Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Menyingkap Pelanggaran HAM di Papua

Papua telah sejak lama mengalami berbagai dinamika yang pelik. Terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus menerus terjadi. Bahkan menurut Amnesty International, permasalahan di Papua saat ini bukan hanya menjadi masalah tingkat nasional, namun juga regional dan global. Padahal, penyelesaian pelanggaran HAM dan pembangunan ekonomi di Papua menjadi salah satu agenda politik yang disampaikan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada kampanye pemilihan presiden empat tahun silam.

Menyorot kilas balik, pasca 1 Desember 1961 kemerdekaan Papua ‘dicaplok’ oleh Indonesia hingga kini melalui Trikora. Setelah Trikora, sejak 1961 hingga 1991 telah terjadi 44 kali operasi militer ke Papua. Akibatnya, lebih dari 500 ribu orang Papua mati dibunuh. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang digunakan untuk mengintegrasikan Papua dengan Indonesia dianggap sebagai sebuah cara yang represif.

Pada November 2017 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkolaborasi dengan Change.org melaksanakan survei daring berkaitan dengan permasalahan di Papua. Survei yang berlangsung selama tiga minggu ini melibatkan 27.298 responden yang 2% di antaranya adalah orang Papua asli (546 orang). Survei pun menunjukkan bahwa sebanyak 14,02% orang Papua asli yang mengisi survei menilai pelanggaran HAM adalah persoalan terbesar di Papua.

Berikut beberapa dari peristiwa pelanggaran HAM di Papua yang tercatat:

  1. Wasior (2001)
  • Pihak yang terlibat: Aparat Brimob Polda Papua, warga di Desa Wonoboi, perusahaan kayu PT Vatika Papuana Perkasa (VPP).
  • Kronologi: Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), PT VPP dianggap mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelompok TPN/OPM dengan kekerasan yang menewaskan lima orang anggota Brimob dan seorang karyawan perusahaan PT VPP. Melansir dari BBC.com, “Saat aparat setempat melakukan pencarian pelaku, terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan di Wasior. Tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan 39 orang disiksa”.
  1. Wamena (2003)
  • Pihak yang terlibat: Masyarakat sipil Papua, anggota Kodim.
  • Kronologi: Penyerangan terhadap masyarakat sipil Papua yang sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Kelompok penyerang diduga membawa sejumlah pucuk senjata. Komnas HAM melaporkan kasus ini mengakibatkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat. Di samping itu, pemindahan paksa warga 25 kampung menyebabkan tewasnya 42 orang akibat kelaparan, serta 15 orang korban akibat perampasan kemerdekaan yang represif dan semena-mena: penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
  1. Paniai (2014)
  • Pihak yang terlibat: anggota TNI, warga sipil
  • Kronologi: Menurut KontraS, kejadian dimulai saat sebuah mobil hitam yang melaju dari Enaro menuju kota Madi yang diduga dikendarai oleh dua oknum anggota TNI, dihentikan tiga remaja warga sipil karena warga sedang memperketat keamanan menjelang hari natal. Tidak terima, anggota TNI dengan rekan-rekannya memukul tiga remaja sipil tersebut hingga babak belur. Keesokan harinya warga Paniai berkumpul dan meminta aparat mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Warga berkumpul, namun sebelum dilakukan pembicaraan, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penembakan terhadap warga. Empat orang tewas ditempat, 13 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Satu orang akhirnya meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Mahdi.
  1. Freeport
  • Pihak yang terlibat: Pekerja PT Freeport McMoRan
  • Kronologi: Kasus pelanggaran HAM ini bermula dari aksi mogok kerja oleh ribuan pekerja dan subkontraktor PT Freeport pada 1 Mei 2017 lalu yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day). Tuntutannya adalah “pemberhentian program furlough, mempekerjakan kembali karyawan yang terkena furlough, mengembalikan semua pekerja yang mogok di Timika, Papua tanpa PHK, serta pemberhentian tindakan kriminalisasi terhadap para pengurus serikat pekerja.” Peristiwa-peristiwa di atas mencerminkan sudah lama keadaan di Papua mengeruh. Kini, kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM makin sering terjadi baik yang dilakukan oleh pihak dari Indonesia maupun dari Papua (OPM). Perlu adanya diskursus dan konsolidasi lebih lanjt demi menuntaskan persoalan pelik yang menyangkut dua kepentingan ini.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT:

Wardah, F. (2017, Desember 15). Survei LIPI: Pelanggaran HAM Persoalan Terbesar di Papua. Diakses dari Voa Indonesia: https://www.voaindonesia.com/amp/survei-lipi-pelanggaran-ham-persoalan-terbesar-di-papua/4164959.html/  Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Sitepu, M. (2017, Februari 21). Bagaimana kronologis tiga kasus ‘pelanggaran HAM berat’ di Papua? Diakses dari BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020# Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Firman, T. (2018, Desember 2). Aksi Damai Mahasiswa Papua di Surabaya Dibalas Makian & Kekerasan” Diakses dari Tirto.id: https://tirto.id/aksi-damai-mahasiswa-papua-di-surabaya-dibalas-makian-amp-kekerasan-daPJ Pada tanggal 6 Desember 2018.

Amelia, Z. (2018, Maret 11). “Kemenaker Didesak Selidiki Kasus Pelanggaran HAM oleh Freeport” Diakses dari Tempo.Co: https://bisnis.tempo.co/read/1068738/kemenaker-didesak-selidiki-kasus-pelanggaran-ham-oleh-freeport/full&view=ok Pada tanggal 7 Desember 2018.

Apa Kabar Rupiah?

Apa Kabar Rupiah?

Posisi nilai tukar Rupiah belakangan ini sedang mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Data terakhir yang dihimpun pada tanggal 19 September 2018 menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berada pada angka Rp14.880. Sebenarnya, hal apakah yang menyebabkan Rupiah terdepresiasi hingga menyentuh titik terendah selama beberapa tahun terakhir?

Pertama, Rupiah melemah karena karena penguatan Dollar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Hal ini disebabkan karena bank sentral AS menaikkan suku bunga obligasi mencapai 3,03%. Bukan hanya itu, pada Triwulan II 2018 pemintaan valuta asing terus meningkat guna membayar utang luar negeri, dividen, dan impor. Badan Pusat Statistik pun menyatakan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit 1,02% pada bulan Agustus. Hal ini dipicu tak lain oleh penurunan ekspor pada sektor migas maupun non-migas. Ekspor migas turun 3,27% secara bulanan dari US$1,43 miliar menjadi US$1,38 miliar. Sementara itu, pada periode yang bersamaan, ekspor non-migas turun 2,86% dari US$14,86 miliar menjadi US$14,43 miliar. Penurunan ekspor non-migas yang paling besar dialami oleh sektor pertambangan dan lainnya, yaitu sebesar -13,58% menjadi US$2,35 miliar.

Karena hal-hal di atas, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya: Pertumbuhan ekonomi yang melambat, PHK besar-besaran, inflasi bahan pangan, hingga menurunnya daya beli masyarakat. Lantas dengan keadaan yang demikian, bagaimana respon pemerintah guna memstabilkan kembali kondisi perekonomian di Indonesia? Sejauh ini, pemerintah mengusahakan untuk mendorong ekspor dan secara bertahap menekan impor guna mengembalikan neraca perdagangan. Selain itu, untuk mendukung penguatan Rupiah kembali, pemerintah mendongkrak pengembangan pariwisata melalui program “Bali Baru”, yaitu pengembangan 10 destinasi wisata di luar Bali. Hingga saat ini pemerintah masih memfokuskan diri pada empat kawasan: Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan Danau Toba di Sumatra Utara. Selain itu, tak lupa juga peran krusial Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga sebagai strategi penguatan Rupiah.

Namun ternyata, beberapa kalangan masyarakat dapat memanfaatkan momentum turunnya nilai Rupiah terhadap Dollar ini. Salah satunya, depresiasi Rupiah menguntungkan pelaku ekspor karena keuntungan yang didapat lebih besar. Sektor pariwisata pun dapat berkembang dengan pesat sebab wisatawan asing ke Indonesia akan bertambah lebih banyak karena biaya yang semakin murah.

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Fauzia, M. (2018, Agustus 28). Dongkrak Wisata, Pemerintah Manfaatkan Momentum Depresiasi Rupiah. Diambil dari Kompas: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/28/203929826/dongkrak-wisata-pemerintah-manfaatkan-momentum-depresiasi-rupiah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Ismanto, H. W. (2018, Agustus 18). Menyelamatkan Rupiah. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/08/18/menyelamatkan-rupiah/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Melani, A. (2018, September 1). Ini Penyebab Rupiah Sentuh Level Rendah. Diambil dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3633784/ini-penyebab-rupiah-sentuh-level-terendah. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

R. S. A. (2018, Mei 30). Kuatkan Nilai Tukar Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75%. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuatkan-nilai-tukar-rupiah-bi-naikkan-suku-bunga-acuan-jadi-4-75/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

RSA, IG, IND. (2018, September 19). Pemerintah Bertekad Dorong Ekspor. Diambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bertekad-dorong-ekspor/ Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Tim CNN Indonesia. (2018, September 17). BPS: Neraca Perdagangan Agustus 2018 Masih Defisit. Diambil dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180917115330-92-330747/bps-neraca-perdagangan-agustus-2018-masih-defisit. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

Widi, H. Rupiah!. Diambil dari Kompas: https://kompas.id/baca/ekonomi/2018/04/30/rupiah-2/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

PRESIDENTIAL THRESHOLD, PERLUKAH?

Pada Juni 2018 lalu, uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akhirnya dilakukan oleh MK atas permohonan kembali dari aliansi masyarakat non-partisan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Mereka menuntut presidential threshold menjadi 0% agar kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, yang dijamin oleh UUD 1945, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebelumnya, MK telah menolak untuk uji materi pasal tersebut sehingga syarat pencalonan capres dan cawapres belum berubah.

Menurut Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini merupakan dasar aturan pencalonan capres dan cawapres yang disebut sebagai presidential threshold atau ambang batas pencalonan capres dan cawapres.

Ditinjau dari pengertian tersebut, partai politik dituntut untuk saling berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 karena tidak ada partai politik di pemilu legislatif tahun 2014 yang mendapatkan kursi lebih dari atau sama dengan 20% dari keseluruhan kursi DPR. Peneliti SMRC Sirojudin Abbas menyatakan bahwa presidential threshold akan berdampak pada penyederhanaan jumlah partai di parlemen disebabkan partai-partai yang tidak lolos ambang batas akan tersingkir dan kemudian kekuatan politik terakumulasi hanya di beberapa partai.

Menanggapi hal tersebut, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, serta 12 orang perwakilan aliansi masyarakat nonpartisan yang terdiri dari sejumlah aktivis, pakar hukum, hingga eks pimpinan KPK dan KPU telah meminta agar presidential threshold 20-25% ditiadakan. Kali ini, mereka juga membawa sembilan argumentasi yang berbeda dari permohonan sebelumnya, seperti dikutip dari Kompas.com, yaitu:

  • Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres-cawapres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”.
  • Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
  • Pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah “close legal policy” bukan “open legal policy”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
  • Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
  • Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres-cawapres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945.
  • Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  • Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah “constitutional engineering”, tetapi justru adalah “constitutional breaching”, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pilpres tahun 2019 mendatang dilaksanakan serentak, dengan maksud tidak didahului pemilu legislatif tidak selayaknya yang dilaksanakan pada tahun 2014. Akibatnya, presidential threshold yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014. Tahun 2014 hingga saat ini, kursi DPR didominasi oleh partai politik pendukung pemerintah: PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN (68,9% dari keseluruhan kursi DPR).

UNTUK BACAAN LEBIH LANJUT: 

Kuwado, Fabian Januarius (2018, 21 Juni). “”Presidential Threshold” Kembali Digugat ke MK, Ini Argumentasinya” Diambil dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/18010761/presidential-threshold-kembali-digugat-ke-mk-ini-argumentasinya diakses pada 11 Agustus 2018

M, Jay Akbar dan Ridhoi, M. Ahsan (2017, 5 Juli). “Sirojudin Abbas (SMRC): Presidential Threshold Tak Relevan Jika Pemilu 2019 Serentak” Diambil dari Tirto.id: https://tirto.id/presidential-threshold-tak-relevan-jika-pemilu-2019-serentak-crZ5 diakses pada tanggal 11 Agustus 2018

https://nasional.kompas.com/read2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential-threshold

https://metrotvnews.com/amp/nN98v6GK-ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol

Notulensi Diskusi Rutin Terbuka “20 Tahun Reformasi: Menilik Kembali Sejarah yang Hilang”

 NOTULENSI

DEPARTEMEN KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS

PROGRAM KERJA DIRUTE (DISKUSI RUTIN TERBUKA)

  • Hari, tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
  • Waktu : 17.00 – 20.30 WIB
  • Agenda : DIRUTE (Diskusi Rutin Terbuka) dengan tema “20 Tahun Reformasi: Menilik Kembali Sejarah yang Hilang.

 

  • Pembicara 1 : Mas Panji
  • Pembicara 2 : Mas Berly
  • Pembicara 3 : Mas Rein
  • Pembicara 4 : Mas Agus
  • Moderator : Fuadil `Ulum (Ketua BEM FISIP UI 2018)
  • Notulen : Salman Al – Fathan (Staf Departemen Kastrat BEM FISIP UI 2018)

  • Mas Panji

Reformasi 1998 diawali oleh krisis ekonomi nasional yang memicu dislokasi sosial yang serius di dalam masyarakat Indonesia, seperti pengangguran, PHK, dan protes sosial. PHK massal memicu orang untuk beralih profesi menuju sektor informal seperti, pedagang asongan dan pedagang pinggir jalanan. Hal tersebut kemudian memicu gerakan mahasiswa di tahun tersebut sebagai lanjutan dari gerakan mahasiswa 80-an dan 90-an di awal ketika NKK BKK diberlakukan.

Ketika peristiwa 21 Mei 1998 terjadi, mundurnya Soeharto sebagai presiden kemudian menjadi suatu kejadian yang mengagetkan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena rakyat dan mahasiswa sebenarnya belum siap untuk menghadapi runtuhnya rezim Soeharto, yang terutama disebabkan oleh adanya fragmentasi agenda diantara kelompok kelompok oposisi pemerintah. Fragmentasi tersebut terjadi diantara kalangan oposisi yang menuntut reformasi terbatas, reformasi total, dan yang mendukung Habibie untuk terus menjabat sebagai Presiden. Kalangan mahasiswa radikal menolak naiknya Habibie menjadi presiden karena dianggap hanya akan memberikan sedikit ruang untuk melaksanakaan reformasi secara sepenuhnya

Perpecahan kepentingan itu pun tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat luas, namun juga di antara elite politik yang berkuasa dalam masa Orde Baru. Hal tersebut disebabkan karena Presiden Soeharto telah melakukan institutional layering dalam masa pemerintahannya sebelum mengundurkan diri, yaitu dengan mengganti rezim militeristiknya di tahun 70-an dan mulai membagi kekuasaan pemerintahannya pada kekuasaan Islam yang berada di bawah pimpinan Habibie. Di kelompok ABRI pun kemudian terjadi perpecahan antara kelompok ‘hijau’ dan kelompok ‘merah putih’.

Dengan adanya fragmentasi agenda diantara kelompok kelompok masyarakat dan elit elit politik di masa reformasi tersebut, terjadilah bounded transition yang menyebabkan berlanjutnya rezim otoritarian dalam system yang demokratis, membuat infrastruktur politik Orba terus bertahan setelah reformasi. Pola transactional transition pun terjadi dengan adanya transaksi dan negosiasi di antara para elit politik, yang terutama terjadi di antara Kelompok Ciganjur (Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Sri Sultan) dengan Habibie dan Wiranto.

Sebelum Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden, pada tahun 1997 keluar kesepakatan pertama di antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, yaitu structural adjustment terhadap rezim Soeharto yang dianggap tidak bekerja secara efisien dan marak dengan KKN. Kesepakatan yang kedua keluar pada Februari 1998, yang masih memiliki fokus untuk mengurangi kekuasaan Soeharto yang bekerja secara tidak efisien.

Pada akhirnya krisis ekonomi membuat pemerintahan tidak dapat membuat banyak pilihan dan harus tunduk pada keputusan IMF. Kondisi tersebut membuat legitimasi pemerintahan pada saat itu dipertanyakan yang juga diperparah oleh friksi politik yang juga terjadi di dalam kabinet. Pak Harmoko yang saat itu menduduki jabatan sebagai Ketua DPR dan dianggap sebagai orang terdekat dengan Pak Harto pun bahkan meminta Pak Harto untuk mundur.

Tahun 1998 – 2004, terjadilah masa kecairan yang memberi kesempatan untuk mereformasi Lembaga dan pemerintahan. Dalam masa tersebut terjadi pembentukan partai politik secara besar besaran yang tak lepas dari kepentingan elite-elite politik di rezim Orba dan kemudian membuat terjadinya hijacking oleh kekuatan oligarki karena tidak terbentuknya oposisi yang dapat menyeimbangkan para elit politik. Pada akhirnya, kehidupan kepartaian, relasi DPR-Presiden, dan pemilu di Indonesia pun kini masih berlangsung penuh dengan masalah. Ide ide lama tentang otoritarianisme masih bertahan hingga sekarang. Hampir seluruh partai di Indonesia tidak memiliki ideologi yang jelas dan hanya menjunjung para elit yang berkecimpung di partai tersebut, lebih mirip kepada fans club daripada sebuah partai politik. Setelah 20 tahun melewati masa reformasi, 6 tuntutan reformasi pun tidak seluruhnya terlaksana, seperti contohnya tuntutan pengadilan Soeharto dan penghapusan Dwifungsi ABRI.

Selain itu, selalu ada agenda agenda Lembaga internasional pada negara negara dunia ketiga, termasuk Indonesia di masa reformasi, yang memasuki Indonesia melalu elit elit politik yang berkuasa. Sejarah selalu digerakkan oleh para elit, oleh karena itulah kita tidak dapat mempercayai kaum elit. Peluang perbaikan kemudian ada pada gerakan dan tekanan yang berasal dari massa yang bersifat kritis terhadap penguasa.

  • Mas Berly

Orde Baru merupakan anti thesis dari Orde Lama, dimana Orde Lama sangat menekankan kebebasan dalam demokrasi sedangkan Orde Baru menekan hal tersebut. Selama 70-an dan 80-an, kritik hanya berasal dari kelompok mahasiswa dan aktivis, sebab kebijakan pemerintah belum menyebabkan krisis yang menyentuh rakyat secara luas. Ketika Institusi ekonomi yang merupakan suprastruktur penunjang rezim Orba runtuh, hal tersebut akhirnya memicu rakyat untuk melawan rezim. Gagalnya rezim orde baru dalam mensejahterakan rakyat akhirnya membuat rakyat bersimpati terhadap gerakan mahasiswa dan gerakan reformasi lainnya.

Sebelum Pak Harto mengundurkan diri dari jabatannya, Pak Harto telah lebih dulu kehilangan kewibawaannya ketika Bu Tien meninggal dunia. Lalu, sempat membuat ia ragu dalam pencalonan diri sebagai Presiden 1998. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa reformasi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor di luar pemerintahan, namun juga oleh factor-faktor di dalam pemerintahan itu sendiri.

Setelah krisis moneter, kondisi ekonomi di Indonesia terus memburuk hingga saat ini. Tuntutan reformasi pun juga menimbulkan masalah masalah baru, seperti pemberlakuan otonomi daerah yang justru menimbulkan Soeharto-Soeharto Kecil di daerah-daerah. Membuat daerah-daerah dikuasai oleh dinasti-dinasti keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Untuk mengatasi itu, institusi hukum haruslah diperkuat sebagai usaha mensejahterakan rakyat. Mahasiswa kini seharusnya memiliki posisi bukan sebagai pro atau kontra pemerintah, melainkan sebagai pemberi solusi pada masalah yang ada di masyarakat.

  • Mas Rein

Kondisi mahasiswa sebelum reformasi sangatlah apolitis. Mahasiswa didepolitisasi oleh rezim namun juga didoktrin untuk menjadi agent of change. Di FISIP, terdapat kelompok-kelompok studi yang mengkaji dan mengkritik rezim di FISIP. Pada tahun 1998, terbentuklah momentum yang memicu pengorganisiran diri dari kalangan mahasiswa, yang terutama berasal dari kelompok kelompok studi yang telah memiliki basis massa.

Orde Baru telah membuat mahasiswa menjadi golongan yang ter-eksklusifkan dari masyarakat pada umumnya. Namun ketika peristiwa 21 Mei 1998 terjadi, UI merupakan satu satunya yang membawa massa yang berasal dari masyarakat yang di luar dari golongan mahasiswa. Kerusuhan 1998 merupakan metafora bagi kondisi sosial politik Indonesia saat ini yang dibakar, dibuat membenci satu sama lain, dan menyalahkan Cina. Narasi orde baru masih berjalan hingga sekarang dalam artian pemerintahan yang feodalistis, militeristik, dan anti-demokratis. Bahkan sekarang pun terdapat kerinduan masyarakat terhadap rezim yang militeristik. Kaum elit yang menggunakan kekuatan rakyat untuk membawa kepentingannya masing masing pun masih berlanjut hingga saat ini.

  • Mas Agus

Hampir seluruh peristwa sejarah Indonesia digerakkan oleh pemuda, lebih khusus lagi oleh mahasiswa. Contohnya STOVIA, Gerakan Kemerdekaan 1945, TRIP (Tentara Republik Indonesia Pemuda), Angkatan 1966, dan juga Reformasi. Di tahun 1998, krisis ekonomi menghasilkan turbulensi yang menyebabkan masalah sosial dan politik lebih lanjut di dalam masyarakat Indonesia. Naiknya harga dollar kemudian merupakan salah satu faktor utama terjadinya gerakan gerakan reformasi.

Peristiwa penjarahan 1998 sebenarnya dapat memberikan refleksi bagi masyarakat Indonesia bahwa penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu hakikatnya tidak berbeda dengan korupsi yang dilakukan oleh elit politik pada masa itu; yang sama sama mencuri dan mengambil sesuatu yang bukan hak para pelakunya.

Selain itu, kekuasaan Soeharto merupakan kekuasaan yang sangat rapih dan efisien dalam menjaga kekuasaannya. Masyarakat di masa Orde Baru merupakan masyarakat yang pola dan karakter-nya diseragamkan oleh rezim penguas. Hal tersebut dikarenakan media massa di masa orde baru yang sangat dikendalikan oleh rezim yang berkuasa. Akses masyarakat terhadap informasi di masa reformasi sangatlah terbatas, hyang oleh karenanya Orde BAru berhasil menyeragamkan masyarakat Indonesia

  • Sesi Tanya Jawab

Dimas Dwiputra (FIB)          :           “Bagaimana pandangan luar negeri (terutama Amerika) terhadap peristiwa Reformasi? Bagaimana proses pengorganisasian dan konsolidasi massa saat reformasi?”

Mas Panji                               :           “Sejak 1945 Dunia terjadi menjadi Blok Barat dan Blok Timur. Kedua Blok tersbut berupaya untuk mendapatkan sekutu sebanyak banyaknya yang memiliki sumber daya alam untuk kepentingan masing masing Blok. Amerika memiliki National Security Council yang memiliki fungsi untuk mengurus perang dingin dan mengawal kepentinganna di dunia internasional. Negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh kedua Blok Barat dan Timur. Amerika memiliki kepentingan untuk menjaga kepentingan perusahaan perusahaannya di Indonesia pasca-kolonialisme. Ketika UU PMA disahkan pada tahun 1965, perusahaan-perusahaan Amerika memiliki ruang untuk memasuki Indonesia, termasuk freeport. Pinjaman luar negeri Indonesia kepada IMF merupakan pinjaman yang secara tak langsung merupka pinjaman kepada amerika. Pada masa perang dingin, Amerika membutuhkan rezim yang dapat diatur oleh dirinya untuk melindungi kepentingan amerika. Usai perang dingin, terjadi pergeseran politik didalam rezim Soeharto dimana ia memberikan ruang bagi kelompok islam untuk berada didalam kekuasaan, sehingga membuat amerika merasa kepentingannya di Indonesia mulai terancam. Ada sekitar 200 perusahaan minyak di Indonesia, yang seluruhnya merupakan perusahaan asing. Hal tersebut membuat kita sebagai pemilik minyak justru tak dapat mengontrol harga minyak negeri sendiri. Caltex berubah menjadi chevron pada tahun 2007 karena pemerintah Venezuela naik banding.AS ingin menjaga subordinasi.”

Mas Rein                                :           “Yang paling penting dalam sebuah gerakan adalah pengorganisasian massa. Sebuah gerakan dapat menjadi masif dipicu ketika bertemu dengan momentum yang tepat. Sebuah gerakan yang dipimpin oleh golongan tua memiliki pandangan yang konservatif, sementara yang memiliki pandangan progresif hanyalah golongan muda.”

Kamerad Che Nurul             :           “Apa yang menyebabkan para elit politik yang berkuasa di masa Orde Baru tetap bertahan pasca reformasi?”

Mas Panji                               :           “Secara teoritis, bertahannya elit dalam kekuasaan disebabkan oleh pola transisi yang terjadi dalam perubahan tersebut. Di masa reformasi, pola perubahan tersebut terjadi dengan pola negotiated/transactional transition. Dimana terjadi transaksi kepentingan tersebut terjadi di antara elite ciganjur dan kelompok Habibie dan wiranto pada saat pemilu. Pola transisi tersebut memberikan ruang bagi para elite politik yang berkuasa di rezim orde baru untuk terus bertahan pada masa pasca-reformasi. Contoh keberlanjutan tersebut hadir dalam undang undang amandemen dan undang undang partai politik yang dibentuk pasca-reformasi. Selain itu, reformasi merupakan upaya rezim rezim demokrasi menyerap nilai nilai otoritarian, yang berasal dari para elit lokal, elit militer, serta elit politik dari golongan fundamentalis islam. Selain pola transisi tersebut, berlanjutnya kekuasaan elit politik masa orba disebabkan oleh belum solid-nya kelompok oposisi pada saat reformasi.”

Tegar                                      :           “Adakah elite lit politik yang mencoba mengambil momentum reformasi bersama mahasiswa? Apa usaha yang dilakukan mahasiswa untuk mengawal 6 tuntutan reformasi 1998?”

Reinhard                                :           “Kepentingan elit yang mencoba untuk bercampur dan menitipkan agenda dalam gerakan mahasiswa pasti selalu ada. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita menempatkan diri dalam kepentingan kepentingan yang memasuki gerakan tersebut.”

Mas Agus                               :           “Tidak semua tuntutan pada zaman reformasi terpenuhu, karena oposisi tidak solid, pola transisi orba ke reformassi terjadi negosiasi menghasilkan demokrasi substantial. Mas panji blg kemajuan reformasi hanya 20%. Aktor2 orba masih hidup. Mas rinhard blg gerakan tidak langsung besar tp melalui gerakan kecil dari kampus. Melihat pola untuk kedepannya.”

 

Narahubung: Ican (085719899169)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

 

 

 

Rilis Sikap BEM Se-UI Pasca Tragedi Terorisme di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo

Selasa (8/5), terjadi peristiwa kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Kerusuhan tersebut dilakukan oleh sekelompok narapidana yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Terdapat enam orang tewas di dalam kerusuhan tersebut. Korban yang tewas pada kerusuhan tersebut lima di antaranya adalah anggota polisi, yaitu Bripda Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhli Idensos, Ipda Rospuji, Bripka Denny, dan Briptu Fandi, serta satu orang tahanan, Benny Syamsu Tresno. Kasus selanjutnya terjadi pada Minggu (13/5), yakni kasus pengeboman di tiga lokasi gereja di Surabaya dan meledaknya bom di kawasan Sidoarjo. Kasus pertama, terjadi serangan bom bunuh diri di tiga lokasi berbeda, yaitu ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercelah Ngagel pukul 07.30 WIB, kemudian di GKI Jalan Diponegoro pukul 07.35 WIB, dan Gereja Pantekosta Jalan Arjuna pukul 08.00 WIB. Serangan bom bunuh diri tersebut telah menewaskan 13 orang dan 43 luka-luka. Malam harinya, tepatnya pukul 21.00 WIB, terjadi ledakan bom di Rusunawa Wonocolo di Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga ledakan tersebut berasal dari sebuah unit di rusunawa yang didiami oleh keluarga pelaku teror. Pada hari ini (14/5), terjadi ledakan bom di Polrestabes Surabaya di Jalan Sikatan Nomor 1 pada pukul 08.50 WIB. Sampai saat ini Polisi masih menyisir lokasi ledakan. Dalam pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya kita saling menghormati dan menjaga ketertiban, sementara perilaku teror sangat tidak mencerminkan hal tersebut. Melihat berbagai kasus terorisme yang banyak memakan korban dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan pada kasus yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  2. Mengecam dengan keras perilaku teror yang dilakukan sekelompok jaringan pada kasus yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  3. Mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi terhadap isu-isu hoax di tengah maraknya tragedi teror yang mencoba untuk mengusik perdamaian di tengah masyarakat Indonesia.
  4. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus hingga tuntas atas perbuatan teror yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, dan Sidoarjo.
  5. Mendesak pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif agar tidak kembali terjadi kasus teror yang dapat memakan banyak korban.
  6. Mendukung upaya kepolisian dan pemerintah daerah dalam usaha pemulihan dan penjagaan suasana untuk jaminan perlindungan masyarakat

Demikian pernyataan sikap ini dibuat atas dasar keresahan kami terhadap berbagai perilaku teror yang meresahkan masyarakat. Kami mengimbau segenap masyarakat Indonesia untuk tetap siaga serta senantiasa menjaga sikap saling menghargai dan saling menjaga ketertiban. Bangsa ini membutuhkan solidaritas pembangun, bukan perusak.

Salam Hangat,

Atas nama BEM Se-UI

Narahubung: Zaky (081286032932)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”

Sebuah Sistem Transportasi untuk “Rakyat”
Jonathan Jordan – Ilmu Hubungan Internasional, 2017

Pada akhir bulan Maret 2018, lagi-lagi rakyat mengeluhkan sistem transportasi publik yang masih penuh dengan kesemrawutan. Akibat pemindahan jalur KRL Duri-Tangerang yang disebabkan upaya mengakomodir KA Bandara, terjadi kesulitan mobilisasi untuk berpindah jalur yang tidak efektif, memakan waktu, dan rawan musibah – terutama eskalator yang sewaktu-waktu bisa mengalami kerusakan. Belum sampai disana, seminggu kemudian PT KCI mengurangi jumlah keberangkatan KRL Duri-Tangerang dan sebaliknya demi mengakomodir kereta bandara. Kebijakan ini tentunya mengundang banyak reaksi negatif dari masyarakat, terutama dari mereka yang sehari-hari menggunakan KRL Duri-Tangerang. Mereka berargumen penumpang KRL yang sangat banyak dibanding penumpang kereta bandara yang sangat sedikit membuat kebijakan yang dikeluarkan ini tidak masuk akal dan memberatkan rakyat biasa, dan mengistimewakan mereka yang “berkelas” saja (rule over the many by the few).

Tanpa bermaksud membandingkan secara negatif, pelayanan dan kebijakan transportasi publik di Jakarta masih kalah jauh dibanding kota-kota besar disekitarnya, misalnya Singapura. Singapura mempunyai penduduk 5,6 juta jiwa, sedangkan Jakarta mempunyai penduduk 10,4 juta jiwa. Oleh karena itu, di atas kertas kita bisa menilai Jakarta perlu pelayanan publik yang lebih baik untuk mengakomodir jumlah penduduk yang banyak. Ketika penulis berkunjung ke Singapura untuk berlibur beberapa tahun lalu, penulis kagum dengan pelayanan publik yang sangat efisien di Negeri Singa ini, khususnya di bidang transportasi. Betapa tidak, kereta Mass Rapid Transit (MRT) yang melayani perjalanan di hampir seluruh bagian Singapura terintegrasi dengan baik dan kereta berangkat setiap lima menit sekali, meskipun jumlah penduduk Singapura tidak terlalu besar. Karena kereta diberangkatkan setiap lima menit sekali, kepadatan penumpang tidak terlalu membludak. Mobilitas untuk pindah jalur di MRT juga mudah, terarah, dan ruangnya luas untuk pejalan kaki. Berbeda dengan KRL Duri-Tangerang yang akibat KA Bandara menjadi berangkat setiap 30 menit sekali. Dengan interval 30 menit sekali, mobilitas yang sulit dan jumlah penduduk yang banyak menjadikan kepadatan penumpang sangat membludak hingga penumpang saling berdorong-dorongan dan berhimpit-himpitan sehingga rawan celaka, terutama untuk ibu hamil dan lansia.

Efektifitas kebijakan publik dan tata ruang kota di dua kota ini memang sangat berbeda. Penulis menilai sayangnya, para pembuat kebijakan di Indonesia sepertinya lebih peduli tentang bagaimana caranya untuk jor-joran dan mempromosikan transportasi modern yang Penulis menilai sayangnya harus mengorbankan rakyat banyak yang menggunakan sistem transportasi yang sudah ada. Keraguan akan tingkat kepercayaan kinerja kebijakan publik di Jakarta sudah tampak ketika muncul rencana membuat KA khusus bandara. Dengan jarak bandara yang dekat dari wilayah perkotaan, mengapa tidak membuat stasiun KRL di bandara saja? Seperti stasiun MRT Bandara Changi yang bisa diakses secara mudah, dan juga murah oleh masyarakat setempat. Jakarta berbeda dengan Moskow, dimana Moskow juga membuat KA khusus bandara namun hal tersebut dapat dimaklumi karena jarak Bandara Domodedovo di Moskow dengan stasiun metro (semacam MRT) terdekat adalah 50 km, sama dengan jarak Jakarta – Bogor, dan juga mereka menggunakan jalur tersendiri yang tidak mengganggu efektifitas masyarakat yang menggunakan kereta metro. Jika Singapura dan Moskow yang secara pembangunan lebih baik dari Jakarta bisa memanfaatkan kebijakan publik secara efisien dan tidak mengorbankan hak masyarakat, tentunya sangat di Penulis menilai sayangkan para pembuat kebijakan di Jakarta lebih mengutamakan sesuatu yang “wah” namun tidak dirasakan sepenuhnya manfaatnya oleh rakyat ketimbang mengutamakan kenyamanan, bahkan keselamatan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi secara efisien.

Esai ini ditulis bukan untuk “menyerang” para pembuat kebijakan dan PT KCI, namun penulis ingin memberi masukan dan saran yang bermanfaat demi kepentingan rakyat, karena transportasi adalah untuk kepentingan rakyat. Sila Pancasila kelima dengan jelas menegaskan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis mengapresiasi adanya jasa KRL yang memberi akses cepat bagi masyarakat untuk bepergian denga harga murah. Namun, kebijakan yang diterapkan baru-baru ini membuat banyak masyarakat resah dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dengan transportasi umum. Semoga kedepannya kebijakan publik dan pelayanan masyarakat akan semakin dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sehingga kita bisa mencapai visi Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Esai ini ditulis sebagai karya peserta Sayembara Aksara BEM FISIP UI.

#SayemBaraAksara
#BaraAksara

Narahubung: Saskia (081297985058)

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FISIP UI 2018
Nyalakan Asa, Bangkitkan Karya