FISIP UI.

Semoga semangat ini dapat terus hidup dan menular seperti virus yang akan menjangkiti setiap jiwa yang mengisi rumah ini, hingga berkolaborasi dan berkarya bersama menjadi sebuah kebiasaan yang senantiasa mengisi kehidupan sehari-hari kita, dan ketika waktu itu tiba maka tidak akan ada lagi masalah yang terasa berat untuk dihadapi dan diselesaikan. Karena akan selalu ada orang-orang yang siap menjaga, merawat, dan menghidupi rumah ini, dan orang-orang itu adalah kita semua.

Pada akhirnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada FISIP dan seluruh elemen di dalamnya, untuk cerita yang digoreskan bersama pada tahun ini, untuk segala keringat yang tercurah, untuk segala sukacita yang kita ciptakan bersama.

Terima kasih atas kontribusi dalam menciptakan FISIP UI yang kolaboratif dan kontributif.

Salam Kolaborasi Karya Kita!

Tuang Gagasan: FISIPRESIASI 2015

Di penghujung tahun 2015 segala tekad dan keringat sudah kita lewati dengan penuh jatuh bangun, Selama satu tahun kebelakang, hari demi hari menjadi romansa di kampus tercinta, FISIP UI. Anak FISIP dengan segala kesibukannya terus menawarkan segudang cerita yang digoreskan oleh orang – orang ikhlas.  terkhususnya para kontingen dan lembaga FISIP UI. Mereka adalah orang – orang ikhlas yang terus berjuang demi menghasilkan karya teruntuk kebanggaan #SATUFISIP.

Namun, sayang sungguh disayang, tidak banyak anak FISIP sadar dan mengetahui usaha – usaha dari orang – orang ikhlas ini. Bagaimana proses keberlangsungannya dan apa saja usaha-usaha terbaik yang telah diberikan untuk membesarkan nama FISIP UI. Karena untuk mengapresiasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui usaha – usaha yang ada untuk diapresiasi dan membagi kebahagiaan tersebut. Hal inilah, yang mendasari Bidang Hubungan Masyarakat BEM FISIP UI 2015 mengadakan kembali FISIPRESIASI di tahun 2015.

Kebersamaan sebagai keluarga dibawah naungan satu rumah, yaitu FISIP memang memberikan cerita bagi masing – masing kita. Cerita akan tawa dan tangis perjuangan selama setahun yang menjadi bahan obrolan bersama, seakan – akan kita adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan darah dengan satu sama lain. Menganggap saudara padahal tidak memiliki ikatan biologis apapun. Inilah alasan yang membuat FISIPRESIASI 2015 mengangkat tema kinfolk, yang merupakan kata lain dari kerabat fiktif. Rasa kekeluargaan yang ingin dicapai oleh FISIPRESIASI 2015 juga tertuang dalam taglinenya yaitu, “Semangat Genggam Apresiasi”.

FISIPRESIASI 2015 memiliki dua rangkaian pra-acara, satu malam puncak, dan satu  Kaleidoskop FISIP UI 2015. Pra acaranya sendiri ada Galeri Apresiasi dan Museum FISIP. Galeri Apresiasi sudah berlangsung dari tanggal 23 November – 27 November 2015. Lalu, Museum FISIP, yang berisikan sejarah – sejarah FISIP dan fakta menarik FISIP, akan berlangsung selama 3 hari dari 7 Desember – 8 Desember 2015 di Selasar Gedung C. Semua rangkaian acara ini akan berakhir di Malam Puncak FISIPRESIASI 2015 pada hari Kamis,10 Desember 2015 bertempat di Lapangan Psikologi, Universitas Indonesia. Akan ada penampilan atau pemutaran kembali kontingen FISIP di UI Art War, mulai dari Stand up Comedy, puisi, teater, tari, film, band, vokal grup, dan solo vokal. Selain itu, karya kontingen F4UIAW yang berupa foto, mural, dan lukisan akan dipajang juga. Tidak hanya itu, FISIPRESIASI turut dimeriahkan oleh TigaPagi, Feast, dan Syncopation. Malam Puncak FISIPRESIASI 2015 dibuka untuk umum dan terdapat makanan gratis yang disajikan untuk para pengunjung.

Terdapat satu hal penting yang merupakan hal baru di FISIPRESIASI, yaitu Kaleidoskop FISIP UI 2015. Kaleidoskop FISIP UI 2015 adalah bentuk apresiasi terhadap segala karya, kontribusi dan prestasi mahasiswa FISIP UI. Dengan konten berupa sejarah, rangkuman kegiatan  FISIP selama tahun 2015 dan pandangan masyarakat mengenai FISIP bagi diri mereka. Lebih konkretnya, akan ada Antologi Perjalanan dari Ketua Lembaga, program kerja lembaga, dan pandangan dari anak FISIP. Selain itu, untuk menjaga nilai sejarah agar anak FISIP tidak menjadi masyarakat yang ahistoris, Kaleidoskop FISIP UI 2015 juga akan mengungkap Sejarah #SATUFISIP dan Kaos “Gue Anak FISIP”.

 Semua rangkaian acara FISIPRESIASI 2015, akan menjadi penutup masa kepengurusan lembaga dan juga ajang untuk menutup buku. Ada satu kutipan bagus dari John F. Kennedy,

“Ketika kita bersyukur, kita harus ingat bahwa apresiasi tertinggi adalah bukan sekedar kata-kata, tapi hidup dengan rasa syukur itu.”

Maka, mari datang ke Malam Puncak FISIPRESIASI 2015 dan bersama – sama bersyukur atas pencapaian luar biasa FISIP pada tahun 2015 ini. Karena cara termudah untuk mengapresiasi yaitu hadir dan ikut merayakan bersama kegembiraan yang ada. Menjadikan segala perjuangan dan perjalanan menjadi milik bersama. Bersama-sama mengapresiasi satu sama lain dalam rasa syukur dan sukacita, sebagai satu keluarga, FISIP UI.

Baptista Ezra Dwi Suryananda, Ketua Pelaksana FISIPRESIASI 2015

Siaran Pers Oleh BEM Se-UI : Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

SIARAN PERS OLEH BEM SE-UI

Depok, 15 April 2015

Pelibatan PPATK Dalam Proses Fit And Proper Test Calon Kapolri

Kepolisian Negara Repulik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia sejak awal tahun 2015 menjadi sorotan publik. Hal tersebut tidak mengherankan karena suksesi kepemimpinan lembaga tersebut bermasalah. Calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika masih dalam proses pemilihan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi semakin mengejutkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui/meloloskan dirinya pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).[1] Kepercayaan publik tentu diuji dan muncul pertanyaan sinis terkait pelaksanaan fit and proper test (FPT). FPT yang seharusnya menjadi wadah penyaringan berkualitas, justru hanya menjadi lobi-lobi indah para politisi dan tidak mengindahkan aspek-aspek penting seperti komitmen pemberantasan korupsi. Melihat hal tersebut, BEM FH UI, BEM FISIP UI, BEM FEB UI, dan BEM FIB UI menginiasi BEM se-UI untuk melakukan audiensi kepada Komisi III DPR RI pada hari Rabu, 15 April 2015 guna menyampaikan beberapa hal.

Sebagai bentuk pencegahan, seharusnya pemerintah maupun dewan di parlemen bisa memanfaatkan lembaga negara yang mampu mengungkap aliran dana gelap, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan PPATK merupakan langkah konkret dari pelaksanaan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan fungsi pencegahan yang dimiliki oleh PPATK, seharusnya PPATK diberikan ruang untuk bisa mencegah lembaga penegak hukum seperti Polri dipimpin oleh orang yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, PPATK masih memiliki keterbatasan yaitu PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.[2] Sehingga KPK menjadi lembaga yang komplemen untuk melengkapi peran PPATK.

Walaupun kami lihat di beberapa media PPATK dan KPK telah menyatakan bahwa Badrodin Haiti selaku calon Kapolri dianggap “bersih”.[3] Menurut kami, hal tersebut masih kurang karena ucapan kedua lembaga tersebut berlangsung secara informal dan terpisah. Pelibatan PPATK dalam FPT calon Kapolri harus dilakukan secara langsung dan konkret oleh DPR RI, tidak sekedar melalui ucapan kata “bersih” maupun “kotor” dari PPATK tanpa penjelasan yang logis dan transparan ke publik. Kami menghendaki agar PPATK dan KPK diundang secara langsung untuk dimintakan pendapatnya oleh DPR RI dan Laporan Hasil Analisa PPATK terhadap calon Kapolri harus dirilis ke publik. Dengan dirilisnya Laporan Hasil Analisa oleh PPATK terhadap calon Kapolri, selain KPK bisa langsung melakukan penyidikan ketika ada transaksi yang mencurigakan, harapannya publik pun bisa merespon dan melaporkan pada KPK. Analisis terhadap transaksi keuangan pun akhirnya tidak dimonopoli oleh institusi tertentu semata. Keterlibatan publik diharapkan meningkat seiring adanya mekanisme seperti ini sehingga menjadi manifestasi untuk perbaikan demokrasi di Indonesia menuju demokrasi deliberatif dan partisipatif.

Keterlibatan PPATK di dalam proses pemilihan Kapolri memang tidak diatur di dalam undang-undang, namun bukan berarti melibatkan institusi tersebut melanggar undang-undang. Terbukti, Presiden bisa melibatkan PPATK dalam penyusunan Kabinet Kerja. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa status quo saat ini, keterlibatan PPATK dimungkinkan apabila ada political will yang baik dari lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Kendati demikian, kami menghendaki ke depannya dalam jangka panjang, keterlibatan PPATK di dalam proses suksesi pimpinan KPK dan Kapolri yang selama ini tidak diatur secara tegas dan jelas dapat diatasi dengan menambah norma baru dalam persyaratan calon Kapolri dan pimpinan KPK dengan revisi undang-undang, baik undang-undang KPK maupun undang-undang Kepolisian Negara Republik itu sendiri.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga negara seperti Polri, kami yakini bisa dimulai dari suksesi kepemimpinan yang berkualitas. Good governance hanya bisa tercapai apabila ada political will dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mencapai hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem pertanggungjawaban dalam bentuk konkretnya adalah laporan. Laporan yang dimaksud bisa berupa rekam jejak calon Kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.

Kesimpulannya, kami dari BEM se-UI memiliki rekomendasi kepada DPR RI dalam hal FPT calon Kapolri sebagai berikut:

  1. Melibatkan PPATK dalam uji kepatutan dan kelayakan Kapolri untuk melakukan audit investigatif demi transparansi.
  2. Mengeluarkan rekam jejak calon kapolri yang berisi riwayat jabatan dan laporan kinerja calon Kapolri yang dapat diakses oleh publik.
  3. Mempublikasikan Laporan Hasil Analilsa PPATK terhadap calon Kapolri.
  4. Mewajibkan pelibatan PPATK dalam setiap pemilihan calon Kapolri yang diatur dengan undang-undang.

Melalui keempat rekomendasi diatas, kami berharap Polri akan dipimpin oleh orang yang selain berkompeten, namun juga memiliki integritas dan berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Rekomendasi yang disampaikan melalui audiensi ke Komisi III DPR RI ini semoga didengar oleh anggota dewan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keterlibatan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri ini pun sebenarnya juga membantu Polri memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat. Maka dari itu, kami sangat berharap pemerintah dan parlemen mendengarkan suara-suara rakyat  untuk segera melibatkan  PPATK dalam proses pemilihan Kapolri agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dengan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.


[1] Indra Akuntono, “DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/01/15/12550071/DPR.Setujui.Tersangka.Korupsi.Budi.Gunawan.Jadi.Kapolri pada 15 April 2015 pukul 00.45 WIB.

[2] Shanti Rachmadsyah, “Bagaimana Cara Penyelidikan yang Dilakukan PPATK?”, diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3567/bagaimana-cara-penyelidikan-yang-dilakukan-ppatk tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.47 WIB.

[3] Saiful Munir, “KPK dan PPATK Sebut Komjen Badrodin Haiti Bersih”, diakses dari http://nasional.sindonews.com/read/987397/14/kpk-dan-ppatk-sebut-komjen-badrodin-haiti-bersih-1428581827 pada 15 April 2015 pukul 01.52 WIB.

Notulensi Diskusi Publik 25 Maret 2015

Oleh: Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

Pada tahun 2008, Universitas Indonesia (UI) menerapkan sistem BOP. Saat itu, perumusan BOP didiskusikan bersama antara pihak rektorat dan unsur mahasiswa. Kemudian rektorat dan unsur mahasiswa pun mencapai kesepakatan untuk tidak menaikan biaya pendidikan dan menerapkan sistem biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOP-B).

Untuk tahun pertama, kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada tahun berikutnya semua kesepakatan dilanggar oleh pihak rektorat. Kekurangan dari unsur mahasiswa saat itu adalah saat mencapai kesepakatan, tidak dibentuk suatu peraturan hukum terikat misal berupa SK Rektor, sehingga mahasiswa tidak bisa meminta keadilan agar Rektor menjalankan kesepakatan awal. Dan sekarang saat sistem UKT mulai digencarkan,  kesempatan itu akan datang kembali.

UI akan menerapkan sistem pembayaran baru berupa uang kuliah tunggal (UKT) pada tahun ini. Sehingga kita sebagai mahasiswa UI mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam pengubahan sistem pembayaran pendidikan ke arah yang lebih baik. Namun sekarang timbul pertanyaan baru dari akan diterapkannya sistem UKT, “akankah keadaan di tahun 2008 akan terulang lagi?”

Read more